Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengecam aksi penolakan terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang dilakukan massa di Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara.
"Penghentian Fahri Hamzah di Manado dengan mengepung bandara ini melanggar undang-undang," kata Muhaimin Iskandar usai melantik pengurus DPW PKB Nusa Tenggara Barat di Mataram, dikutip dari Antara, Minggu (14/5/2017).
Dia menuturkan apa yang terjadi di Bandar Udara Sam Ratulangi harus menjadi pelajaran. Dia berharap jangan sampai peristiwa semacam itu terulang kembali. Muhaimin mengatakan masih banyak cara berdemokrasi.
"Di sisi lain yang menjadi kekuatan radikal, mengancam keutuhan NKRI harus menghentikan diri, supaya seimbang," katanya.
Menurut Muhaimin apapun tajamnya perbedaan dan apapun emosinya, terutama yang berdampak dari akibat pilkada DKI hendaknya segera dihentikan.
"Mari kita hentikan semua ini, hendaknya kita move on dan mari kita cari jalan terbaik, buat mencari jalan menghentikan radikal di Indonesia," katanya.
Untuk itu, dia mengajak sekaligus mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia bekerja yang baik tanpa harus menandingi dengan cara-cara yang kasar.
"Stop semuanya, kita harus move one menjadi bagian yang bersatu padu membangun bangsa ini bekerja mengisi dan menata kehidupan yang lebih baik supaya segera maju dan bersaing dengan negara lain. Segera hentikan urusan yang menyangkut Pilkada DKI titik," kata Muhaimin.
Dia juga meminta aparat keamanan, baik polisi dan TNI, untuk mengambil sikap tegas agar peristiwa yang terjadi di Bandara Udara Sam Ratulangi tidak terjadi kembali di tempat lain.
Baca Juga: Kasus Rizieq di Jawa Barat, Berkas Masih Digarap Kejati
"Kita berterimakasih dapat menjaga dan terus bekerja, tetapi juga harus tegas," kata dia.
Penolakan terhadap Fahri terjadi pada Sabtu (13/5/2017).
Tag
Berita Terkait
-
Belum Setahun Kerja, Banyak Menteri Prabowo Dapat Tanda Kehormatan, Apa Jasanya?
-
Wamen PKP Soroti Backlog 15 Juta Unit Rumah, Singgung Properti Syariah
-
Qatar Garap Proyek 3 Juta Rumah di Indonesia, Kapan Mulai Dibangun?
-
Publik Meledak, Buntut Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Dinaikkan
-
Seruan Keras Syahganda Nainggolan: Copot Maruarar Sirait, Ganti dengan Fahri Hamzah
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu