Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/3/2017). [Foto Biro Pers Setpres]
Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa diuntungkan secara politik lewat posisinya sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia, tapi bisa juga tidak.
"Begini penjelasannya, mayoritas umat Islam yang moderat itu ada di NU dan Muhammadiyah. Mereka secara umum tidak nyaman dengan mempolitisasi agama dengan cara yang brutal seperti di (pilkada) DKI kemarin," kata Hamdi kepada Suara.com, Selasa (16/5/2017).
Pernyataan Hamdi terkait dengan isu Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak bertemu secara politik karena masing-masing memiliki agenda, terutama menjelang pemilihan presiden periode 2019-2024.
Lebih jauh, Hamdi mengatakan mereka yang menjabat sebagai pengurus masjid cenderung memiliki ciri yang agak keras. Sedangkan mereka yang memiliki ciri moderat, seperti kader NU dan Muhammadiyah, cenderung malas menjadi takmir masjid.
"Begini penjelasannya, mayoritas umat Islam yang moderat itu ada di NU dan Muhammadiyah. Mereka secara umum tidak nyaman dengan mempolitisasi agama dengan cara yang brutal seperti di (pilkada) DKI kemarin," kata Hamdi kepada Suara.com, Selasa (16/5/2017).
Pernyataan Hamdi terkait dengan isu Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak bertemu secara politik karena masing-masing memiliki agenda, terutama menjelang pemilihan presiden periode 2019-2024.
Lebih jauh, Hamdi mengatakan mereka yang menjabat sebagai pengurus masjid cenderung memiliki ciri yang agak keras. Sedangkan mereka yang memiliki ciri moderat, seperti kader NU dan Muhammadiyah, cenderung malas menjadi takmir masjid.
"Kalau kita asumsikan dewan masjid itu adalah takmir - takmir masjid, yang itu di bawah dewan mesjid itu, dibawah JK, maka Jokowi kecolongan di sini. JK lebih berpengaruh," ujar Hamdi.
Tapi, menurut Hamdi, Jokowi dapat mengejar ketertinggalan, misalnya dengan cara mendekati kelompok Islam moderat.
"Kalau Jokowi bisa mengimbangi semua itu dengan cara mendekati kelompok NU dan Muhammadiyah dan muslim-muslim moderat lainnya, pengaruh dewan masjid bisa diimbangi," tutur Hamdi.
Hamdi mengingatkan Jokowi untuk berhati-hati merespon sikap kelompok Islam konservatif.
"Harus terukur menanganinya. Kalau perkaranya dicari-cariin, dengan mudah publik katakan itu mengkriminalisasi," ujar Hamdi.
Tapi, jika fakta hukum dalam penindakan terhadap mereka yang dinilai Islam garis keras kuat, hal ini menguntungkan Jokowi secara politik.
"Karena begini, banyak juga orang yang Islam moderat terutama, yang cemas dengan tokoh-tokoh radikal ini, seolah-olah diberi panggung. Ini kan cenderung dibiarkan oleh Jokowi. Mereka ingin yang garis keras ini juga ditindak," kata Hamdi.
"Karena kalau ini dibiarkan mereka bisa membuat masyarakat akan menjadi teradikalisasi. Diseret-seret ke kutub kanan dan ekstrim terus," Hamdi menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Warga Korban Banjir Minta Cangkul dan Sekop ke JK untuk Bersihkan Rumah
-
Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade
-
Berapa Tarif Yakup Hasibuan? Pengacara Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
-
Terpopuler: 7 Fakta Panas Ijazah Jokowi, Promo BRI Hemat Rp1,3 Juta
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah
-
Risma Apresiasi Sopir Ambulans dan Relawan Bencana: Bekerja Tanpa Libur, Tanpa Pamrih
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai