GNPF: Jika 11 Februari Ada Long March, Itu di Luar Agenda!

Suara.com - Setelah dikritik sana-sini, akhirnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI membatalkan rencana jalan kaki dari Masjid Istiqlal ke Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/2/2017) yang bertepatan dengan hari terakhir kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Mereka berjanji hanya akan menyelenggarakan kegiatan keagamaan di Masjid Istiqlal.

Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan sudah lebih dulu menyampaikan informasi pembatalan rencana long march ke Monas tersebut kepada wartawan pada siang hari tadi. Tapi, sore harinya, usai bertemu Menkopolhukam Wiranto, Ketua Umum GNPF MUI Bachtiar Nasir menegaskan lagi informasi tersebut.

"Agenda 11 Februari adalah agenda keagamaan sebagaimana yang disebutkan oleh bapak kapolri agenda yang akan diterapkan pada tanggal 11 Februari adalah dimulai dari salat Subuh berjamaah dengan penuh ke khusyukan kami berdoa untuk negeri," ujar Bachtiar rumah Wiranto, Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan.

Bachtiar memastikan kegiatan nanti tidak akan ke luar dari lingkungan masjid agar tidak mengganggu kepentingan umum. Di dalam masjid, mereka akan membuat acara tausiah dan dzikir bersama. Bachtiar juga mengatakan isi tausiahnya tidak akan memprovokasi.

"Lalu dilanjutkan dengan tausiah-tausiah yang tidak memprovokasi dengan tausiah-tausiah yang membawa pada kesejukan dan kedamaian," tutur Bactiar.

Setelah tausiah, acara akan ditutup dengan khataman Al Quran. Acara ini dibuat untuk meredam provokasi.

"Esoknya akan ada khatam Quran dan diteruskan dengan dzikir sebelumnya oleh karenanya tidak boleh ada hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban umum tidak boleh ada hal-hal yang bisa menimbulkan provokasi-provokasi," katanya.

Bactiar mengimbau peserta aksi untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan masjid.

"Untuk itu bersama aparat kita bekerjasama menjaga kebersihan dengan kata ini masjid negara yang harus kita hormati. Jadi kita tegas dengan ini secara resmi bahwa tidak ada long march. Jika ada long march, maka itu di luar agenda, dan kita tidak bertanggungjawab dan menyerahkan itu kepada aparat," katanya.