Suara.com - Presiden RI Joko Widodo tidak mengeluarkan reaksi berlebihan, ketika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menuduh pemberian grasi kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, bermotif politik.
“Presiden sempat bertanya kepada saya soal itu. Dia meminta saya memeriksa mekanisme pemberian grasi kepada Antasari Azhar. Saya katakan itu sudah melalui pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi presiden tidak perlu merisaukan hal ini, karena sudah melalui mekanisme yang jelas,” tutur Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/2/2017).
Karena pemberian grasi dari presiden kepada Antasari sudah melalui mekanisme yang benar, Pratikno membantah tudingan SBY terkait motif politik di balik pemberian hak istimewa tersebut. “Tidak ada motif politik itu,” tukasnya.
Selain pertimbangan MA, Presiden Jokowi juga telah meminta pertimbangan dari Jaksa Agung, Menko Polhukam dan Menkum HAM sebelum memberikan grasi kepada Antasari.
Lebih jauh Pratikno meminta kepada semua pihak, termasuk SBY, agar tidak menautkan pemberian grasi tersebut dengan situasi politik dalam Pilkada DKI.
"Saya kira jangan dihubung-hubungkan. Ini dengan apa, agenda apa. Jadi kami sudah merujuk kepada proses yang berlaku dan sebagaimana dinyatakan dalam UUD kiita. Jadi itu saja, clear," tegas dia.
Apalagi, kata Pratikno, Antasari bukan orang pertama yang diberikan grasi oleh Presiden Jokowi.
"Ini bukan grasi pertama, ada ratusan grasi diberikan presiden. Jadi jangan dihubung-hubungkan terus dengan Istana. Kita kembalikan saja secara proporsional, bahwa grasi diberikan dengan biasa," tandas dia.
Sehari sebelumnya, Ketum PD sekaligus Presiden ke-6 RI, SBY, mengunggah sejumlah tulisan ke akun pribadi Twitter. Salah stu tulisannya menyebut pemberian grasi Presiden Joko Widodo kepada Antasari Azhar bermotif politik. Secara tegas SBY menuliskan, motif politik itu ialah “menyerang” dirinya.
Baca Juga: Anak Ahok Tak Ikut Ayahnya Usai Nyoblos, Dia Pulang Kerjakan PR
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT
-
Dipicu Masalah Asmara! Caddy Golf di Tangerang Dianiaya: Kepala Sobek, Kening dan Bibir Lebam-lebam
-
Lima Hari Baru Bersih, 55,7 Ton Sampah Diangkut dari Kali Gendong Muara Baru