Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan Fraksi Golkar di DPR untuk mempertanyakan masalah bocornya surat dakwaan pejabat Dukcapil Kemendagri Sugiharto dan Irman dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tand Penduduk Elektronik (E-KTP).
Sebab, bocornya dakwaan ini dianggap tidak lazim. Apalagi, dakwaan itu muncul beberapa hari sebelum persidangan dilakukan, Kamis (9/3/2017).
"Soal sebelum sidang di pengadilan Tipikor, kok bisa beredar dakwaan. Nah ini tentu melalui DPP, kami minta bisa ditanyakan ke KPK. Oleh DPP, melalui fraksi juga bisa, ini tidak lazim, ini menyalahi sebagaimana mestinya," kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (14/3/2017).
Ada sejumlah nama yang disebut dalam dakwaan itu. Dewan Pakar Partai Golkar pun mengusulkan agar DPP Partai Golkar membentuk tim hukum untuk mengadvokasi sejumlah kader yang disebut dalam dakwaan perkara korupsi yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu.
Di sisi lain, Agung mengatakan, Dewan Pakar Partai Golkar juga belum ingin meminta klarifikasi dari sejumlah kader yang terlibat dalam kasus ini. Sebab, Dewan Pakar Partai Golkar belum yakin dengan isi dakwaan tersebut.
"Kami belum mendengarkan secara jelas tentang hal-hal tersebut. Jadi, kami pandang belum perlu untuk mendapatkan informasi dan penjelasan," katanya.
Untuk diketahui, dalam dakwaan Sugiharto dan Irman, sejumlah nama disebut-sebut, baik mengatur atau menerima duit korupsi ini. Nama Ketua DPP Partai Golkar Setya Novanto menjadi salah satu nama yang disebut mengatur bancakan proyek ini.
Sementara itu, ada enam nama politisi Golkar di DPR periode 2009-2014, berikut nama-namanya:
-Ade Komarudin sejumlah 100.000 doar AS
-Melcias Marchus Mekeng (saat itu Ketua Banggar DPR) sejumlah 1,4 juta dollar AS
-Chaeruman Harahap sejumlah 584.000 dollar AS dan Rp 26 miliar
-Markus Nari sejumlah Rp 4 miliar dan 13.000 dollar AS
-Agun Gunandjar Sudarsa sejumlah 1,047 juta dollar AS
-Mustokoweni sejumlah 408.000 dollar AS
Baca Juga: Ketuanya Terseret Kasus e-KTP, Golkar Akui Ada Rumor Munaslub
Berita Terkait
-
Ketuanya Terseret Kasus e-KTP, Golkar Akui Ada Rumor Munaslub
-
Menhub Minta KPK Awasi Proyek LRT Jabodetabek dan Palembang
-
Fahri Singgung Konflik Kepentingan di Kasus e-KTP ke Jokowi
-
Demi Hak Angket e-KTP, Fahri Hamzah Minta Dukungan Jokowi
-
Anggap Ada Kejanggalan, Fahri Hamzah Ngebet Usul Hak Angket e-KTP
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Inggris Tak Mampu Tahan Rudal Iran, London Kini Dalam Jangkauan Sejjil
-
Duka di Maybrat: Dua Prajurit TNI AL Gugur Usai Kontak Tembak dengan KKB, Senjata Dirampas
-
Mengenal 2 Konsep Huntap yang Akan Dibangun Satgas PRR untuk Penyintas Bencana Sumatera
-
MAKI Sindir KPK Soal Penahanan Rumah Yaqut Secara Diam-diam: Layak Masuk Rekor MURI
-
Siapa Fuad? Sosok WNA Iran Terduga Pembunuh Cucu Mpok Nori yang Ditangkap di Tol Tangerang-Merak
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Mudik Lebaran Lancar dan Kondusif, Kakorlantas Polri: Terima Kasih untuk Semua Pihak yang Terlibat
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi