Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan bahwa yang harus didemo oleh para pendukung Ahok adalah Istana Negara. Bukan tempat Ahok dilakukan penahanan.
"Kalau Minta Ahok dibebaskan,monggo saja pendukung Ahok mengajukan Ahok untuk dibebaskan. Itu hak pendukung Ahok sebagai warga negara Indonesia untuk mengeluarkan unek-uneknya," kata Arief di Jakarta, Kamis (11/5/2017).
Namun Arief mengingatkan bahwa hukum sudah berproses melalui lembaga peradilan yang di jamin oleh konstitusi. Hasilnya adalah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Ahok 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama.
"Dan perlu di catat yang mengajukan kasus Ahok ke meja hijau juga kan pemerintahan Joko Widodo yang sedang berkuasa. Yang menjatuhkan vonis hukuman penjara pada Ahok juga kan negara," jelas Arief.
Oleh sebab itu, jika pendukung Ahok menuntut Ahok dibebaskan, mestinya menuntutnya ke pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko widodo.
"Jangan di Mako brimob atau Kejati Jakarta atau pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pendukung Ahok bisa mendesak Presiden Joko Widodo sebagai tokoh yang menjamin penangguhan tahanan terhadap Ahok seperti yang dilakukan oleh Djarot," tutup Arief.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
50 Medsos Lokal Ramaikan ISMN Yogyakarta Meetup 2026, Bahas Kolaborasi di Era Digital