Suara.com - Tokoh Front Pembela Islam Habib Novel Bamukmin tidak khawatir dengan keputusan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
"Buat kami nggak masalah perppu itu, kalau sampai dibubarkan, kita bisa bikin ormas lagi," kata Novel kepada Suara.com, Rabu (12/7/2017).
Tapi salah satu yang menjadi sorotan Novel yaitu enam ormas yang ikut mendukung isu yang diangkat aksi 2 Desember 2016 yang konon diincar pemerintah untuk dibubarkan. Jika itu benar, Novel sangat menyayangkan, kenapa ormas yang mengkritisi pemerintah demi kebaikan justru malah akan dibubarkan.
"Artinya yang selama ini sejalan dengan aksi 212, itu kan termasuk yang dikejar. Yang kemarin yang tidak sejalan dengan pemerintah. bukan FPI sendiri," katanya.
Novel mengatakan ormas-ormas tersebut mendukung Pancasila dan UUD 1945.
"Ini kan justru kita ini terbalik. ormas-ormas yang ada yang kawal (pemerintah), yang sudah terbukti kawal negara, ini justru malah mau dibubarkan," kata dia.
Menurut Novel seharusnya pemerintah konsentrasi untuk mencegah kebangkitan komunisme yang sejak dulu minta diakui bangsa Indoneisa.
"Harusnya fokus saja untuk membersihkan komunisme. Ini ormas yang memusuhi komunisme kok malah mau dibubarkan," kata Novel.
Menurut Novel pemerintahan Joko Widodo harus jelas arahnya.
"Pemerintah nggak jelas arahnya. Hanya politik balas dendam dengan keluarkan perppu. Kalap," kata Novel.
Novel menekankan bahwa walaupun ormas-ormas yang mendukung aksi 2 Desember dibubarkan, mereka akan tetap bersatu.
"Gerakan kita tetap bisa bersama. Kan ormas itu kan kendaraan. Kalau kendaraan rusak, kita ganti kendaraan," kata Novel.
"Artinya ini membuat kami tambah bersatu. Pemerintah tak akan dapat simpati dari umat islam. Walaupun kita dibubarkan, kita tetap bersatu dengan tujuan yang sama. Kita akan tetap lakukan jihad politik, seperti pilkada yang akhirnya Ahok dikalahkan dan masuk penjara," katanya.
Berita Terkait
-
Di Reuni 212, Muncul Usulan 2 Desember Jadi Hari Ukhuwah dan Libur Nasional
-
Beda dari Tahun-Tahun Sebelumnya, Reuni Akbar 212 Bakal Digelar Usai Magrib
-
Terpopuler: Promo Sepatu Black Friday hingga Zodiak Paling Beruntung 24-30 November
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
FPI Siap Gelar Reuni 212, Sebut Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah