Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap mantan presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menduga grasi yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar bermuatan politis dan memiliki misi menyerang Yudhoyono.
"Ya, menurut kami, kami tidak terlibat dalam polemik tersebut, dan kami mempertanyakan kenapa ketika ada persoalan yang dialami Pak SBY itu selalu ditujukan ke Bapak Jokowi. Ini yang kemudian kami sangat prihatin," kata Hasto di tempat pemungutan suara 27, Jalan Kebagusan Dalam, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017).
Hasto bertanya-tanya ada apa dengan Yudhoyono. Menurut dia seharusnya Yudhoyono menyampaikan pesan-pesan kepada publik berisi hal-hal yang menyejukkan hati masyarakat, bukan malah sebaliknya.
"Apakah ada sebuah persoalan besar dari Bapak SBY sehingga setiap kali ada persoalan, dia selalu menyerang Pak Jokowi," katanya.
Hasto mengatakan pemberian grasi kepada Antasari setelah bebas bersyarat dari penjara dalam kasus pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, sudah melalui pertimbangan hukum yang matang.
"Saya rasa ini anggapan yang tidak tepat. Karena sekiranya logika SBY itu dipakai, tentu saja pemberian grasi kepada Schapelle Corby juga dimaknakan berbeda, tapi kami tidak ingin masuk ke dalam polemik itu. Tapi mari kita ikuti seluruh proses jalanya pemerintahan yang baik, dan Bapak presiden Jokowi ketika mengeluarkan grasi melalui pertimbangan Mahkamah Agung, ini yang seharusnya dicermati secara luas, bahwa ada aspek keadilan hukum yang juga ditegakan di situ," kata Hasto.
Corby merupakan warga Australia, terpidana kasus narkotika, yang mendapatkan grasi dari Yudhoyono ketika masih menjabat presiden.
Tudingan Yudhoyono terjadi ketika dia menanggapi pernyataan Antasari Azhar.
Kemarin, usai melapor ke Bareskrim, Antasari menuding Yudhoyono mengetahui adanya rekayasa kasus yang membuatnya masuk penjara selama delapan tahun. Antasari mengatakan sebelum dia ditangkap polisi sebagai tersangka kasus pembunuhan, Yudhoyono mengutus CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (sekarang Ketua Umum Partai Perindo) datang ke rumah Antasari untuk meminta agar KPK jangan menahan menahan besan Yudhoyono, Aulia Pohan.
Yudhoyono tidak terima dituduh Antasari menjadi inisiator kasus pembunuhan. Dalam konferensi pers, Yudhoyono menegaskan bahwa itu semua fitnah.
Lantas, dia menduga grasi yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Antasari bermuatan politis dan memiliki misi untuk menyerang Yudhoyono.
"Yg saya perkirakan terjadi. Nampaknya grasi kpd Antasari punya motif politik & ada misi utk serang & diskreditkan saya (SBY) *SBY*" tulis Yudhoyono.
Berita Terkait
-
SBY: Penanganan Bencana Tidak Segampang yang Dibayangkan, Perlu Master Plan yang Utuh
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya
-
Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade
-
Berapa Tarif Yakup Hasibuan? Pengacara Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
-
Terpopuler: 7 Fakta Panas Ijazah Jokowi, Promo BRI Hemat Rp1,3 Juta
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
Terkini
-
Bertahan di Tengah Bencana: Apa yang Bisa Dimakan dari Jadup Rp 10 Ribu Sehari?
-
Hampir Sebulan Pasca Banjir Bandang, Aceh Tamiang Masih Berkubang Lumpur dan Menahan Lapar
-
Sikap PKB Usai Kiai Ma'ruf Amin Pilih Jalan Uzlah
-
Dari Masa ke Masa UMP DKI Jakarta Dalam 9 Tahun Terakhir
-
Rencana Nominal Kenaikan Jadup Korban Bencana Masih Tunggu Arahan Presiden
-
Punya Kafe di Bandung hingga Korsel Tapi Tak Masuk LHKPN, Ridwan Kamil Bakal Diperiksa KPK Lagi
-
Jampidsus Tegaskan Ada Keterlibatan Riza Chalid Dalam Dugaan Kasus Korupsi Petral
-
Buntut Kasus Perundungan Disabilitas, Anggota Komisi X Desak Bahasa Isyarat Masuk Kurikulum Nasional
-
SBY: Penanganan Bencana Tidak Segampang yang Dibayangkan, Perlu Master Plan yang Utuh
-
Ketuk Hati Kepala Daerah, Mendagri Tito: Bantu Saudara Kita di Sumatera yang Kena Bencana