Ketua KPUD Jakarta Sumarno [suara.com/Erick Tanjung]
Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Sumarno mengkritik Badan Pengawas Pemilu karena dianggap terlambat merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 29, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, dan TPS 1, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
"Memang rekomendasi Bawaslu terlambat satu hari. Kalau kami berpegang pada aturan administratif, tidak dilaksanakan PSU. Tetapi KPU melihat ada hal yang substantif bahwa memang betul ada pelanggaran, seseorang yang menggunakan hak pilih bukan atas namanya sendiri, itu adalah pelanggaran. Kan pemilu itu sifatnya langsung, tidak bisa diwakilkan," kata Sumarno TPS 1.
Sumarno menambahkan setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu, KPUD langsung berkonsultasi dengan KPU pusat untuk pengulangan. Sumarno mengatakan pengulangan pemungutan suara secara mendadak penuh resiko, mulai dari minimnya persiapan petugas juga kurang maksimalnya pemilih yang datang.
"Saya kritik Bawaslu, rekomendasi yang mendadak itu menyebabkan petugas tidak bisa maksimal dalam mempersiapkannya. Mana mungkin (maksimal), tadi malam (Sabtu, 18/2) masih menyerahkan dan menyebarkan surat undangan C6 . Jadi warga menerima juga mendadak, tapi tadi di Jakarta Selatan partisipasi warga cukup tinggi," kata dia.
Sebelum penghitungan kertas suara, panitia mengumumkan bahwa jumlah daftar pemilih di TPS 1 sebanyak 601 lembar. Sementara yang menggunakan hak pilih hanya 257 warga. Artinya, jumlah warga yang berpartisipasi pada pemungutan suara ulang menurun, hampir setengahnya jika dibandingkan pada pencoblosan Rabu (15/2/2017). Ketika itu, warga yang menggunakan hak pilih mencapai 402 orang.
Sumarno menambahkan berkurangnya partisipasi warga mengikuti pemungutan suara ulang hari ini juga dipicu oleh faktor cuaca. Sejak pagi hingga siang, Jakarta Pusat diguyur hujan.
"Banyak faktor, mungkin karena tadi hujan sejak pagi, mungkin karena ada kejenuhan warga, atau mungkin karena penyerahan undangan C6 yang mendadak, sampai tadi malam baru dibagikan," kata dia.
"Memang rekomendasi Bawaslu terlambat satu hari. Kalau kami berpegang pada aturan administratif, tidak dilaksanakan PSU. Tetapi KPU melihat ada hal yang substantif bahwa memang betul ada pelanggaran, seseorang yang menggunakan hak pilih bukan atas namanya sendiri, itu adalah pelanggaran. Kan pemilu itu sifatnya langsung, tidak bisa diwakilkan," kata Sumarno TPS 1.
Sumarno menambahkan setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu, KPUD langsung berkonsultasi dengan KPU pusat untuk pengulangan. Sumarno mengatakan pengulangan pemungutan suara secara mendadak penuh resiko, mulai dari minimnya persiapan petugas juga kurang maksimalnya pemilih yang datang.
"Saya kritik Bawaslu, rekomendasi yang mendadak itu menyebabkan petugas tidak bisa maksimal dalam mempersiapkannya. Mana mungkin (maksimal), tadi malam (Sabtu, 18/2) masih menyerahkan dan menyebarkan surat undangan C6 . Jadi warga menerima juga mendadak, tapi tadi di Jakarta Selatan partisipasi warga cukup tinggi," kata dia.
Sebelum penghitungan kertas suara, panitia mengumumkan bahwa jumlah daftar pemilih di TPS 1 sebanyak 601 lembar. Sementara yang menggunakan hak pilih hanya 257 warga. Artinya, jumlah warga yang berpartisipasi pada pemungutan suara ulang menurun, hampir setengahnya jika dibandingkan pada pencoblosan Rabu (15/2/2017). Ketika itu, warga yang menggunakan hak pilih mencapai 402 orang.
Sumarno menambahkan berkurangnya partisipasi warga mengikuti pemungutan suara ulang hari ini juga dipicu oleh faktor cuaca. Sejak pagi hingga siang, Jakarta Pusat diguyur hujan.
"Banyak faktor, mungkin karena tadi hujan sejak pagi, mungkin karena ada kejenuhan warga, atau mungkin karena penyerahan undangan C6 yang mendadak, sampai tadi malam baru dibagikan," kata dia.
Hasil penghitungan suara dalam pencoblosan ulang di TPS 1, pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat kalah dari pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Un.
Anies-Sandiaga meraup 134 suara, sedangkan Ahok-Djarot 103 suara, sementara pasangan Agus Harimurti-Sylviana hanya 15 suara. Lima kertas suara yang dinyatakan tidak sah.
Anies-Sandiaga meraup 134 suara, sedangkan Ahok-Djarot 103 suara, sementara pasangan Agus Harimurti-Sylviana hanya 15 suara. Lima kertas suara yang dinyatakan tidak sah.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka
-
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!
-
Pemilik Blueray Cargo Didakwa Suap Rp61,3 Miliar ke Pejabat Bea Cukai demi Loloskan Barang Impor
-
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Peran Perempuan Usai Raih Penghargaan
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Hadapi Tantangan Global
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat