Namun demikian, ia menyadari bahwa Militer memang adalah sistem pemerintahan dari atas ke bawah. Bukan sistem partisipasi dan musyawarah dari bawah. Ini wajar di dalam institusi meliter.
"Kalau harus berperang, tidak mungkin musyawarah dan mufakat dulu antara panglima dan pasukan. Tidak masuk akal. Dan oleh karena itu demokrasi tidak bisa disiapkan oleh rezim seperi Soeharto dulu. Hanya ditunda saja. Dan makin ditunda, semakin terlambat proses pelajaran untuk menjadi demokrasi yang stabil dan bertahan," tutur Jeffrey.
Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi
Menurut dia Indonesia hampir 20 tahun berpengalaman dengan berdemokrasi. Dalam sejarahnya tidak pernah sepanjang ini. Tentu ada yang bagus dan ada yang jelek.
"Tetapi pada umumnya saya cukup terkesan dengan demokrasi di Indonesia. Sudah empat kali pemilihan umum untuk presiden, selalu ontime setiap lima tahun. Apalagi pemilihan umum di tingkat daerah. Violence dan kerusuhan hampir tidak ada. Meskipun dinamika politik tetap ada, tapi skalanya masih terbatas," kata Jeffrey.
"Dan ini penting, yang menang naik, dan yang kalah turun. Tanpa berkelahi atau saling membunuh," Jeffrey menambahkan.
Kata dia, banyak negara yang mencoba berdemokrasi, tapi tidak bisa berbuat seperti di Indonesia. Jadi, meskipun dengan segala kekurangan demokrasi di Indonesia sudah lumayan.
Perbandingan Demokrasi Indonesia dan Filipina
Menurut dia setiap pemilu di Filipina selalu ada 100 sampai 200 orang yang tewas karena kompetisi politik memakai kekerasan. Dan separuh yang dibunuh adalah calon-calon yang berkampanye.
"Itu adalah negara tetangga yang sebenarnya punya sejarah demokrasi jauh lebih panjang dari Indonesia. Tetapi yang istimewa dari Indonesia, tidak ada kekerasan dalam demokrasi," kata Jeffrey.
"Dan harus diperhatikan, di Indonesia, kalau ada yang meninggal saat pemilu, itu karena serangan jantung karena kalah dan mati," imbuh Jeffrey.
Selain itu, kata dia, institusi security seperti Polisi dan TNI juga bekerja profesional dan mendukung proses politik. Padahal, seringkali ada figur-figur tertentu yang mau bermain secara langsung dalam politik.
"Tetapi tidak bisa tanpa reaksi cukup besar dari kalangan masyarakat, media dan kalangan elit juga," ujar Jeffrey.
Problem yang paling besar di Indonesia bukan demokrasinya, kata Jeffrey, tapi yang menjadi masalahnya justru kelemahan sistem hukum.
"Transisi demokrasi belum tentu transisi ke sistem hukum yang kuat, adil dan bebas dari korupsi. Kalau hukum jadi lebih kuat di Indonesia demokrasi pun akan jadi lebih sehat," kata Jeffrey.
Berita Terkait
-
700 Bahasa Daerah Terancam Punah! Warisan Budaya Indonesia di Ujung Tanduk?
-
Sirene Darurat Intoleransi Meraung, Alissa Wahid Ajak Bangsa Kembali ke DNA Asli
-
Bukan karena Ultah Prabowo, Fadli Zon soal HKN: 17 Oktober Bertepatan Lahirnya Bhinneka Tunggal Ika
-
Berbeda Itu Menyenangkan! Serunya Panen Karya P5 di SMA Negeri 1 Purwakarta
-
Menkomdigi: Bhinneka Tunggal Ika Harus Konsisten Dipromosikan ke Dunia Internasional
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kapolri Minta Jajaran Polri Perkuat Sinergi dengan APH Hadapi Dinamika Global
-
Viral Aksi Bejat Pria Rekam Rok Penumpang dari Kolong Peron Stasiun Kebayoran, Polisi Buru Pelaku
-
Cari Keadilan! Keluarga Korban Kekerasan TNI Serahkan Kesimpulan Gugatan UU Peradilan Militer ke MK
-
Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut
-
Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP
-
Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas