Suara.com - Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengaku mengaku pernah mendapatkan pesan khusus dari Setya Novanto yang kini menjadi ketua DPR ketika proyek e-KTP masih dibahas. Pesan tersebut disampaikan ketika mereka bertemu di Bandara Ngurah Rai, Bali. Novanto meminta Ganjar agar jangan galak-galak dalam membahas proyek pengadaan e-KTP.
"Ketemu dan bersalaman, langsung Novanto bilang, jangan galak-galak," kata Ganjar ketika dihadirkan jaksa KPK sebagai saksi sidang lanjutan perkara dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017).
Pernyataan Ganjar membuat ketua majelis hakim Jhon Halasan Butar-Butar penasaran. Lantas, dia meminta Ganjar menjelaskan apa yang dimaksud Novanto agar jangan galak.
Ganjar yang kini menjabat gubernur Jawa Tengah kemudian menjawab. Dia menduga maksud Novanto -- sekarang ketua umum Partai Golkar -- agar Ganjar jangan mengkritik pembahasan proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun itu.
"Mungkin itu yang dianggap galak," katanya.
Belakangan, aroma korupsi dalam proyek e-KTP menyeruak. Negara dirugikan Rp2,3 triliun karena uangnya diduga dibagi-bagikan ke pejabat Kemendagri dan sebagian anggota DPR periode 2009-2014.
Proyek e-KTP dirancang Kemendagri pada Januari 2010 untuk menertibkan administrasi kependudukan. DPR akhirnya menyetujuinya pada November 2010. Kemudian pada Februari 2011 proyek dijalankan.
Aroma korupsi mulai tercium pada November 2011. April 2012, KPK menelusuri ke sejumlah anggota DPR. Penelusuran tersebut berangkat dari kesaksian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.
Saat ini, dua terdakwa kasus tersebut sedang disidang di Pengadilan Tipikor. Yakni, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto. Belum lama ini, KPK kembali menetapkan tersangka baru yaitu pengusaha bernama Andi Agustinus Narogong alias Andi Narogong yang disebut-sebut sebagai makelar proyek.
Berita Terkait
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Ganjar Soroti Pelaksanaan Demokrasi dan Isu Pilkada di Rakernas PDIP 2026
-
Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Ganjar: Sikap PDI Perjuangan Sangat Jelas!
-
Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gugat Praperadilan, KPK: DPO Tak Punya Hak
-
KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Paulus Tannos Ditunda 2 Pekan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan