Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di 101 daerah Tahun 2017. Dalam rapat yang mengagendakan pembahasan persiapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Tahun 2017 tersebut, hadir sejumlah perwakilan dari partai politik, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu. Selain itu, ada juga Tentara Nasional (TNI), Polisi, dan dari pihak Kejaksaan.
Berdasarkan pantauan Suara.com, rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPU, Juri Ardiantoro yang didampingi oleh komisioner KPU lainnya. Disisi lain, perwakilan dari partai politik, Bawaslu, Kemendagri, TNI, Polisi, dan Kejaksaan mendengakan pemaparan Komisioner KPU.
Adapun yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait sejumlah daerah yang menggelar Pilkada. Dan dalam penjelasannya, Ketua KPU menyampaikan bahwa dari 101 daerah tersebut, ada sembilan daerah yang pasangan calonnya hanya satu.
"Nanti kita gunakan sistem kotak kosong untuk sembilan daerah ini," kata Juri di gedung KPU, jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017).
Tidak hanya itu, KPU juga menyampaikan Daftar Pemilih Tetap pada Pilkada di 101 daerah tersebut mencapai 41.200.187 pemilih. Namun, yang menjadi persoalan dalam jumlah tersebut, kata Juri adalah masih adanya pemilih yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
"Bagi pemilih yang belum memiliki e-KTP, negara siap memfasilitasi dengan memberikan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Propinsi, Kabupaten atau Kota," katanya.
Oleh karena itu, untuk memuluskan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017 ini, KPU berharap adanya kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Bawaslu untuk memantau adanya kecurangan. Dan kepada pihak Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan TNI dapat mengamankan jalannya pesta demokrasi tersebut, sehingga terhindar dari gangguan keamanan.
Baca Juga: KPU DKI Pastikan Isu KTP Ganda adalah Hoax
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
Terkini
-
Angka Perkawinan Anak Turun Jadi 5,9 Persen, KemenPPPA Waspadai Perubahan ke Nikah Siri
-
Jadi Lingkaran Setan Kekerasan, Kenapa Pelanggaran HAM di Indonesia Selalu Terulang?
-
Tindak Setegas-tegasnya! Geram Gubernur Pramono Soal 3 Karyawan Transjakarta Dilecehkan
-
Panas di Senayan: Usulan BPIP Jadi Kementerian Ditolak Keras PDIP, Apa Masalahnya?
-
Ahmad Luthfi Komitmen Berikan Pemberdayaan Kepada Perempuan
-
Ribka Dilaporkan ke Bareskrim soal Ucapan Soeharto Pembunuh, Pelapor Ada Hubungan dengan Cendana?
-
Fakta Kelam Demo Agustus: 3.337 Orang Ditangkap dan Ada yang Tewas, Rekor Baru Era Reformasi?
-
Gaji Petugas MBG Telat, Kepala BGN Janji Bakal Tuntaskan Pekan Ini
-
Cermin Kasus Bilqis: 5 Pelajaran Pahit di Balik Drama Penculikan yang Mengguncang Indonesia
-
Asfinawati Sebut Penegakan HAM di Indonesia Penuh Paradoks, Negara Pelanggar Sekaligus Penegak!