Suara.com - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai potensi aktivitas radikal ada dan nyata di Pilkada DKI Jakarta. Di Pilkada DKI, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat melawan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
"Jika bicara potensi gangguan keamanan dari berbagai aktivitas sosial yang bersifat radikal tentu saja ada dan nyata di Pilkada DKI Jakarta," ujar Susaningtyas di Jakarta, Senin (20/3/2017) malam.
Nuning mengatakan potensi aktivitas sosial yang mengarah ke gerakan radikal hadir upaya kelompok-kelompok tertentu berupaya dengan segala cara memenangkan Pilkada. Azas saling memanfaatkan antar-kepentingan saat ini masif dan terstruktur.
Dia menilai potensi gerakan radikal ini perlu dinetralisir dengan melakukan deradikalisasi khususnya di dunia maya.
Deradikalisasi ini merupakan upaya menetralisir paham radikal tidak hanya bagi mereka yang terlibat terorisme dan para simpatisannya namun termasuk anggota atau kelompok masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal, melalui reedukasi dan resosialisasi serta menanamkan multikuralisme.
Sedangkan deradikalisasi dunia maya adalah upaya menyaring informasi di dunia maya yang kerap dijadikan kelompok teroris sebagai alat kampanye untuk menyebarkan tindakan radikalisasi.
Sejauh kini, kata dia, berbagai upaya deradikalisasi sudah dilakukan pemerintah untuk membendung derasnya propaganda radikal di dunia maya, seperti memonitor hingga melakukan pemblokiran terhadap situs-situs radikal dan dapat memprovokasi masyarakat luas.
"Pemblokiran ini dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya bibit terorisme dalam rangka mengantisipasi penyebaran informasi provokatif dari kelompok-kelompok garis keras di dunia maya," kata dia.
Di sisi lain, Nuning mengatakan masyarakat juga harusnya tak tinggal diam, terutama remaja yang sering menjadi sasaran kelompok-kelompok radikal. Penguatan literasi media menjadi upaya yang harus dilakukan, di mana masyarakat perlu diberi pemahaman yang baik dalam mengakses internet, agar tidak terprovokasi oleh tulisan maupun konten radikal lain.
Baca Juga: Pesan Kiai Hasyim pada Dunia Kampus: Jangan Munculkan Radikalisme
Adapun cara yang dapat dilakukan guna membendung konten-konten negatif di media radikal yaitu dengan melakukan kontra propaganda di media sosial. Kontra propaganda juga berfungsi membalikkan pesan yang disampaikan oleh propaganda radikal.
"Kontra propaganda ini perlu dipikirkan secara matang. Perlu dilakukan perencanaan strategi kontra propaganda yang efektif dan tepat sasaran," ujar dia. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi