Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo siang ini, Sabtu (20/5/2017) pukul 13.00 WIB, bertolak menuju Riyadh, Arab Saudi, guna melakukan kunjungan kerja.
Sebelum bertolak melalui Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kepala Negara memberikan keterangan terkait agenda yang akan dilaksanakan.
"Siang ini, saya dan rombongan akan berangkat ke Riyadh, di Saudi Arabia," ujar Presiden Joko Widodo kepada para jurnalis.
Di Arab Saudi, kehadiran Presiden untuk memenuhi undangan Raja Salman Abdulaziz Al-Saud dalam rangka menghadiri acara Arab Islamic-American Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab Islam Amerika yang akan digelar esok hari, tanggal 21 Mei 2017.
"Memenuhi undangan yang langsung diberikan kepada saya dari utusan khusus Sri Baginda Raja Salman untuk menghadiri Arab Islamic-American Summit yang akan diselenggarakan besok. Jadi hanya sehari kemudian malamnya akan kembali ke Indonesia," tuturnya.
Pertemuan yang akan dihadiri oleh sekira 55 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tersebut sangat penting bagi Indonesia, karena akan membahas kerja sama internasional untuk melawan radikalisme dan pemberantasan terorisme.
"Arab Islamic-American Summit ini sangat penting bagi Indonesia karena akan dibahas kerja sama internasional untuk melawan radikalisme dan terorisme," ucap Presiden.
Hal tersebut sesuai dengan amanat konstitusi, di mana Indonesia harus ikut serta secara aktif berkontribusi dalam upaya memelihara perdamaian dunia, termasuk melalui kehadiran Presiden Joko Widodo dalam forum KTT ini.
Baca Juga: Jokowi, Soeharto, dan Kata 'Gebuk'
"Indonesia ingin ikut berkontribusi dalam upaya memelihara perdamaian dunia, sesuai dengan konstitusi kita termasuk kehadiran kita dalam forum ini," ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Kepala Negara akan menyampaikan pesan dan berbagi pengalaman kepada dunia Internasional dalam upaya Indonesia melawan radikalisme dan terorisme.
"Kita akan gunakan momen KTT ini untuk, yang pertama menyampaikan pentingnya penggunaan pendekatan softpower dalam melawan radikalisme dan terorisme," kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga akan menyampaikan pentingnya kerja sama internasional dalam pemberantasan terorisme.
"Termasuk menangani akar masalah yang muncul karena radikalisme dan terorisme," ujar Presiden.
Tak lupa, Presiden juga akan memanfaatkan KTT tersebut untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Bangladesh Syeikh Hasina.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Lautan Serap Energi Berlebih, Jadi Ancaman Serius bagi Pangan Global: Kenapa?
-
Pemerintah Pastikan Pemulangan Jenazah 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
-
Krisis Tambak di Kaltim: Bagaimana Petambak Bisa Bertahan di Tengah Perubahan Iklim?
-
Liga Arab Siap Amankan Jalur Minyak Selat Hormuz di Dewan Keamanan PBB Besok
-
Kolaborasi Pembiayaan Hijau Kian Digenjot, Sasar Kelestarian Hutan dan Ekonomi Petani
-
Kajari Karo 'Siap Salah' di DPR, 7 Fakta Kasus Amsal Sitepu yang Divonis Bebas
-
Momen Kajari Karo Akui Salah di Depan Komisi III DPR Soal Kasus Amsal Sitepu: Siap Salah Pimpinan
-
Jadwal Pemulangan Jenazah Prajurit Indonesia Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Jumat Agung 2026 di Katedral Jakarta: Ini Jadwal Ibadah dan Lokasi Parkir Jemaat
-
Dampak Kasus Amsal Sitepu: Pekerja Kreatif Khawatir Kerjasama dengan Pemerintah