Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan keterangan pers seusai menjenguk penyidik KPK Novel Baswedan, di RS Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakut, Selasa (11/4/2017). [Suara.com/Agung]
Baca 10 detik
Kapolri Jenderal Tito Karnavian yakin dapat mengatasi semua permasalahan yang muncul di tengah masyarakat selama pelaksanaan pilkada putaran kedua, Rabu (19/4/2016).
"Dengan kekuatan ini, di atas kertas kami sebetulnya bisa atasi problema yang mungkin akan terjadi. Kuncinya adalah kecepatan, kecepatan untuk amankan dan lokalisir jika ada masalah di TPS. Di TPS cepat selesaikan, jika tak mampu di-back up dari tingkat kecamatan, kalau kecamatan tak mampu di-back up oleh jenjang atas," kata Tito di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (18/4/2017).
Selain harus cepat mengendus potensi gangguan keamanan, Tito mengatakan Polri dan TNI harus tetap kompak.
"Kuncinya kecepatan kita lokalisir, mungkin saja da problema di lapangan antara pendukung paslon tapi selagi kita cepat tangani tak akan meluas dan tak akan besar. Jadi kunci utama adalah sinergitas dan kekompakan dari unsur TNI-Polri," kata dia.
Tito tidak khawatir dengan rencana aksi Al Maidah yang dilakukan dengan memobilisasi massa dari Jakarta dan luar Jakarta untuk mendatangi tempat-tempat pemungutan suara dengan alasan untuk mengantisipasi kecurangan.
Tito menegaskan bukan kali ini saja Polri dan TNI menghadapi situasi seperti itu.
"Dari pengalaman selama ini apapun sulitnya gerakan massa beberapa waktu lalu, demo cukup besar, saya pribadi melihatnya kunci keberhasilan utamanya adalah kekompakan dan sinergi terutama unsur TNI dan Polri," kata dia.
Yang lebih penting lagi, kata Tito, aparat Polri dan TNI harus netral.
"Kita tak memiliki hak pilih itu, kita diharapkan menjadi pihak yang netral dan pihak yang bisa melakukan pengamanan dengan baik," kata Tito.
Sebanyak 62 ribu aparat keamanan gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan pilkada.
"Dengan kekuatan ini, di atas kertas kami sebetulnya bisa atasi problema yang mungkin akan terjadi. Kuncinya adalah kecepatan, kecepatan untuk amankan dan lokalisir jika ada masalah di TPS. Di TPS cepat selesaikan, jika tak mampu di-back up dari tingkat kecamatan, kalau kecamatan tak mampu di-back up oleh jenjang atas," kata Tito di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (18/4/2017).
Selain harus cepat mengendus potensi gangguan keamanan, Tito mengatakan Polri dan TNI harus tetap kompak.
"Kuncinya kecepatan kita lokalisir, mungkin saja da problema di lapangan antara pendukung paslon tapi selagi kita cepat tangani tak akan meluas dan tak akan besar. Jadi kunci utama adalah sinergitas dan kekompakan dari unsur TNI-Polri," kata dia.
Tito tidak khawatir dengan rencana aksi Al Maidah yang dilakukan dengan memobilisasi massa dari Jakarta dan luar Jakarta untuk mendatangi tempat-tempat pemungutan suara dengan alasan untuk mengantisipasi kecurangan.
Tito menegaskan bukan kali ini saja Polri dan TNI menghadapi situasi seperti itu.
"Dari pengalaman selama ini apapun sulitnya gerakan massa beberapa waktu lalu, demo cukup besar, saya pribadi melihatnya kunci keberhasilan utamanya adalah kekompakan dan sinergi terutama unsur TNI dan Polri," kata dia.
Yang lebih penting lagi, kata Tito, aparat Polri dan TNI harus netral.
"Kita tak memiliki hak pilih itu, kita diharapkan menjadi pihak yang netral dan pihak yang bisa melakukan pengamanan dengan baik," kata Tito.
Sebanyak 62 ribu aparat keamanan gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan pilkada.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO