Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/3/2017). [Foto Biro Pers Setpres]
Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa diuntungkan secara politik lewat posisinya sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia, tapi bisa juga tidak.
"Begini penjelasannya, mayoritas umat Islam yang moderat itu ada di NU dan Muhammadiyah. Mereka secara umum tidak nyaman dengan mempolitisasi agama dengan cara yang brutal seperti di (pilkada) DKI kemarin," kata Hamdi kepada Suara.com, Selasa (16/5/2017).
Pernyataan Hamdi terkait dengan isu Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak bertemu secara politik karena masing-masing memiliki agenda, terutama menjelang pemilihan presiden periode 2019-2024.
Lebih jauh, Hamdi mengatakan mereka yang menjabat sebagai pengurus masjid cenderung memiliki ciri yang agak keras. Sedangkan mereka yang memiliki ciri moderat, seperti kader NU dan Muhammadiyah, cenderung malas menjadi takmir masjid.
"Begini penjelasannya, mayoritas umat Islam yang moderat itu ada di NU dan Muhammadiyah. Mereka secara umum tidak nyaman dengan mempolitisasi agama dengan cara yang brutal seperti di (pilkada) DKI kemarin," kata Hamdi kepada Suara.com, Selasa (16/5/2017).
Pernyataan Hamdi terkait dengan isu Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak bertemu secara politik karena masing-masing memiliki agenda, terutama menjelang pemilihan presiden periode 2019-2024.
Lebih jauh, Hamdi mengatakan mereka yang menjabat sebagai pengurus masjid cenderung memiliki ciri yang agak keras. Sedangkan mereka yang memiliki ciri moderat, seperti kader NU dan Muhammadiyah, cenderung malas menjadi takmir masjid.
"Kalau kita asumsikan dewan masjid itu adalah takmir - takmir masjid, yang itu di bawah dewan mesjid itu, dibawah JK, maka Jokowi kecolongan di sini. JK lebih berpengaruh," ujar Hamdi.
Tapi, menurut Hamdi, Jokowi dapat mengejar ketertinggalan, misalnya dengan cara mendekati kelompok Islam moderat.
"Kalau Jokowi bisa mengimbangi semua itu dengan cara mendekati kelompok NU dan Muhammadiyah dan muslim-muslim moderat lainnya, pengaruh dewan masjid bisa diimbangi," tutur Hamdi.
Hamdi mengingatkan Jokowi untuk berhati-hati merespon sikap kelompok Islam konservatif.
"Harus terukur menanganinya. Kalau perkaranya dicari-cariin, dengan mudah publik katakan itu mengkriminalisasi," ujar Hamdi.
Tapi, jika fakta hukum dalam penindakan terhadap mereka yang dinilai Islam garis keras kuat, hal ini menguntungkan Jokowi secara politik.
"Karena begini, banyak juga orang yang Islam moderat terutama, yang cemas dengan tokoh-tokoh radikal ini, seolah-olah diberi panggung. Ini kan cenderung dibiarkan oleh Jokowi. Mereka ingin yang garis keras ini juga ditindak," kata Hamdi.
"Karena kalau ini dibiarkan mereka bisa membuat masyarakat akan menjadi teradikalisasi. Diseret-seret ke kutub kanan dan ekstrim terus," Hamdi menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Sayembara Logo Projo Ramai Antusias dari Warganet, Hasilnya di Luar Dugaan
-
Soal Whoosh Disebut Investasi Sosial, Anggota Komisi VI DPR: Rugi Ini Siapa Yang Akan Talangi?
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Setahun Pasca-Jokowi: Rakyat Curigai 'Nyawa Busuk' dan Potensi Kejahatan dalam Kebijakan Masa Lalu!
-
Roy Suryo Cs Berhasil Dapatkan Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta