Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama secara tegas membantah pernyataan wakil gubernur terpilih Sandiaga Uno, yang menilai sistem pembayaran parkir berbasis elektronik (parkir meter) tidak cocok diterapkan di ibu kota.
Sandiaga juga berjanji, bakal mengkaji ulang pemakaian parkir meter yang diterapkan sejak era Ahok-Djarot Saiful Hidayat.
Sebaliknya, Ahok justru menduga, Sandiaga mewacanakan kajian ulang itu karena parkir meter menggerus pendapatan organisasi-organisasi yang menguasai lahan parkir di Jakarta.
"Mungkin karena ormas-ormas nggak dapat duit kali ya," kata Ahok, sembari tertawa, di Balai Kota DKI, Rabu (3/5/2017).
Ia mengatakan, sejak pemprov menerapkan parkir meter, banyak organisasi-organisasi yang menaungi juru parkir liar tidak mendapatkan uang.
Apalagi, kata dia, pemprov di bawah kepemimpinannya tidak lagi memberikan dana hibah untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan.
Ahok menuturkan, parkir meter justru mampu mengatasi pungutan liar juru parkir ilegal, sehingga meminimalisasi “kebocoran” dana pemasukan daerah.
Tidak seperti yang dipahami Sandiaga, Ahok mengatakan pemprov selalu memberdayakan juru parkir di lokasi-lokasi penerapan parkir meter.
Tak hanya itu, mantan Bupati Belitung Timur ini juga menganggap kehidupan juru pakir meter lebih baik setelah mendapat gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI, atau sekitar Rp3,4 juta per bulan.
Baca Juga: 'Pasukan Oranye' Nangis Mengadu Dipecat Lurah, Ahok Murka
"Kita berdayakan semua tukang parkir meter, mereka malah dapat gaji besar, UMP. Anaknya bisa dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar), naik bus nggak bayar," kata Ahok.
Sebelumnya, Sandiaga mengatakan sistem parkir berbasis elektronik tersebut tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Karenanya, pasangan gubernur terpilih Anies Baswedan itu menyatakan bakal mengkaji ulang kebijakan tersebut.
"Parkir meter cocok untuk negara yang budaya masyarakatnya individualis. Jadi, kurang cocok di Indonesia yang berbudaya gotong-royong, saling membantu,” kata Sandiaga, kemarin.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
Terkini
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Klaim Sukses di Banyuwangi, Luhut Umumkan Digitalisasi Bansos Diperluas ke 40 Daerah
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Polisi Sebut Habib Bahar Ikut Lakukan Pemukulan di Kasus Penganiayaan Banser
-
Riza Chalid Diburu Interpol, Kerry Andrianto: Ayah Tak Tahu Apa-apa
-
Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Diklaim Sukses, Angka Salah Sasaran Turun Drastis
-
Tak Sendiri, Habib Bahar Ternyata Tersangka Keempat Kasus Penganiayaan Banser!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Waspada Tren 'Whip Pink, Kepala BNN Singgung Risiko Kematian: Secara Regulasi Belum Masuk Narkotika
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar