Suara.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan tidak ada kerenggangan hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah pilkada Jakarta periode 2017-2022.
"Nggak ada masalah kok. Bagus-bagus saja. Mereka kan saling berbagi tugas, berbagi tugas," kata Masinton di DPR, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Masinton menyebut isu hubungan Jokowi dan Jusuf Kalla mengalami keretakan hanyalah pandangan dari kalangan yang ingin memanas-manasi.
"Yang bilang ramai, kan di luar, itu kan di luar yang ngompor-ngopori. Mereka berdua mah akur-akur saja sampai sekarang," tuturnya.
Sekretaris Jenderal Pro Joko Widodo (Projo), Guntur Siregar, juga membantah rumor panas yang menyebutkan hubungan Jokowi dan Jusuf Kalla semakin renggang, terutama setelah pilkada Jakarta.
"Itu hanya ada yang manas-manasin. Nggak ada (kerenggangan). Nggak mungkin. Itu tidak benar," kata Guntur kepada Suara.com, Rabu (17/5/2017).
Isu tersebut muncul di tengah gejolak massa dan politik pasca kekalahan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, dan Golkar atas rival, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang diusung Gerindra dan PKS.
Menurut Guntur menghembuskan isu adanya keretakan hubungan Presiden dan Wakil Presiden sangat membahayakan negara.
"Ini belum move on aja. Ada yang manas-manasin. Sekarang, Ahok kalah apa hubungan dengan hubungan Jusuf Kalla dengan Pak Jokowi? Sudahlah, kita ini mau membangun demokrasi ke depan," kata Guntur.
Baca Juga: Jokowi Lantik 5 Dubes RI, Salah Satunya untuk India
Guntur berpesan kepada pendukung Ahok untuk menerima hasil pilkada Jakarta dan menatap ke depan. Apalagi, kata Guntur, Jokowi juga sudah berpesan sejak awal agar masyarakat menghormati hasil pilkada dan berlapang dada menerima siapapun yang keluar sebagai pemenang pilkada.
"Terimalah. Lapang dadalah. Pak jokowi, sudah bilang, kita harus terima. Harus menerima. Ke depan, kita bangun demokrasi yang benar. Menang kalah itu biasa dalam pertarungan. Jangan ngompori," kata Guntur.
Berita Terkait
-
Aktivis Sebut Jokowi Idap Megalomania dan Waham Kebesaran soal IKN: Ada Gangguan Kejiwaan
-
Milad ke-84 Jusuf Kalla, Anies Baswedan: Ambon, Poso, dan Aceh Adalah 'Sidik Jari' Pak JK
-
Tanggapi Isu Penistaan Agama yang Serang JK, Sudirman Said: Saksi Hidup Beliau Terlalu Banyak
-
JK Gelar Tasyakuran Milad ke-84, Sudirman Said: Pikiran Beliau Masih Sangat Diperlukan Bangsa Ini
-
PSI Siap Kawal Jokowi Safari ke Penjuru Nusantara, Bestari Barus: Sudah Agenda Sejak Awal
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
Pilihan
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
Terkini
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina
-
Potensi Korupsi Program MBG Ramai Dilaporkan ke KPK, Ini Alasan Belum Ada Penindakan
-
13 Jukir Liar Blok M Terjaring Razia, Begini Nasibnya Kini
-
Seskab Teddy Borong 5 Sapi Kurban dari Irfan Hakim
-
Prabowo Ikut Tarik Jaring Udang di Tambak Kebumen, Kagum Panen Capai 40 Ton per Hektare
-
MK Putuskan Hanya BPK yang Bisa Hitung Kerugian Negara, KPK Siapkan Edaran
-
Noel Tak Terima Dituntut 5 Tahun, Eks Penyidik KPK: Pejabat Korup Seharusnya Dihukum Lebih Berat
-
Reformasi dalam Bayang-Bayang Militer, Seskab Teddy Dinilai Jadi Contoh Nyata