Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama secara tegas membantah pernyataan wakil gubernur terpilih Sandiaga Uno, yang menilai sistem pembayaran parkir berbasis elektronik (parkir meter) tidak cocok diterapkan di ibu kota.
Sandiaga juga berjanji, bakal mengkaji ulang pemakaian parkir meter yang diterapkan sejak era Ahok-Djarot Saiful Hidayat.
Sebaliknya, Ahok justru menduga, Sandiaga mewacanakan kajian ulang itu karena parkir meter menggerus pendapatan organisasi-organisasi yang menguasai lahan parkir di Jakarta.
"Mungkin karena ormas-ormas nggak dapat duit kali ya," kata Ahok, sembari tertawa, di Balai Kota DKI, Rabu (3/5/2017).
Ia mengatakan, sejak pemprov menerapkan parkir meter, banyak organisasi-organisasi yang menaungi juru parkir liar tidak mendapatkan uang.
Apalagi, kata dia, pemprov di bawah kepemimpinannya tidak lagi memberikan dana hibah untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan.
Ahok menuturkan, parkir meter justru mampu mengatasi pungutan liar juru parkir ilegal, sehingga meminimalisasi “kebocoran” dana pemasukan daerah.
Tidak seperti yang dipahami Sandiaga, Ahok mengatakan pemprov selalu memberdayakan juru parkir di lokasi-lokasi penerapan parkir meter.
Tak hanya itu, mantan Bupati Belitung Timur ini juga menganggap kehidupan juru pakir meter lebih baik setelah mendapat gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI, atau sekitar Rp3,4 juta per bulan.
Baca Juga: 'Pasukan Oranye' Nangis Mengadu Dipecat Lurah, Ahok Murka
"Kita berdayakan semua tukang parkir meter, mereka malah dapat gaji besar, UMP. Anaknya bisa dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar), naik bus nggak bayar," kata Ahok.
Sebelumnya, Sandiaga mengatakan sistem parkir berbasis elektronik tersebut tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Karenanya, pasangan gubernur terpilih Anies Baswedan itu menyatakan bakal mengkaji ulang kebijakan tersebut.
"Parkir meter cocok untuk negara yang budaya masyarakatnya individualis. Jadi, kurang cocok di Indonesia yang berbudaya gotong-royong, saling membantu,” kata Sandiaga, kemarin.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu