Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengakui belum mau merombak struktur dan komposisi pejabat Pemprov DKI, sekembalinya dia menjadi Gubernur Jakarta sejak Sabtu (11/2/2017) pekan lalu.
“Tidak, belum ada rencana perombakan. Kami ada metode balance scorecard, jadi nanti bisa dievaluasi dulu. Kami juga sudah menambah indikator kinerja di dalam metode itu. Jadi, semua kinerja PNS DKI akan terbaca,” tutur Ahok di Balai Kota, Selasa (14/2).
Selain itu, kata Ahok, perombakan tersebut belum diperlukan karena mayoritas pejabat pemprov sudah dirombak pasa masa Pelaksana Teknis Gubernur Sumarsono.
"Kan baru ada perombakan tanggal 3 Januari 2017. Masih terlalu cepat kalau mau dirombak lagi,” tukasnya lagi.
Setelah dirombak oleh Sumarsono, mantan Bupati Belitung Timur ini mengakui tengah memantau kinerja mereka. Ahok mengibaratkan penilaian pejabat DKI seperti anak-anak sekolah.
"Seperti ujian sekolah saja. Masak baru ujian langsung ujian lagi. Mesti ada rapornya dulu, lulus atau tidak. Bisa tiga atau enam bulan ke depan baru ada perombakan, tergantung mereka bikin kesalahan besar atau tidak,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
Terkini
-
Kasus Penyekapan di Bandung, Komnas Perempuan Sebut Ada Kekerasan Berbasis Gender yang Ekstrem
-
Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana
-
Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran
-
Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah
-
Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Sarwendah Datangi Komnas Perempuan dan Buka Suara
-
PSI Lempar Isu Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Beri Sindiran Pedas: Emang Pak Prabowo Mau?
-
Ini Biadab! Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, DPR Bakal Panggil Menteri PPPA ke Senayan
-
30 Kali Wajib Lapor Jadi Kunci Roy Suryo dan dr Tifa Lolos dari Sel Tahanan Jaksa!
-
Nadiem Makarim Akui Tak Yakin dengan Chromebook saat Meeting dengan Google
-
Pemerintah Usulkan RUU Pusat Finansial Internasional Masuk ke Prolegnas DPR