Namun demikian, ia menyadari bahwa Militer memang adalah sistem pemerintahan dari atas ke bawah. Bukan sistem partisipasi dan musyawarah dari bawah. Ini wajar di dalam institusi meliter.
"Kalau harus berperang, tidak mungkin musyawarah dan mufakat dulu antara panglima dan pasukan. Tidak masuk akal. Dan oleh karena itu demokrasi tidak bisa disiapkan oleh rezim seperi Soeharto dulu. Hanya ditunda saja. Dan makin ditunda, semakin terlambat proses pelajaran untuk menjadi demokrasi yang stabil dan bertahan," tutur Jeffrey.
Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi
Menurut dia Indonesia hampir 20 tahun berpengalaman dengan berdemokrasi. Dalam sejarahnya tidak pernah sepanjang ini. Tentu ada yang bagus dan ada yang jelek.
"Tetapi pada umumnya saya cukup terkesan dengan demokrasi di Indonesia. Sudah empat kali pemilihan umum untuk presiden, selalu ontime setiap lima tahun. Apalagi pemilihan umum di tingkat daerah. Violence dan kerusuhan hampir tidak ada. Meskipun dinamika politik tetap ada, tapi skalanya masih terbatas," kata Jeffrey.
"Dan ini penting, yang menang naik, dan yang kalah turun. Tanpa berkelahi atau saling membunuh," Jeffrey menambahkan.
Kata dia, banyak negara yang mencoba berdemokrasi, tapi tidak bisa berbuat seperti di Indonesia. Jadi, meskipun dengan segala kekurangan demokrasi di Indonesia sudah lumayan.
Perbandingan Demokrasi Indonesia dan Filipina
Menurut dia setiap pemilu di Filipina selalu ada 100 sampai 200 orang yang tewas karena kompetisi politik memakai kekerasan. Dan separuh yang dibunuh adalah calon-calon yang berkampanye.
"Itu adalah negara tetangga yang sebenarnya punya sejarah demokrasi jauh lebih panjang dari Indonesia. Tetapi yang istimewa dari Indonesia, tidak ada kekerasan dalam demokrasi," kata Jeffrey.
"Dan harus diperhatikan, di Indonesia, kalau ada yang meninggal saat pemilu, itu karena serangan jantung karena kalah dan mati," imbuh Jeffrey.
Selain itu, kata dia, institusi security seperti Polisi dan TNI juga bekerja profesional dan mendukung proses politik. Padahal, seringkali ada figur-figur tertentu yang mau bermain secara langsung dalam politik.
"Tetapi tidak bisa tanpa reaksi cukup besar dari kalangan masyarakat, media dan kalangan elit juga," ujar Jeffrey.
Problem yang paling besar di Indonesia bukan demokrasinya, kata Jeffrey, tapi yang menjadi masalahnya justru kelemahan sistem hukum.
"Transisi demokrasi belum tentu transisi ke sistem hukum yang kuat, adil dan bebas dari korupsi. Kalau hukum jadi lebih kuat di Indonesia demokrasi pun akan jadi lebih sehat," kata Jeffrey.
Berita Terkait
-
700 Bahasa Daerah Terancam Punah! Warisan Budaya Indonesia di Ujung Tanduk?
-
Sirene Darurat Intoleransi Meraung, Alissa Wahid Ajak Bangsa Kembali ke DNA Asli
-
Bukan karena Ultah Prabowo, Fadli Zon soal HKN: 17 Oktober Bertepatan Lahirnya Bhinneka Tunggal Ika
-
Berbeda Itu Menyenangkan! Serunya Panen Karya P5 di SMA Negeri 1 Purwakarta
-
Menkomdigi: Bhinneka Tunggal Ika Harus Konsisten Dipromosikan ke Dunia Internasional
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
Terkini
-
Kapolri dan Sri Sultan Pimpin Apel Jaga Warga, Perkuat Keamanan Berbasis Komunitas di DIY
-
Grebek Jaringan Online Scam, Otoritas Myanmar Tangkap 48 WNI
-
Prabowo dan Dasco Bertemu di Istana: Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Reforma Agraria
-
Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa Kasus Korupsi Jalan, ICW Curiga KPK Masuk Angin
-
Kontroversi 41 Dapur MBG Milik Anak Pejabat di Makassar, Begini Respons Pimpinan BGN
-
Buntut Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM, Ratusan Pati Lain Menyusul?
-
Halim Kalla Diperiksa 9 Jam Terkait Korupsi PLTU Mangkrak Rp1,35 Triliun
-
Cegah Lonjakan Harga Jelang Nataru, Prabowo Minta Ganti Menu MBG dengan Daging dan Telur Puyuh
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?