Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. (suara.com/Dian Kusumo Hapsari)
Penyidik akan kembali memanggil calon wakil gubernur Jakarta Sandiaga Uno untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan penggelapan hasil penjualan tanah yang dilaporkan Fransiska Kumalawati Susilo yang mewakili Edward Soeryadjaja dan Djoni Hidayat ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penggelapan.
"Rencana, satu-dua hari ini kami layangkan panggilan," kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan di gedung Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).
Pada panggilan yang pertama, Sandiaga tidak hadir dengan alasan ada kegiatan lain.
Jika panggilan kedua dia juga tidak hadir, penyidik akan memanggil paksa.
"Tentu ada aturannya, kami bawa kami periksa. Kalau sudah dua kali tidak datang. Kemarin sudah tidak datang, ada kampanye. Tapi habis itu tidak ada alasan," kata dia.
Beberapa waktu yang lalu, pengacara Sandiaga mengirimkan surat permohonan penangguhan pemeriksaan hingga usai pilkada.
Kapolda sudah menerima surat tersebut. Iriawan mengatakan penyidik menolak permohonan tersebut.
"Penasihat hukumnya memberikan surat kepada kami, minta waktu sampai tanggal 19 April, tapi tidak bisa, karena semua sama," kata dia.
Alasan penyidik tidak mengambulkan permohonan karena mengedepankan azas kesamaan di mata hukum.
"Equality before the law. Persamaan di mata hukum," kata dia.
Belum selesai satu kasus, Sandiaga dan rekan bisnisnya, Andreas Tjahyadi, kembali dilaporkan Fransiska atas kasus dugaan pemalsuan kwitansi penjualan tanah. Kasus kedua masih berhubungan dengan kasus yang pertama.
"Rencana, satu-dua hari ini kami layangkan panggilan," kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan di gedung Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).
Pada panggilan yang pertama, Sandiaga tidak hadir dengan alasan ada kegiatan lain.
Jika panggilan kedua dia juga tidak hadir, penyidik akan memanggil paksa.
"Tentu ada aturannya, kami bawa kami periksa. Kalau sudah dua kali tidak datang. Kemarin sudah tidak datang, ada kampanye. Tapi habis itu tidak ada alasan," kata dia.
Beberapa waktu yang lalu, pengacara Sandiaga mengirimkan surat permohonan penangguhan pemeriksaan hingga usai pilkada.
Kapolda sudah menerima surat tersebut. Iriawan mengatakan penyidik menolak permohonan tersebut.
"Penasihat hukumnya memberikan surat kepada kami, minta waktu sampai tanggal 19 April, tapi tidak bisa, karena semua sama," kata dia.
Alasan penyidik tidak mengambulkan permohonan karena mengedepankan azas kesamaan di mata hukum.
"Equality before the law. Persamaan di mata hukum," kata dia.
Belum selesai satu kasus, Sandiaga dan rekan bisnisnya, Andreas Tjahyadi, kembali dilaporkan Fransiska atas kasus dugaan pemalsuan kwitansi penjualan tanah. Kasus kedua masih berhubungan dengan kasus yang pertama.
Komentar
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
Pilihan
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
Terkini
-
Pupuk Bersubsidi Langsung Bergerak di Tahun Baru, 147 Transaksi Terjadi dalam 16 Menit
-
Prabowo Jawab Kritikan: Menteri Datang Salah, Tak Datang Dibilang Tak Peduli
-
KPK Ungkap Laporan Gratifikasi 2025 Capai Rp16,40 Miliar
-
Begini Kondisi Hunian Danantara di Aceh yang Ditinjau Prabowo: Ada WiFi Gratis, Target 15 Ribu Unit
-
Malioboro Ramai saat Libur Nataru Tapi Pendapatan Sopir Andong Jauh Menurun dari Sebelum Covid
-
Prabowo: Pejabat Turun Dinyinyiri, Tak Turun Disalahkan, Kami Siap Dihujat
-
Prabowo Soal Bantuan Bencana: Pemerintah Terbuka, Asal Tulus dan Jelas Mekanismenya
-
Palak Pedagang Pakai Sajam, Dua Preman 'Penguasa' BKT Diringkus Polisi
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Progres Pembangunan Infrastruktur di Tapanuli Selatan
-
Hadapi 7.426 Kasus Narkoba, Pemprov DKI Siapkan Tiga Strategi Utama di 2026