Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (ORKESTRA), Poempida Hidayatulloh, menyesalkan pernyataan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Muhammad Nasir yang menyatakan insinyur yang jadi politikus berarti kesasar.
"Sungguh menyedihkan jika seorang Menteri mengalami gagal paham akan definisi politik," kata Poempida di Jakarta, Minggu (19/3/2017).
Menurutnya, politik adalah hak bagi semua Insan Indonesia yang tidak dicabut hak politiknya karena masalah hukum. Politik juga bukan suatu pekerjaan yang mempunyai jenjang karir tersendiri. Politik, lanjutnya, adalah perhelatan mendapatkan kekuasaan di mana siapa pun yang berkuasa akan mampu memberikan makna tersendiri dalam melakukan perubahan dan pembangunan dalam tatanan kekuasaannya.
Faktanya, sudah banyak Insinyur yang menunjukkan keberhasilan dalam politik. Mulai dari Soekarno, Habibie dan bahkan Presiden Jokowi. "Jadi, kegagalan paham seorang menteri dalam menjabarkan makna Politik perlu menjadi sorotan apakah yang bersangkutan layak menjadi Menteri atau diganti," tegas Poempida.
Banyaknya sarjana yang berkarir tidak sesuai ilmu yang digelutinya bukan saja terjadi di Indonesia. Tapi juga di manca negara, termasuk negara maju sekalipun. Karena perbandingan jenis pekerjaan yang tersedia acap kali tidak berbanding lurus dengan jumlah kelulusan sarjana yang dihasilkan.
Seyogianya, Kementerian Ristek dan Dikti melakukan pemetaan secara riil basis peluang pekerjaan yang tersedia sehubungan dengan bidang akademis, sehingga kemudian dapat dikorelasikan dengan perbaikan sistem kelulusan yang ada agar kemudian terjadi keseimbangan dan perbaikan kualitas kelulusan.
Ditegaskannya, Menristekdikti tidak boleh menyalahkan individu-individu yang berubah haluan karirnya sehingga tidak sesuai dengan latar belakang akademinya.
"Seyogianya Menristekdikti harus dapat menciptakan kebijakan yang dapat mengakomodasi basis kelulusan para sarjana/insinyur ini," tukas dia.
Baca Juga: Poempida Ingatkan Janji Presiden Jokowi
Berita Terkait
-
Ada 1.200 Guru Besar di Indonesia Tak Lakukan Publikasi Ilmiah
-
BEM UMM Ingatkan Perguruan Tinggi Jangan Berorientasi Profit
-
Genjot Ekonomi, Kemristekdikti Dorong Startup Teknologi
-
Menperin Minta Insinyur Perkuat Daya Saing Industri Nasional
-
Pembangunan Infrastruktur Perlu Didukung Insinyur Profesional
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Mengurai Perpol 10/2025 yang Dinilai Tabrak Aturan, Dwifungsi Polri Gaya Baru?
-
Bareskrim: Mayoritas Kayu Gelondongan Banjir Sumatra Diduga dari PT TBS
-
Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo: Terima Kasih, Kami Mampu!
-
31 Perusahaan Resmi Diselidiki Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra, Siapa Jadi Tersangka?
-
Daftar Lengkap Perusahaan yang Disebut Kejagung Jadi Penyebab Banjir di Wilayah Sumatera
-
Demo Korupsi Pertambangan, Mahasiswa Desak KPK Periksa Komisaris PT LAM Lily Salim
-
Kementerian P2MI Raih Peringkat 5 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
-
'Biar Kapok': DPR Desak Polisi Beri Efek Jera ke Youtuber Resbob Penghina Sunda dan Bobotoh
-
Bareskrim Bersiap Umumkan Tersangka Banjir Sumut, Nama Korporasi Mencuat
-
Satgas PKH Telah Identifikasi Perbuatan Pidana Terkait Bencana Longsor dan Banjir Bandang Sumatera