Suara.com - Pimpinan DPR membandingkan penanganan kasus anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang dilaporkan Muhammad Hidayat Situmorang ke Polres Metro Bekasi Kota, dengan kasus Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Al Khathath, pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab, dan Rachmawati Soekarnoputri. Kalau kasus penodaan dan ujaran kebencian yang dituduhkan ke Kaesang dihentikan karena dianggap tak cukup bukti dan cuma mengada-ada, maka kasus Al Khaththath Rizieq juga harus diperlakukan yang sama.
"Nah, kan penilaian menjadi penilaian subyektif, bagaimana dengan kasus lain yang saya juga berpendapat mengada-ada. Misalnya kasus makar, itu kan mengada-ada, saya kira harus dihentikan dong. Itu kan mengada-ngada. Karena tidak ada bukti sama sekali, polisi harus hentikan," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dari Gerindra di DPR, Jakarta, Kamis (6/7/2017).
Bila penanganan kasus dibeda-bedakan, Fadli mengatakan masyarakat akan menilai kinerja polisi tidak menggunakan prinsip kesamaan di hadapan hukum.
"Biar masyarakat yang menilai di mana ada keadilan atau tidak. Kalau org lapor tiba-tiba dinyatakan tidak ada, kan harusnya diperiksa dulu, paling tidak diperlakukan secara equals atau sama," ujar Fadli.
Hal senada juga diungkapkan kolega Fadli, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
"Makanya saya usulkan nggak usah main-main ini lagi yang Pak Khathath, Ibu Rachmawati, ya sudahlah kembali ke normal semua semua orang itu," kata Fahri.
"Bebasin saja semua nggak perlu mengarang-ngarang kayak Habib Rizieq segalanya, nggak usahlah kasus ini, nggak ada kok, tapi diada-adain," Fahri menambahkan.
Menurut Fahri polisi harus mengedepankan profesionalisme. Fahri mencurigai polisi mulai tidak obyektif setelah pilkada Jakarta berakhir. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya kasus yang dilaporkan setelah pilkada.
"Saya mengimbau agar kepolisian memang berhenti ditarik atau diseret oleh hasil-hasil politik terutama pasca Pilkada DKI, kembali normal," tuturnya.
Berita Terkait
-
Mahal Banget? Intip Biaya Sekolah SMA di Singapura seperti Gibran dan Kaesang
-
Cek Pendidikan 3 Anak Jokowi: Ijazah Gibran Diributin, Ada yang IPK S2 Nyaris Sempurna
-
Diungkap Kaesang Pangarep, Foto Wisuda Gibran Dipajang di Kampus MDIS
-
Bando Erina Gudono Seharga 4 Kali Lipat UMR Jogja, Kesederhanaannya Dulu Dipertanyakan
-
Senasib dengan Kaesang Pangarep, 4 Bisnis Gibran Rakabuming Juga Bangkrut Tapi Tambah Tajir
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
- Diundang Dolce & Gabbana, Penampilan Anggun Mayang Banjir Pujian: Netizen Bandingkan dengan Fuji
Pilihan
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
Terkini
-
Belum Ada Satupun Tersangka, KPK Usut Aliran Duit 'Panas' Bos Biro Haji ke Pejabat Kemenag
-
Viral Didi Lionrich Nilai Jabatan Jokowi di Bloomberg Tak Penting: Cuma 2-3 Hari Doang
-
KSP Qodari Ungkap 99% Dapur MBG Tanpa SLHS, Cuma 34 dari 8.583 yang Punya Izin Laik Higiene
-
6 Fakta Bloomberg New Economy, Panggung Baru Jokowi Bersama Para Pemimpin Top Dunia
-
2 Kali Diperiksa Kasus DJKA Kemenhub, Sepenting Apa KPK Korek Keterangan Bupati Pati Sudewo?
-
Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
-
Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Dunia Sangat Kuat
-
Efek Domino Korupsi Haji, KPK Ancam 'Sikat' Biro Travel di Luar Jawa
-
Dasco Terima 9 Tuntutan Kaum Tani soal Redistribusi Tanah yang Berkeadilan
-
Jemaah Antre Puluhan Tahun, Kuota Haji Ternyata Bisa Dibeli Tanpa Izin?