Suara.com - Pimpinan DPR membandingkan penanganan kasus anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang dilaporkan Muhammad Hidayat Situmorang ke Polres Metro Bekasi Kota, dengan kasus Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Al Khathath, pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab, dan Rachmawati Soekarnoputri. Kalau kasus penodaan dan ujaran kebencian yang dituduhkan ke Kaesang dihentikan karena dianggap tak cukup bukti dan cuma mengada-ada, maka kasus Al Khaththath Rizieq juga harus diperlakukan yang sama.
"Nah, kan penilaian menjadi penilaian subyektif, bagaimana dengan kasus lain yang saya juga berpendapat mengada-ada. Misalnya kasus makar, itu kan mengada-ada, saya kira harus dihentikan dong. Itu kan mengada-ngada. Karena tidak ada bukti sama sekali, polisi harus hentikan," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dari Gerindra di DPR, Jakarta, Kamis (6/7/2017).
Bila penanganan kasus dibeda-bedakan, Fadli mengatakan masyarakat akan menilai kinerja polisi tidak menggunakan prinsip kesamaan di hadapan hukum.
"Biar masyarakat yang menilai di mana ada keadilan atau tidak. Kalau org lapor tiba-tiba dinyatakan tidak ada, kan harusnya diperiksa dulu, paling tidak diperlakukan secara equals atau sama," ujar Fadli.
Hal senada juga diungkapkan kolega Fadli, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
"Makanya saya usulkan nggak usah main-main ini lagi yang Pak Khathath, Ibu Rachmawati, ya sudahlah kembali ke normal semua semua orang itu," kata Fahri.
"Bebasin saja semua nggak perlu mengarang-ngarang kayak Habib Rizieq segalanya, nggak usahlah kasus ini, nggak ada kok, tapi diada-adain," Fahri menambahkan.
Menurut Fahri polisi harus mengedepankan profesionalisme. Fahri mencurigai polisi mulai tidak obyektif setelah pilkada Jakarta berakhir. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya kasus yang dilaporkan setelah pilkada.
"Saya mengimbau agar kepolisian memang berhenti ditarik atau diseret oleh hasil-hasil politik terutama pasca Pilkada DKI, kembali normal," tuturnya.
Berita Terkait
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
Terpopuler: Breaking News Pelatih Timnas Indonesia hingga Jokowi Melemah
-
Pengamat UGM Nilai Jokowi Melemah dan Kaesang Tak Mampu, Mimpi PSI Tembus Senayan 2029 Bakal Ambyar?
-
Analis 'Tampar' Mimpi Kaesang di 2029: PSI Partai Gurem, Jokowi Sudah Tak Laku Dijual
-
Kaesang Tanggapi Cacian ke PSI: Kita Ini Gajah, Biarkan Saja!
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh