Suara.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat, menanggapi terkait meningkatnya intoleransi di DKI Jakarta berdasarkan hasil survei lembaga Populi Center.
Djarot menilai, beredarnya spanduk provokatif yang marak terjadi masa putaran kedua Pilkada jadi salah satu penyebab intoleransi di ibu kota.
"Gimana nggak intoleran ya, bagaimana masyarakat bisa toleranlah, kalau dibombardir seperti itu (spanduk provokatif) terus," kata Djarot di Jati Padang, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2017).
"Makanya saya memberikan apresiasi kepada aparat kepolisian dan pemerintah untuk menurunkan spanduk-spanduk yang mendorong masyarakat untuk tidak toleran, saya apresiasi itu," lanjut Djarot.
Djarot menjelaskan, lebih dari 700 spanduk bernada provokatif telah diturunkan Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Mantan Wali Kota Blitar itu lantas mempertanyakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang tidak peka melihat adanya spanduk-spanduk yang bertebaran di masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.
"Yang saya lihat, saya dengar, yang diturunin spanduk-spanduk provokatif itu sudah lebih dari 700 spanduk, siapa yang bikin itu loh itu. Itu kok Panwaslu diem aja," ujar Djarot.
"Ya pasti kan ada yang bikin, masa masang dan nempel sendiri, segitu banyak bentuknya macam-macam, kalimatnya hampir sama," sambung Djarot.
Djarot pun meminta Panwaslu bekerja aktif ikut berperan dalam membangun torelansi dalam berdemokrasi di ibu kota Jakarta.
Baca Juga: Kerja Jadi PRT, Perempuan Ini Rupanya Informan Perampok
"Ya bahwa Panwaslu itu juga ikut dong berperan kalau gitu. Kita ingin membangun toleransi sesama warga kita, itu yang perlu kami sampaikan yang pertama. Yang kedua, kita semua itu bertanggung jawab untuk menjaga Jakarta dari satu ancaman," ucap Djarot.
Lebih jauh, Djarot mengaku jadi teringat dengan pesan dari almarhum mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, ketika aktif menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta.
Kala itu, kata Djarot, almarhum mengatakan bahwa bangsa Indonesia tengah menghadapi dua ancaman yang sangat serius. Salah satunya adalah terkait radikalisasi.
"Beliau (almarhum KH Hasyim Muzadi) bilang, kita itu menghadapi dua ancaman besar pada bangsa ini. Satu narkoba. Nah beliau bilang ancaman kedua, radikalisasi. Makanya beliau melakukan proses deradikalisasi, jadi disampaikan bahwa intoleransi itu terkait dengan menjadi semakin radikal, tidak saling harga-menghargai satu sama lain ini yang perlu kita waspadai di Jakarta," tandasnya.
Sementara itu, berdasarkan survei Populi Center yang dirilis, Kamis (23/3/2017), menunjukkan 71,4 persen warga menilai intoleransi di ibu kota sudah dalam taraf mengkhawatirkan.
"Kalau kita mau cek, tidak ada pendidikan politik. Yang ada itu sebenarnya bagaimana intoleran dan isu SARA, itu mengerikan. Potret itu sangat tinggi bagaimana bapak, ibu, saudara itu yang menjawab sangat mengkhawatirkan, yang menjawab sangat mengkhawatirkan itu 71,4 persen," kata Direktur Populi Center, Usep S. Ahyar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal
-
Modus 'Crispy Fruit', WNA China Pengedar Happy Water Diciduk di Apartemen Pademangan