Suara.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo berkoordinasi dengan Angkatan Bersenjata (The Armed Forces of the Philippines) dalam rangka evakuasi terhadap 16 warga negara Indonesia yang terjebak di tengah konflik yang terjadi di Kota Marawi, Filipina Selatan. Di kota itu terjadi pertempuran antara pasukan pemerintah dan kelompok milisi Maute yang pro ISIS.
"Kami masih mengkoordinasikan saja, karena ini kan masih negara Filipina. Jadi semua evakuasi akan dilakukan oleh AFP," kata Gatot di Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017).
Gatot mengatakan aparat keamanan telah meningkatkan pengamanan di perairan perbatasan Filipina - Indonesia untuk mengantisipasi militan masuk ke Indonesia.
"Banyak. saya tidak sampaikan berapa berapa banyak termasuk kapal laut dan sebagainya. Kami juga mengkoordinir nelayan-nelayan di pesisir untuk menjadi intelijen dalam operasi laut," ujarnya.
Gatot menambahkan operasi laut dilakukan mulai dari Halmahera Utara, Morotai, Siangir, Malore sampai laut Sulawesi.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan proses evakuasi terhadap 16 warga negara Indonesia mulai berlangsung.
"Jadi dari komunikasi tadi pagi, barusan mendapat informasi bahwa pada pukul 06.00 WIB, tim mulai bergerak ke tempat dimana 11 tambah 6 orang, kan yang dari Indonesia kan 10 tambah 6, tetapi ada satu warga negara Indonesia yang tinggal disana yang juga minta posisi," kata Retno.
Tim dibagi dua. Tim pertama menjemput di Marantau dan tim kedua menjemput di Sutan Naga.
"Di Marantau itu ada 11 orang. Kalau di Sutan Naga Divao itu mau dijemput kan ada 6 orang," ujar Retno.
Retno menambahkan tim mulai bergerak melakukan evakuasi tadi pagi pada pukul 06.00 Wib. Dia berharap pada pukul 17.20 WIB, proses evakuasi sudah selesai.
"Jadi saya akan melakukan pemantauan kembali apakah prosperotes evakuasi berjalan lancar atau tidak, mudah-mudahan yang kondisinya kondusif sehingga semua rencana bisa kita jalankan," tutur Retno.
Tag
Berita Terkait
-
Filipina dan Kamboja Justru Lebih Baik dari Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23
-
Hasil FIBA U-16 Asia Cup 2025: Indonesia Kalah 60-65 dari Filipina
-
5 Pemain ASEAN di Bundesliga Sebelum Kevin Diks
-
KKP Sikat Habis! Kapal Filipina dengan Jaring Seluas 2 Lapangan Bola Ditangkap!
-
Kapasitas Pembangkit Naik 14%, Buah Manis Investasi Pertamina NRE di Perusahaan Energi Filipina CREC
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu