Arahan SBY Buat Fraksi Demokrat Sikapi Hak Angket KPK

Fraksi Partai Demokrat DPR mendapatkan perintah dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk menolak penggunaan hak angket terhadap KPK dan tidak mengirimkan anggota untuk menjadi anggota panitia khusus.

 

"Menurut Partai Demokrat lebih baik dibatalkan. Saya pikir Pak SBY telah berikan arahan komprehensif ke ketua fraksi (Edhie Baskoro Yudhoyono)," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di DPR, Jumat (19/5/2017).

 

Syarief mengatakan Partai Demokrat menolak hak angket karena menganggap tidak relevan.

 

"Dan, pada dasarnya kami menolak menjadi wacana melemahkan KPK kalau ada masalah yang sudah ditindaklanjuti penegak hukum kita tunggu hasilnya. Kecuali kalau ada kasus mengendap tak dilakukan kpk baru kita pengawasan. Pengawasan perlu tapi bukan melemahkan KPK," kata dia.

 

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan menerangkan badan legislasi akan dilibatkan dalam pembentukan panitia khusus hak angket terhadap KPK. Hal ini dibutuhkan karena undang-undang yang dipakai sebagai dasar pembentukan pansus masih multi tafsir.

 

"Ini kembali kepada sikap dan keputusan politik. Kemarin saya katakan, di tata tertib memang seperti itu, tapi kan kita belum membedah bagaimana yang di UU MD3. Maka nanti kita akan libatkan baleg, yang dimaksud kriteria semua unsur fraksi itu seperti apa. Redaksional atau letterlex seperti itu," kata Taufik di DPR.

 

Itu sebabnya, kata Taufik, baleg perlu dilibatkan untuk menganalisa landasan hukum yang tepat.

 

"Itu sekarang mainstremnya bukan pada posisi perlu tidaknya hak angket. Tapi kita harus sama-sama menjaga, mengawal agar jangan cacat mekanisme. Itu harus kita jaga," ujar Taufik.

 

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta baleg mengkaji tafsir Pasal 171 Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebelum membentuk panitia khusus.

 

Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah mengatakan dalam Pasal 171 disebutkan pansus hak angket harus diisi oleh seluruh perwakilan fraksi partai.

 

"‎Saya minta Baleg DPR mengkaji tatib itu. Kalau tak ada satu pun fraksi yang kirim perwakilan, apa Pansus KPK itu jadi?” kata dia.

 

Pasal 171 mengenai tatib itu masih multi tafsir di tangan anggota DPR sendiri. Ada legislator yang menilai pansus tidak bisa dibentuk kalau tak ada persetujuan dari semua fraksi. Tapi, ada pula yang menyatakan sebaliknya.

 

Dia menegaskan Fraksi PKB sudah menyatakan sikap tidak memyetujui pengajuan hak angket kepada KPK. Fraksi PKB, tambahnya, meminta masalah-masalah yang berhubungan dengan KPK untuk dilakukan pendalaman di Komisi III DPR.