Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang, Roni Saputra, mengakui bahwa kondisi sosial politik Sumatera Barat mulai berubah sejak Pemilihan Presiden 2014. Padahal dulu, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat terkenal sebagai masyarakat yang egaliter.
"Dulu masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat dikenal sebagai masyarakat yang egaliter. Disini, ada seorang murid mengkritik guru yang dianggap salah atau ada ulama yang dianggap salah lalu dikritik, itu hal yang biasa. Ini berbeda dengan di Jawa Timur dimana Kyai sangat dijunjung tinggi," kata Roni saat dihubungi Suara.com, Sabtu (27/5/2017).
Selain itu, ormas Islam radikal seperti Front Pembela Islam (FPI) juga memiliki basis anggota yang kecil. Walaupun dia mengakui keanggotaa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki basis massa yang cukup besar di Sumatera Barat.
"Tetapi dulu di Sumatera Barat, tidak pernah ada tradisi pengkultusan terhadap seseorang secara berlebihan. Meskipun itu seorang ulama sekalipun," ujar Roni.
Oleh sebab itulah, Roni sangat heran dengan maraknya aksi kecaman terhadap Dokter Fiera Lovita, dokter di Rumah Sakit Daerah Kota Solok, Sumatera Barat, yang mengkritik kepergian Rizieq Shihab ke luar negeri. Fenomena ini, menurutnya tidak sesuai dengan kultur masyarakat Minangkabau selama ini. Apalagi Rizieq adalah tokoh luar, bukan tokoh Sumatera Barat.
Ia menduga, kerasnya suhu politik nasional sejak Pilpres 2014 yang mengusung kampanye dengan membawa isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) membekas hingga ke akar rumput. "Mungkin ini membawa dampak yang merubah kondisi sosial politik masyarakat Sumbar," tutup Roni.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu