Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Ishfah Abidal Azis menyebut puluhan pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Santri Indonesia yang demonstrasi di depan kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2017), bukan anak pesantren.
"Sebelum kami tampung aspirasinya, kami tanya dulu, pastikan ke mereka. Kami tanyakan dari pesantren mana? Nggak bisa jawab mereka," kata Ishfah di kantor PBNU.
Dia curiga mereka hanyalah massa bayaran. Kecurigaan Isfah semakin kuat karena mereka tidak bisa menjelaskan prinsip-prinsip santri.
"Kami kira seperti itu (massa bayaran). Saya rasakan mereka bukan santri. Kami tanyakan beberapa prinsip terkait santri tidak bisa menjawab, akhirnya kami simpulkan mereka bukan santri. Yang putri juga begitu. Berjilbab, waktu kita tanya hal-hal yang sifatnya mendasar, mereka terdiam nggak bisa jawab," ujar Ishfah.
"Ini artinya melukai perasaan kami sebagai santri di NU. Kami nggak bisa biarkan itu terjadi. Bagi kami harus mempertahankan marwah dan hakikat NU. Kami simpulkan mereka massa bayaran," Ishfha menambahkan.
Aliansi Santri Indonesia demonstrasi untuk menyampaikan beberapa tuntutan. Di antaranya, mendesak PBNU mencopot Helmy Faishal Zaini dari jabatan sekretaris jenderal PBNU karena diduga mendukung pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
"Kami dari Aliansi Santri Indonesia dengan ini meminta agar pengurus dan PBNU agar mencopot jabatan dan sekjen PBNU. Karena telah menciderai nama baik PBNU, dengan terang-terangan pula dia mendukung pasangan calon nomor satu, Agus dan Sylvi," kata Rusdi T. P. di lokasi.
Aksi tersebut tak berlangsung lama, hanya sekitar lima menit. Setelah itu, mereka membubarkan diri.
Dalam aksi tadi, mereka membawa berbagai atribut, di antaranya spanduk yang bertuliskan tiga aspirasi.
Pertama, PBNU merupakan rumah untuk para ulama, bukan rumah untuk para politisi. Kedua, mendesak Ketua Umum PBNU untuk memecat Helmy. Ketiga, PBNU harus kembali ke khitah perjuangan.
Berita Terkait
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Nama PBNU Terseret Kasus Haji, KPK Buka Suara: Benarkah Hanya Incar Orangnya, Bukan Organisasinya?
-
Geger Korupsi Haji Seret Kader PBNU, KH Marzuki Mustamar: KPK Angkut Saja Siapapun yang Salah!
-
KPK Telusuri Dana Korupsi Haji ke PBNU, Mahfud MD: Segera Tetapkan Tersangkanya Siapa Saja
-
Sinyal KPK Panggil Ketum PBNU Gus Yahya di Kasus Korupsi Kuota Haji, Aliran Dana Ditelusuri PPATK
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO