Ketua KPUD Jakarta Sumarno [suara.com/Erick Tanjung]
Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Sumarno mengkritik Badan Pengawas Pemilu karena dianggap terlambat merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 29, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, dan TPS 1, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
"Memang rekomendasi Bawaslu terlambat satu hari. Kalau kami berpegang pada aturan administratif, tidak dilaksanakan PSU. Tetapi KPU melihat ada hal yang substantif bahwa memang betul ada pelanggaran, seseorang yang menggunakan hak pilih bukan atas namanya sendiri, itu adalah pelanggaran. Kan pemilu itu sifatnya langsung, tidak bisa diwakilkan," kata Sumarno TPS 1.
Sumarno menambahkan setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu, KPUD langsung berkonsultasi dengan KPU pusat untuk pengulangan. Sumarno mengatakan pengulangan pemungutan suara secara mendadak penuh resiko, mulai dari minimnya persiapan petugas juga kurang maksimalnya pemilih yang datang.
"Saya kritik Bawaslu, rekomendasi yang mendadak itu menyebabkan petugas tidak bisa maksimal dalam mempersiapkannya. Mana mungkin (maksimal), tadi malam (Sabtu, 18/2) masih menyerahkan dan menyebarkan surat undangan C6 . Jadi warga menerima juga mendadak, tapi tadi di Jakarta Selatan partisipasi warga cukup tinggi," kata dia.
Sebelum penghitungan kertas suara, panitia mengumumkan bahwa jumlah daftar pemilih di TPS 1 sebanyak 601 lembar. Sementara yang menggunakan hak pilih hanya 257 warga. Artinya, jumlah warga yang berpartisipasi pada pemungutan suara ulang menurun, hampir setengahnya jika dibandingkan pada pencoblosan Rabu (15/2/2017). Ketika itu, warga yang menggunakan hak pilih mencapai 402 orang.
Sumarno menambahkan berkurangnya partisipasi warga mengikuti pemungutan suara ulang hari ini juga dipicu oleh faktor cuaca. Sejak pagi hingga siang, Jakarta Pusat diguyur hujan.
"Banyak faktor, mungkin karena tadi hujan sejak pagi, mungkin karena ada kejenuhan warga, atau mungkin karena penyerahan undangan C6 yang mendadak, sampai tadi malam baru dibagikan," kata dia.
"Memang rekomendasi Bawaslu terlambat satu hari. Kalau kami berpegang pada aturan administratif, tidak dilaksanakan PSU. Tetapi KPU melihat ada hal yang substantif bahwa memang betul ada pelanggaran, seseorang yang menggunakan hak pilih bukan atas namanya sendiri, itu adalah pelanggaran. Kan pemilu itu sifatnya langsung, tidak bisa diwakilkan," kata Sumarno TPS 1.
Sumarno menambahkan setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu, KPUD langsung berkonsultasi dengan KPU pusat untuk pengulangan. Sumarno mengatakan pengulangan pemungutan suara secara mendadak penuh resiko, mulai dari minimnya persiapan petugas juga kurang maksimalnya pemilih yang datang.
"Saya kritik Bawaslu, rekomendasi yang mendadak itu menyebabkan petugas tidak bisa maksimal dalam mempersiapkannya. Mana mungkin (maksimal), tadi malam (Sabtu, 18/2) masih menyerahkan dan menyebarkan surat undangan C6 . Jadi warga menerima juga mendadak, tapi tadi di Jakarta Selatan partisipasi warga cukup tinggi," kata dia.
Sebelum penghitungan kertas suara, panitia mengumumkan bahwa jumlah daftar pemilih di TPS 1 sebanyak 601 lembar. Sementara yang menggunakan hak pilih hanya 257 warga. Artinya, jumlah warga yang berpartisipasi pada pemungutan suara ulang menurun, hampir setengahnya jika dibandingkan pada pencoblosan Rabu (15/2/2017). Ketika itu, warga yang menggunakan hak pilih mencapai 402 orang.
Sumarno menambahkan berkurangnya partisipasi warga mengikuti pemungutan suara ulang hari ini juga dipicu oleh faktor cuaca. Sejak pagi hingga siang, Jakarta Pusat diguyur hujan.
"Banyak faktor, mungkin karena tadi hujan sejak pagi, mungkin karena ada kejenuhan warga, atau mungkin karena penyerahan undangan C6 yang mendadak, sampai tadi malam baru dibagikan," kata dia.
Hasil penghitungan suara dalam pencoblosan ulang di TPS 1, pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat kalah dari pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Un.
Anies-Sandiaga meraup 134 suara, sedangkan Ahok-Djarot 103 suara, sementara pasangan Agus Harimurti-Sylviana hanya 15 suara. Lima kertas suara yang dinyatakan tidak sah.
Anies-Sandiaga meraup 134 suara, sedangkan Ahok-Djarot 103 suara, sementara pasangan Agus Harimurti-Sylviana hanya 15 suara. Lima kertas suara yang dinyatakan tidak sah.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Tepis Kabar Rektor IPB Arif Satria Bakal Dilantik Jadi Kepala BRIN, Mensesneg: Belum Ada Hari Ini
-
Alasan Kuat Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN: Beliau COO Danantara
-
Profil Dony Oskaria, Plt Menteri BUMN Pilihan Prabowo yang Hartanya Tembus Rp 29 Miliar
-
Polisi Bongkar Modus Lempar Bola Komplotan Copet di Halte TransJakarta, Begini Praktiknya!
-
Sudah Komitmen, Mensesneg Sebut Mahfud MD Bakal Diajak Gabung ke Tim Reformasi Kepolisian
-
BREAKING NEWS! Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN Gantikan Erick Thohir
-
Jalur Tol Gratis dari Gerbang Tol Fatmawati 2 Kurangi Macet 24 Persen, Bakal Dibuka hingga Oktober?
-
Bantah Aktivis Syahdan Husein Mogok Makan di Tahanan, Polisi Tunjukkan Bukti Ini!
-
Warning dari Senayan Buat Erick Thohir: Boleh Rangkap Jabatan, Tapi....
-
Nasib Wali Kota Prabumulih Buntut Ulah Anak: Disemprot Kemendagri, LHKPN Diubek-ubek KPK