Fahri Singgung Konflik Kepentingan di Kasus e-KTP ke Jokowi

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ‎mengatakan, bahwa dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, siang tadi tidak membahas kasus dugaan korupsi e-KTP. Fahri mengaku dalam perbincangan informal dirinya menyinggung kasus e-KTP tersebut.

"Dalam rapat formal saya tidak bicara, karena kesempatan bicara para ketua lembaga negara. Nah dalam obrolan informal tentu itu saya sampaikan, karena setelah kita baca-baca ini keganjilannya itu luar biasa," kata Fahri usai pertemuan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Dia menjelaskan ada potensi konflik of interest atau konflik kepentingan dari Ketua KPK Agus Rahardjo dalam perkara e-KTP tersebut. Sebab, lanjutnya, Agus sebagai mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)‎ terlibat konflik dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Karena mantan Ketua LKPP (Agus Rahardjo) ini datang dengan kecenderungan kepada konsorsium yang kalah gitu. Hal itu jelas sekali dalam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para mantan pejabat di Kemendagri, bahwa memang ada konflik of interest. Karena itu lah hasil temuan BPK dengan advokasinya ketua KPK berbeda," ujar dia.

Menurut Fahri, pada periode pimpinan KPK sebelumnya kasus e-KTP tersebut tak ada temuan. Namun saat Agus menjabat Ketua KPK ‎ada tersangka dalam kasus tersebut.

"Artinya dia membawa konflik lama yang dia sudah hadapi dari awal," ungkap dia.

Atas keterangan itu, Jokowi pun kaget, kata Fahri. Menurutnya masih banyak informasi mengenai kasus e-KTP yang belum diketahui Jokowi.

"Banyak yang presiden belum tahu dan belum mendapat laporan. Jadi dia kaget juga nih dengan keterangan yang saya sampaikan. Misalnya saya bilang ini kasus periode lalu pak, kemudian saya bilang kasus ini sebetulnya sudah diaudit tiga kali oleh BPK dan tidak ada masalah, tiba-tiba sekarang kok meledak? Beliau kaget sekali, 'oh sudah ada audit', begitulah," tutur Fahri.

Maka dari itu, politikus PKS yang sempat dipecat dari partainya ini mendesak Ketua KPK untuk mundur dari jabatannya.

Baca Juga: Kumpulkan Elite Lembaga Negara, Jokowi Bantah Bahas Korupsi e-KTP

"Oleh karena itu saya kira Ketua KPK harus mengundurkan diri, karena sudah terlalu telanjang konflik of interestnya," tandas dia.