Suara.com - Pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Humphrey Djemat, bertanya-tanya tentang sikap jaksa penuntut umum yang batal menghadirkan pakar pidana dari Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej sebagai saksi ahli dalam persidangan perkara dugaan penodaan agama.
Humphrey menduga jaksa membatalkan mengajukan Edward Omar menjadi saksi ahli lantaran mereka tidak yakin ada unsur tindak pidana dalam perkara yang dituduhkan kepada Ahok.
"Hanya jaksa yang tahu kenapa ditolak. Kalau nggak mau diajukan, berarti nggak berani dong? Gitu aja, berarti tidak berani mengungkapakan kebenaran materil. Itu bukan ahli kami, tapi kami punya keberanian, karena kami yakin ahli yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) itu punya integritas," kata Humphrey dalam konferensi pers di Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2017).
Kemudian Humphrey menceritakan kejadian yang disebutnya menyerupai drama dalam persidangan ke 14 yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2017).
Ketika itu, ketua jaksa penuntut umum Ali Mukartono keberatan dengan dihadirkannya Edward sebagai saksi meringankan oleh pengacara Ahok. Ali menilai tidak etis saksi yang sebelumnya tak jadi didatangkan jaksa, kini malah didatangkan pengacara terdakwa.
Jaksa tak jadi menghadirkan Edward sebagai saksi ahli karena dianggap sudah berkomunikasi dengan tim penasihat hukum Ahok.
Padahal, kata Humprey, pihaknya baru berkomunikasi dengan Edward jaksa batal mengajukannya ke persidangan.
"Sedikit drama, pada waktu menolak Prof Edi katanya 'tidak etis nih, sebelumnya (Edward) sudah bilang (ke JPU), kalau nggak mau, nanti penasihat hukum (Ahok) yang ambil sebagai ahli, berarti Prof Edi sudah lakukan komunikasi dengan penasihat hukum.' Kami tidak bisa terima. Kami mulai komunikasi setelah (Edward) ditolak oleh jaksa pada sidang terakhir jaksa menghadirkan ahli," kata Humphrey.
Pengacara Ahok yang lain, I Wayan Sudirta, juga penasaran dengan alasan jaksa membatalkan mengajukan Edward menjadi saksi ahli. Dia bertanya-tanya jangan-jangan kalau tetap dihadirkan, keterangan Edward bisa menguntungkan Ahok di persidangan.
"Nah itulah kesalahan jaksa, ahli nggak boleh diseret memihak. Ahli menyatakan keahliannya, membuat perkara menjadi terang," kata Wayan.
Dalam persidangan kemarin, Ali menilai tidak etis saksi yang sebelumnya tak jadi didatangkan jaksa, kini malah didatangkan pengacara terdakwa.
"Pada persidangan yang lalu, kami memutuskan tidak mengajukan ahli (Edward) dengan beberapa pertimbangan bahwa kami dapat laporan dari anggota kami. Ahli mengatakan, 'kalau jaksa tidak menghadirkan (saya), saya akan dihadirkan kuasa hukum.' Ini semacam ultimatum," ujar Ali dalam persidangan.
"Ini tidak etis, dari awal dia tahu BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari penyidik, kenapa berhubungan dengan kuasa hukum?" Al menambahkani.
Tapi, kuasa hukum Ahok menolak dianggap tak etis dalam menghadirkan Edward sebagai saksi meringankan.
"Kesepakatan (soal Edward jadi saksi ahli) tanggal 28 Februari 2017, tidak ada keberatan sedikit pun (dari JPU). Tiba-tiba di sini buat suatu persoalan, menurut kami ini itikad kurang bagus," kata kuasa hukum Ahok.
Berita Terkait
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Mensos Salurkan Santunan Rp15 Juta bagi Ahli Waris Korban Bencana di Sibolga
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres