Ketua KPUD Jakarta Sumarno [suara.com/Erick Tanjung]
Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Sumarno mengkritik Badan Pengawas Pemilu karena dianggap terlambat merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 29, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, dan TPS 1, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
"Memang rekomendasi Bawaslu terlambat satu hari. Kalau kami berpegang pada aturan administratif, tidak dilaksanakan PSU. Tetapi KPU melihat ada hal yang substantif bahwa memang betul ada pelanggaran, seseorang yang menggunakan hak pilih bukan atas namanya sendiri, itu adalah pelanggaran. Kan pemilu itu sifatnya langsung, tidak bisa diwakilkan," kata Sumarno TPS 1.
Sumarno menambahkan setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu, KPUD langsung berkonsultasi dengan KPU pusat untuk pengulangan. Sumarno mengatakan pengulangan pemungutan suara secara mendadak penuh resiko, mulai dari minimnya persiapan petugas juga kurang maksimalnya pemilih yang datang.
"Saya kritik Bawaslu, rekomendasi yang mendadak itu menyebabkan petugas tidak bisa maksimal dalam mempersiapkannya. Mana mungkin (maksimal), tadi malam (Sabtu, 18/2) masih menyerahkan dan menyebarkan surat undangan C6 . Jadi warga menerima juga mendadak, tapi tadi di Jakarta Selatan partisipasi warga cukup tinggi," kata dia.
Sebelum penghitungan kertas suara, panitia mengumumkan bahwa jumlah daftar pemilih di TPS 1 sebanyak 601 lembar. Sementara yang menggunakan hak pilih hanya 257 warga. Artinya, jumlah warga yang berpartisipasi pada pemungutan suara ulang menurun, hampir setengahnya jika dibandingkan pada pencoblosan Rabu (15/2/2017). Ketika itu, warga yang menggunakan hak pilih mencapai 402 orang.
Sumarno menambahkan berkurangnya partisipasi warga mengikuti pemungutan suara ulang hari ini juga dipicu oleh faktor cuaca. Sejak pagi hingga siang, Jakarta Pusat diguyur hujan.
"Banyak faktor, mungkin karena tadi hujan sejak pagi, mungkin karena ada kejenuhan warga, atau mungkin karena penyerahan undangan C6 yang mendadak, sampai tadi malam baru dibagikan," kata dia.
"Memang rekomendasi Bawaslu terlambat satu hari. Kalau kami berpegang pada aturan administratif, tidak dilaksanakan PSU. Tetapi KPU melihat ada hal yang substantif bahwa memang betul ada pelanggaran, seseorang yang menggunakan hak pilih bukan atas namanya sendiri, itu adalah pelanggaran. Kan pemilu itu sifatnya langsung, tidak bisa diwakilkan," kata Sumarno TPS 1.
Sumarno menambahkan setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu, KPUD langsung berkonsultasi dengan KPU pusat untuk pengulangan. Sumarno mengatakan pengulangan pemungutan suara secara mendadak penuh resiko, mulai dari minimnya persiapan petugas juga kurang maksimalnya pemilih yang datang.
"Saya kritik Bawaslu, rekomendasi yang mendadak itu menyebabkan petugas tidak bisa maksimal dalam mempersiapkannya. Mana mungkin (maksimal), tadi malam (Sabtu, 18/2) masih menyerahkan dan menyebarkan surat undangan C6 . Jadi warga menerima juga mendadak, tapi tadi di Jakarta Selatan partisipasi warga cukup tinggi," kata dia.
Sebelum penghitungan kertas suara, panitia mengumumkan bahwa jumlah daftar pemilih di TPS 1 sebanyak 601 lembar. Sementara yang menggunakan hak pilih hanya 257 warga. Artinya, jumlah warga yang berpartisipasi pada pemungutan suara ulang menurun, hampir setengahnya jika dibandingkan pada pencoblosan Rabu (15/2/2017). Ketika itu, warga yang menggunakan hak pilih mencapai 402 orang.
Sumarno menambahkan berkurangnya partisipasi warga mengikuti pemungutan suara ulang hari ini juga dipicu oleh faktor cuaca. Sejak pagi hingga siang, Jakarta Pusat diguyur hujan.
"Banyak faktor, mungkin karena tadi hujan sejak pagi, mungkin karena ada kejenuhan warga, atau mungkin karena penyerahan undangan C6 yang mendadak, sampai tadi malam baru dibagikan," kata dia.
Hasil penghitungan suara dalam pencoblosan ulang di TPS 1, pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat kalah dari pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Un.
Anies-Sandiaga meraup 134 suara, sedangkan Ahok-Djarot 103 suara, sementara pasangan Agus Harimurti-Sylviana hanya 15 suara. Lima kertas suara yang dinyatakan tidak sah.
Anies-Sandiaga meraup 134 suara, sedangkan Ahok-Djarot 103 suara, sementara pasangan Agus Harimurti-Sylviana hanya 15 suara. Lima kertas suara yang dinyatakan tidak sah.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?