Suara.com - Komisioner Ombudsman RI Ahmad Suadi terkejut mendapati banyak laporan masyarakat menyangkut adanya rekayasa dan kongkalingkong dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di sejumlah sekolah favorit.
"Ya kami kaget, ya sistem zonasi melalui penerimaan secara online tujuannya kan agar cepat, transparan dan langsung, tapi (dalam PPDB) masih bisa direkayasa dan kongkalikong," kata Ahmad di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).
Saat ini, Ombudsman mendalami berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan PPDB untuk memberikan catatan kepada pemerintah.
Ahmad menyebut daerah berpotensi terjadi praktik kecurangan, di antaranya Kalimantan. Di daerah tersebut terjadi kasus kerusakan server PBDB online dan diduga dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.
"Ini banyak hal potensi penyalahgunaan. Sangat fatal karena tidak disiapkan alternatif pengawasannya. Penyedia layanan dan pejabat memaksa panitia membuat rekayasa realtime anak - anak sekolah," ujar Ahmad.
Ahmad berharap masyarakat mengubah paradigma berpikir bahwa sekolah harus di sekolah favorit.
"Masyarakat, kan, berangan - angan, ingin masuk ke sekolah favorit dengan segala cara, itu tidak adil dan merata. Kenyataannya sekolah favorit itu ada di kota besar. Sekarang tidak imbang untuk sekolah favorit dan tidak, pasti favorit akan selalu favorit," kata Ahmad.
Tag
Berita Terkait
-
Viral! Ikra Gagal Sekolah Gara-Gara Calo PPDB: Kisah Pilu Potret Buruk Pendidikan Indonesia
-
Viral 2 Sekolah di Sumbar Disegel Warga Gegara PPDB 2025, Hari Pertama Sekolah Jadi Masalah!
-
Pengumuman SPMB Kabupaten Bogor 2025: Link Hasil Seleksi TK, SD, dan SMP Terbaru
-
Pendidikan Tanpa Etika: Ketika PPDB Jadi Ajang Suap dan Jalur Belakang
-
Dari PPDB ke SPMB: Apakah Sekadar Ganti Nama?
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Dittipideksus Bareskrim Bongkar Sindikat Penyelundupan Bawang Ilegal Asal Malaysia
-
MAKI Ungkap Alasan Korupsi Tambang Bauksit Aseng Mulus Bertahun-tahun: Ada Beking Pejabat!
-
Ratusan Ponsel Pelaku Begal Diperiksa, Polda Metro Jaya Dalami Jaringan
-
Viral Mobil Porsche Gunakan Pelat Dinas Mabes TNI, Kapuspen Duga Palsu
-
ShopeeVIP Gandeng Duolingo, Bikin Belanja Lebih Hemat & Upgrade Diri Lebih Menyenangkan
-
Plot Twist Muse Model Ngaku Dibegal di Jakbar, Hasil Visum: Itu Bisul Meletus
-
Airlangga: Kebijakan DHE dan Ekspor via Danantara Mulai Berlaku 1 Juni 2026
-
Jakarta Dikepung 24 Ribu CCTV, Polda Metro Jaya: Penjahat Tak Punya Ruang Gerak!
-
Bersih-bersih Jakarta! Polda Metro Jaya Tangkap 173 Bandit Jalanan, Sita 8 Senjata Api
-
Banten Daerah Industri, Marinus Gea Desak Program HAM Fokus Lindungi Hak Buruh