Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perwakilan Papua dan Papua Barat melaporkan ada 31 ribu suara yang sengaja dihilangkan oleh KPU setempat. Hilangnya suara itu ada di TPS-TPS di Kabupaten Puncak Jaya.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengadukan hilangnya surat suara itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua dan Pusat. Dalam perhitungan pleno KPUD Papua, 31 ribu lebih surat suara itu tidak dianggap.
"Alasannya karena folmulir C1 tak lengkap atau juga pengembalian folmulir terlambar. Itu semua hal-hal yang administratif," kata Fritz saat berbincang dengan suara.com, Kamis (9/3/2017) sore.
Pilkada di Kabupaten Puncak Jaya diikuti tiga pasangan calon yaitu Yustuw Wonda-Kirenus Telenggen, Hanock Ibo-Rinus Telenggen dan Yuni Wonda-Deinas Geley. Jumlah pemilih di Puncak Jaya tercatat 179.144 orang, yang tersebar di 26 distrik yang tersebar di 302 kampung dengan 409 TPS.
Frits melanjutkan, ada 6 distrik yang suara pemilihnya dianulir saat rapat pleno. Menurut Frits, seharusnya KPUD memaklumi kondisi geografis di Puncak Jaya yang sulit. Sehingga memungkinkan terkendala pengiriman surat suara dan dikumen terkait.
"Kami meminta dilakukan pemilihan suara ulang atau juga penghitungan ulang agar suara bisa kembali. Sebab jika suara itu dianggap tidak ada, maka akan melanggar HAM," jelas dia.
Frits menjelaskan Komnas HAM Papua mempunyai bagian khusus untuk memantau pilkada serentak. Mereka memantau di 11 kabupaten di Provinsi Papua dan 1 Kabupaten di Papua Barat. Mereka banyak menerima laporan dugaan pelanggaran yang berujung ke pelanggaran HAM, tarutama hak warga setempat dalam memilih.
"Dalam catatan kami, ada beberapa eskalasi secara khusus ada masalah DPT dan kesiapan penyelenggara," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
- Patrick Kluivert Senyum Nih, 3 Sosok Kuat Calon Menpora, Ada Bos Eks Klub Liga 1
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Skandal Tol Rp500 Miliar, Kejagung Mulai Usut Perpanjangan Konsesi Ilegal CMNP
-
Tim Independen LNHAM Terbentuk, Bakal Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus 2025
-
Yusril Bongkar 'Sistem Gila' Pemilu, Modal Jadi Caleg Ternyata Jauh Lebih Gede dari Gajinya
-
Pengamat: Keberanian Dasco Minta Maaf dan Bertemu Mahasiswa jadi Terobosan Baru DPR
-
BPOM Respons Temuan Indomie di Taiwan Mengandung Etilen Oksida, Produk Masih Aman di Indonesia?
-
Kejagung Ungkap Nilai Aset Sitaan Sawit Ilegal Kini Tembus Rp 150 Triliun
-
18 WNI dari Nepal Tiba di Tanah Air Hari Ini, Dipulangkan di Tengah Krisis Politik
-
Di Balik Mundurnya Rahayu Saraswati, Mahfud MD Sebut Ada 'Badai Politik' Menerjang DPR
-
Dugaan Korupsi Tol CMNP Mulai Diusut, Siapa Saja yang Diperiksa Kejagung?
-
Kembali Datangi DPR, ICW Kirim Surat Keberatan 'Tagih' Informasi Soal Pendapatan Anggota Dewan