Suara.com - Pimpinan DPR membandingkan penanganan kasus anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang dilaporkan Muhammad Hidayat Situmorang ke Polres Metro Bekasi Kota, dengan kasus Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Al Khathath, pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab, dan Rachmawati Soekarnoputri. Kalau kasus penodaan dan ujaran kebencian yang dituduhkan ke Kaesang dihentikan karena dianggap tak cukup bukti dan cuma mengada-ada, maka kasus Al Khaththath Rizieq juga harus diperlakukan yang sama.
"Nah, kan penilaian menjadi penilaian subyektif, bagaimana dengan kasus lain yang saya juga berpendapat mengada-ada. Misalnya kasus makar, itu kan mengada-ada, saya kira harus dihentikan dong. Itu kan mengada-ngada. Karena tidak ada bukti sama sekali, polisi harus hentikan," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dari Gerindra di DPR, Jakarta, Kamis (6/7/2017).
Bila penanganan kasus dibeda-bedakan, Fadli mengatakan masyarakat akan menilai kinerja polisi tidak menggunakan prinsip kesamaan di hadapan hukum.
"Biar masyarakat yang menilai di mana ada keadilan atau tidak. Kalau org lapor tiba-tiba dinyatakan tidak ada, kan harusnya diperiksa dulu, paling tidak diperlakukan secara equals atau sama," ujar Fadli.
Hal senada juga diungkapkan kolega Fadli, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
"Makanya saya usulkan nggak usah main-main ini lagi yang Pak Khathath, Ibu Rachmawati, ya sudahlah kembali ke normal semua semua orang itu," kata Fahri.
"Bebasin saja semua nggak perlu mengarang-ngarang kayak Habib Rizieq segalanya, nggak usahlah kasus ini, nggak ada kok, tapi diada-adain," Fahri menambahkan.
Menurut Fahri polisi harus mengedepankan profesionalisme. Fahri mencurigai polisi mulai tidak obyektif setelah pilkada Jakarta berakhir. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya kasus yang dilaporkan setelah pilkada.
"Saya mengimbau agar kepolisian memang berhenti ditarik atau diseret oleh hasil-hasil politik terutama pasca Pilkada DKI, kembali normal," tuturnya.
Berita Terkait
-
Respons Kritik JK ke Pemerintahan Prabowo, Kaesang: Kita Butuh Suasana Tenang, Bukan Kegaduhan
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
-
Nasib Emiten Kaesang! Bisnis Lesu, Kini Terpaksa Jual Aset Demi Bayar Utang ke BCA
-
Pesan Gus Ali untuk Kaesang dan PSI: Dengarkan Masukan Masyarakat
-
Elite PSI Kunjungi Ponpes Al Munawir, Ambil Jeda dan Ngecharge Batin
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
3 Poin Utama Perjanjian Militer AS-Indonesia, Disepakati Menhan Sjafrie dan Hegseth
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal