- Gus Yahya mengakui persoalan tambang menjadi salah satu pemicu konflik internal PBNU.
- Operasi tambang belum berjalan dan keputusan pengelolaannya harus melalui diskusi panjang organisasi.
- PBNU menganggap konsesi tambang sebagai agenda negara yang pengawasannya tetap dilakukan pemerintah.
Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, memberikan pernyataan terbuka terkait gejolak internal yang sempat melanda organisasinya. Gus Yahya mengakui bahwa persoalan pengelolaan tambang menjadi salah satu faktor pemicu konflik di tubuh PBNU.
"Mungkin memang tambang menjadi salah satu faktor, tapi pastinya bukan satu-satunya. Isu yang berkembang sangat kompleks, dan semua orang tahu percakapan di seputar hal ini. Tambang bukan faktor tunggal," ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2026).
Meski isu ini santer dibicarakan, Gus Yahya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada operasi pertambangan yang benar-benar berjalan.
"Tambang itu sendiri sampai sekarang belum membuahkan hasil. Jadi, belum ada operasi sesungguhnya yang berjalan mengenai tambang ini," lanjutnya.
Terkait desakan atau kemungkinan pengembalian izin tambang yang menjadi sumber perdebatan, Gus Yahya menyatakan hal itu memerlukan pembahasan yang sangat mendalam di internal organisasi. Menurutnya, terdapat beragam aspirasi di dalam NU, mulai dari kalangan yang enggan terlibat hingga pihak yang berharap adanya pendapatan (revenue) untuk kemaslahatan umat.
"Semua itu harus didiskusikan. Tidak mungkin saya sebagai Ketua Umum atau Rais Aam membuat keputusan sendiri. Ini harus melibatkan semua pihak dan menjadi keputusan bersama, sebagaimana saat PBNU menyatakan menerima konsesi tersebut. Itu keputusan organisasi, bukan perorangan," tegas Gus Yahya.
PBNU memandang pemberian konsesi tambang ini sebagai bagian dari agenda strategis negara yang diamanahkan kepada organisasi keagamaan. Dia menekankan bahwa pihaknya menerima konsesi tersebut tanpa menuntut apa pun, dengan prinsip pengelolaan yang tetap di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah.
"Ini bukan seperti pemberian permen yang bisa dibawa lari semaunya. Ini adalah agenda negara. NU tidak bisa mempergunakannya sewenang-wenang; semua harus sesuai maksud, tujuan, serta strategi yang disepakati bersama pemerintah," tuturnya.
Meski sempat diwarnai dinamika internal, Gus Yahya memastikan situasi di tubuh PBNU kini telah kembali kondusif, terutama menjelang pelaksanaan Resepsi Puncak Harlah 1 Abad PBNU yang digelar besok.
Baca Juga: PBNU Rayakan Harlah Satu Abad di Istora Senayan Besok, Prabowo Dijadwalkan Hadir
Berita Terkait
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
KPK Sita Dokumen Proyek Hingga Barang Bukti Elektronik dari Kantor Wali Kota Madiun
-
KPK Gandeng BPK Periksa Gus Yaqut Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
PBNU Rayakan Harlah Satu Abad di Istora Senayan Besok, Prabowo Dijadwalkan Hadir
-
KPK Bongkar Alur Jual Beli Kuota Haji Khusus: Siapa 'Main' di Balik 20.000 Kuota Tambahan?
-
Wakasatgas PRR Pascabencana Dorong Akselerasi Pembangunan Huntara Tiga Kabupaten di Sumatera Utara
-
Usut Kasus Bupati Sudewo, KPK Bakal Telusuri Dugaan Pemerasan Calon Perangkat Desa di Wilayah Lain
-
Ketika Korban Kekerasan Seksual Memilih Diam dan Tak Melapor, Sejauh Mana Negara Berpihak?
-
Polisi Tangkap 10 Remaja Pelaku Tawuran Maut di Jakarta Barat, Korban Tewas Bacok
-
Investigasi Ungkap 'State Capture Corruption' Industri Rokok, Eks Pejabat Jadi Komisaris
-
Kemenkes dan Polri Peringatkan Bahaya Whip Pink atau Gas N2O: Bisa Sebabkan Kematian