Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Menkopolhukam Wiranto di Jakarta, Jumat (9/6).[suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto masih mengkaji keinginan Presidium Alumni 212 yang disampaikan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai untuk rekonsiliasi dengan pemerintah.
"Saya nggak temui langsung karena ada acara di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi), tadi diterima oleh Sesmenko (Sekretaris Menkopolhukam). Kami menanyakan dulu, apakah ini pesan pribadi ataukah pesan yang dilaksanakan oleh Komnas HAM," ujar Wiranto usai menghadiri Forum Penyampaian Laporan 5 Tahun Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Periode 2012-2017, di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/6/2017).
Wiranto masih mempertanyakan pemakaian istilah kriminalisasi dalam konteks kasus yang terjadi akhir-akhir ini, di antaranya kasus Habib Rizieq Shihab. Pemerintah, kata Wiranto, tidak akan memproses hukum siapapun bila mereka tidak bermasalah.
"Ulama yang mana? Pemerintah nggak akan kriminalkan ulama kalau nggak ada masalah. Yang kami permasalahkan bukan ulamanya, tapi langkah-langkah kriminalnya itu, apakah itu ulama, pedagang, politisi, birokrat, kalau menyangkut masalah kriminal, ya dikriminalkan," kata dia.
"Jadi jangan kemudian diubah bahwa kita betul-betul ingin mengkriminalkan ulama tanpa sebab. Hati-hati. Yang kita kriminalkan atau kenakan langkah-langkah kriminal adalah ulama yang bermasalah dengan masalah kriminal, oknum, jangan digeneralisir," Wiranto menambahkan.
Sebelumnya, Pigai menyambangi Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan untuk menyampaikan laporan Presidium Alumni 212 perihal dugaan kriminalisasi ulama dan sejumlah aktivis.
"Komnas HAM menyampaikan bahwa pentingnya rekonsiliasi karena persoalan ini tidak hanya sekedar persoalan hukum antara mereka yang diduga korban dan pemerintah, tetapi ini sudah memasuki aspek yang lebih serius," ujar Pigai.
Pigai mengatakan kasus-kasus tersebut sangat berpontensi menjadi persoalan sosial, fragmentasi dan disintegrasi sosial secara nasional.
"Karena itu Kommnas Ham meminta Menkopolhukam menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan secara komprehensif dan menutup kegaduhan nasional," tutur Pigai.
"Saya nggak temui langsung karena ada acara di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi), tadi diterima oleh Sesmenko (Sekretaris Menkopolhukam). Kami menanyakan dulu, apakah ini pesan pribadi ataukah pesan yang dilaksanakan oleh Komnas HAM," ujar Wiranto usai menghadiri Forum Penyampaian Laporan 5 Tahun Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Periode 2012-2017, di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/6/2017).
Wiranto masih mempertanyakan pemakaian istilah kriminalisasi dalam konteks kasus yang terjadi akhir-akhir ini, di antaranya kasus Habib Rizieq Shihab. Pemerintah, kata Wiranto, tidak akan memproses hukum siapapun bila mereka tidak bermasalah.
"Ulama yang mana? Pemerintah nggak akan kriminalkan ulama kalau nggak ada masalah. Yang kami permasalahkan bukan ulamanya, tapi langkah-langkah kriminalnya itu, apakah itu ulama, pedagang, politisi, birokrat, kalau menyangkut masalah kriminal, ya dikriminalkan," kata dia.
"Jadi jangan kemudian diubah bahwa kita betul-betul ingin mengkriminalkan ulama tanpa sebab. Hati-hati. Yang kita kriminalkan atau kenakan langkah-langkah kriminal adalah ulama yang bermasalah dengan masalah kriminal, oknum, jangan digeneralisir," Wiranto menambahkan.
Sebelumnya, Pigai menyambangi Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan untuk menyampaikan laporan Presidium Alumni 212 perihal dugaan kriminalisasi ulama dan sejumlah aktivis.
"Komnas HAM menyampaikan bahwa pentingnya rekonsiliasi karena persoalan ini tidak hanya sekedar persoalan hukum antara mereka yang diduga korban dan pemerintah, tetapi ini sudah memasuki aspek yang lebih serius," ujar Pigai.
Pigai mengatakan kasus-kasus tersebut sangat berpontensi menjadi persoalan sosial, fragmentasi dan disintegrasi sosial secara nasional.
"Karena itu Kommnas Ham meminta Menkopolhukam menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan secara komprehensif dan menutup kegaduhan nasional," tutur Pigai.
Komentar
Berita Terkait
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
Syahganda Bocorkan Amnesti Jilid 2: Prabowo Bakal Ampuni Ratusan Musuh Politik Jokowi
-
5 Fakta Panas Bentrok Berdarah di Ceramah Rizieq Shihab yang Sebabkan 15 Orang Terkapar
-
Siapa Dalang Penyerangan di Ceramah Habib Rizieq? 5 Orang Terluka Sajam, Ini Tuntutan HRS
-
Benarkah Ada Surat Perintah di Balik Aksi Tolak Habib Rizieq di Pemalang?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan