Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengakui belum mau merombak struktur dan komposisi pejabat Pemprov DKI, sekembalinya dia menjadi Gubernur Jakarta sejak Sabtu (11/2/2017) pekan lalu.
“Tidak, belum ada rencana perombakan. Kami ada metode balance scorecard, jadi nanti bisa dievaluasi dulu. Kami juga sudah menambah indikator kinerja di dalam metode itu. Jadi, semua kinerja PNS DKI akan terbaca,” tutur Ahok di Balai Kota, Selasa (14/2).
Selain itu, kata Ahok, perombakan tersebut belum diperlukan karena mayoritas pejabat pemprov sudah dirombak pasa masa Pelaksana Teknis Gubernur Sumarsono.
"Kan baru ada perombakan tanggal 3 Januari 2017. Masih terlalu cepat kalau mau dirombak lagi,” tukasnya lagi.
Setelah dirombak oleh Sumarsono, mantan Bupati Belitung Timur ini mengakui tengah memantau kinerja mereka. Ahok mengibaratkan penilaian pejabat DKI seperti anak-anak sekolah.
"Seperti ujian sekolah saja. Masak baru ujian langsung ujian lagi. Mesti ada rapornya dulu, lulus atau tidak. Bisa tiga atau enam bulan ke depan baru ada perombakan, tergantung mereka bikin kesalahan besar atau tidak,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil