Suara.com - Penantang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pilkada Jakarta, Anies Baswedan, mengkritik kebijakan normalisasi sungai Kali Krukut yang mandeg sejak tahun 2014. Menurut Anies masalah ini turut memicu banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, pada awal pekan ini.
Anies tahu proyek tersebut mandeg setelah diberitahu warga ketika dia sedang meninjau lokasi banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Senin (20/2/2017).
"Jangan dinilai sudah berapa persen (yang berhasil). Tapi yang penting lihat rencana tahunannya, rencana 2016 berapa, yang terlaksana berapa? Tadi saya cek belum menemukan," kata Anies.
Pasangan Sandiaga Uno itu mempertanyakan pencapaian pemerintahan Jakarta sekarang.
"Tahun 2014 harusnya berapa yang selesai, 2015 berapa, dan 2016 berapa, harus dibandingkan, rencana dengan realisasi tiap tahun, dari situ kita bisa menilai keberhasilan," ujar Anies.
Di lokasi tersebut, Anies berdialog dengan warga. Salah satu pertanyaan Anies mengenai apakah Ahok atau Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat pernah inspeksi ke kampung ini.
"Sepanjang banjir di sini belum pernah didatangi, dan menurut warga perhatian terhadap banjir di sini, di sini aliran sungai Cikeas, dan sungai Sunter, dua itu tidak pernah mendapat perhatian serius, ini pertama kali warga mendapat perhatian," kata Anies.
Secara terpisah, Ahok mengakui dilematis dalam menangani masalah banjir.
Di hadapan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane T. Iskandar, Ahok mengatakan pejabat pemerintah sebelum tidak pernah fokus menangani masalah banjir.
"Tanya sama Pak Iskandar, dulu untuk kerja waduh bertahun tahun nggak diladenin. Benar nggak Pak Iskandar?" ujar Ahok usai meninjau kondisi Sungai Ciliwung yang membentang di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, siang tadi.
"Sekarang tanya sama Pak Iskandar, gubernur mana yang cepat untuk beliau kerja?" Ahok menambahkan.
Namun, kesigapan Ahok dalam merespon masalah banjir sering mendapatkan tanggapan miring dari sebagian kalangan. Proyek normalisasi sungai untuk menata kembali aliran air dianggap sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat, dan dipolitisasi.
"Tapi begitu saya kerja cepet dibilang apa? Dibilang nggak manusiawi gusur orang. Ya politiklah," kata Ahok.
Lebih jauh, Ahok mengatakan banjir di Jakarta sudah ada sejak dulu. Ketika Ahok pertamakali menjabat di pemerintahan Jakarta, titik banjir mencapai 2.200 titik. Setelah proyek normalisasi berjalan, jumlah titik berkurang. Tahun 2016, tersisa 400-an titik.
Saat ini, kata Ahok, titik banjir jauh berkurang, tinggal sekitar 80 titik, di antaranya di sekitar Kali Sunter, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
"Jadi empat tahun kerja, kita baru berhasil 40 persen (menangani banjir)," kata Ahok.
"Saya harus mohon maaf kan situasi kayak gitu, kita udah lihat nggak ada cara lain (selain normalisasi). Ini sudah puluhan tahun (banjir) dari zaman gubernur yang dulu kok," Ahok menambahkan.
Berita Terkait
-
Pancasakti Run 2026 Diikuti 5.000 Peserta, Ditargetkan Jadi 8.000 pada 2027
-
Banjir Rendam 26 RT di Jakarta Timur, Kampung Melayu Paling Parah
-
Jakarta Dikepung Banjir, Pramono Anung Ungkap Penyebabnya Bukan Cuma Hujan Deras
-
BPBD DKI: Banjir Jakarta Pagi Ini Rendam 21 RT di Jaksel dan Jaktim, Ketinggian Air Hingga 80 Cm
-
Soroti Banjir hingga Aturan Pelihara Hewan, Francine PSI Beberkan Keluhan Pedih Warga Jakarta
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan