Sikap PAN Dianggap Inkonsistensi Perjuangan Koalisi Pro Jokowi

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menyebut sikap Fraksi Partai Amanat Nasional sebagai inkonsistensi dari perjuangan koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Fraksi PAN memilih berjalan bersama Gerindra, Demokrat, dan PKS, walk out dari pengambilan keputusan RUU Pemilu, dini hari tadi.

"Menurut saya itu sikap tidak bisa kami campuri, tapi itu inkonsistensi daripada sebuah perjuangan," ujar Nurdin di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Sikap PAN berseberangan sikap enam fraksi pendukung Jokowi: PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, dan PPP.

Nurdin mengerti setiap partai memiliki kepentingan politik menjelang pemilu 2019.

"Karena partai memiliki tiap kepentingan, kepentingan itu diramu dalam strategi untuk 2019," kata dia.

Namun, dalam dunia politik tetap ada etika.

"Tapi yang saya sayangkan ketika mereka menyepakati voting itu bagian dari musyawarah mufakat. Mereka melakukan voting. Tapi ketika mereka melakukan voting dan mereka walk out itu tidak mempertontonkan yang pantas soal demokrasi kepada rakyat. DPR telah menuntaskan tugasnya," kata dia.

Dalam rapat pengambilan keputusan  Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN, yang sejak awal menginginkan presidential threshold 0 persen masuk revisi UU Pemilu, walkout. Sedangkan enam fraksi lainnya menyepakati presidential threshold sebanyak 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara secara nasional. Akhirnya UU Pemilu disahkan secara aklamasi.

 

Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufiqulhadi meminta PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintah. 

"‎Kami mendorong pengambilan sikap yang tegas terhadap PAN. Kami meminta PAN keluar atau dikeluarkan dalam koalisi," ujar Taufiqulhadi.

 

Desakan agar PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintah sudah terdengar sejak lama. Sikap PAN yang dinilai berseberangan dengan pemerintahan yang paling menonjol yaitu ketika menolak mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pilkada Jakarta. Setelah itu, PAN juga tidak mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Di pemerintah, PAN mendapatkan jatah kursi Menteri PAN-RB yang diduduki oleh Asman Abnur.

"Dengan demikian sekaligus menurut saya tidak perlu di dalam koalisi tersebut. Dengan demikian tidak ada lagi dalam kabinet," ujar Taufiqulhadi.