Suara.com - Politikus maupun birokrat Indonesia tampaknya harus banyak belajar dari Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Le Roux. Sebab, dirinya berani mengundurkan diri setelah ketahuan pernah mempekerjakan kedua putrinya saat masih menjadi anggota parlemen periode 2009-2016.
Le Roux, seperti dilansir AFP, (Selasa (21/3/2017), menegaskan tidak ada satu pun ketentuan hukum yang dilanggar saat dirinya memberi pekerjaan kepada kedua putrinya setiap musim panas selama periode dirinya menjadi legislator.
Namun, sejumlah pihak menuding Le Roux memberi pekerjaan kepada kedua putrinya yang ketika itu ternyata tengah terikat dalam kegiatan lain.
”Saya tegaskan, tidak ada satu pun peraturan hukum yang dilanggar dalam kasus itu. Tapi, agar roda pemerintahan tidak terganggu investigasi atas kontrak kerja saat itu, saya memutuskan mengundurkan diri,” tutur Le Roux.
Skandal tersebut bermula ketika anggota Partai Sosialis Prancis ini menjadi bintang tamu dalam acara televisi Quotidien, Senin (20/3). Saat itu, presenter mengonfirmasi kebenaran kabar dirinya memberi pekerjaan kepada kedua putrinya pada liburan musim panas selama menjadi anggota parlemen.
Sang wartawan mengungkapkan, kedua putri Le Roux diberi pekerjaan saat masih berusia 15 dan 16 tahun untuk 24 kontrak yang total bayarannya mencapai 50 ribu Euro atau stara Rp 790 juta.
Memberi pekerjaan kepada anggota keluarga merupakan praktik lazim bagi anggota parlemen atau birokrat di Prancis, dan tidak melanggar hukum.
Namun, persoalannya, Le Roux memberi kedua putrinya pekerjaan saat keduanya terikat program magang dan kursus.
Baca Juga: Djarot Temui Gus Sholah Sore Ini, Bahas Nama Masjid Raya
Presiden Francois Hollande mengungkapkan, menerima keputusan Le Roux dan langsung menetapkan Menteri Perdagangan Matthias Fekl sebagai pengganti sementara.
Masih menurut AFP, masalah serupa juga menimpa calon presiden dari partai politik kanan-tengah, Francois Fillon.
Fillon diduga membayar sang istri, Penelope, sebagai asisten ketika masih menjadi anggota parlemen. Meski dibayar memakai uang negara, Penelope diduga tak pernah melakukan pekerjaannya.
Selain itu, Penelope juga diduga menggaji kedua anaknya, Marie dan Charles, sebagai penasehat hukum keluarga meski keduanya belum tersertifikasi sebagai pengacara publik.
Gara-gara skandal itu, pesentase popularitas Fillon yang sempat menjadi capres unggulan langsung merosot tajam. Kekinian, Fillon kalah populer dan memunyai persentase elektabilitas lebih rendah dari capres partai kanan-jauh (neo-fasis) Marie Le Pen.
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Sidang Vonis Laras Faizati Digelar Hari Ini, Harapan Bebas Menguat Jelang Ulang Tahun Ke-27
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL