PKB: Tak Boleh Ada Ancaman Pada Keberagaman di Indonesia

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan keberagaman suku, agama, dan etnis yang ada di Tanah Air memperkaya dan membuat Indonesia berwarna. Dengan demikian, tidak boleh ada upaya yang mengancam kebersamaan dan persaudaraan bangsa.

"Biarkanlah 1.000 bunga mekar di taman, sepanjang tidak menganggu ketertiban dan undang-undang, maka biar lah hidup meramaikan nusantara. Perbedaan akan memperkaya, dan menjadikan Indonesia berwarna dan bermakna," ujar Muhaimin yang akrab dipanggil Cak Imin dalam pidato politiknya pada acara Malam Tasyakuran PKB di lapangan gedung MPR/DPR, Jakarta, Sabtu (22/7/2017) malam.

Cak Imin menegaskan PKB menentang setiap upaya dan kegiatan apa pun yang berusaha memecah-belah atas dasar suku, agama, ras dan antargolongan. PKB juga akan melawan segala bentuk intimidasi, kekerasan dan paksaan dari pihak manapun.

"PKB juga menolak setiap pandangan yang ingin mengubah dasar negara Indonesia yang telah diwariskan pendiri bangsa," tegas Cak Imin.

Menurut dia, Bung Karno beserta para ulama telah bersusah payah merumuskan dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga harus dijaga dengan sungguh-sungguh.

"Lebih baik kita mempertajam logika dari pada sibuk dengan pertentangan. Mari kita belajar untuk terus menikmati perbedaan pikiran dan pandangan politik yang kita miliki," kata dia.

Dia mengingatkan bangsa ini memiliki sejumlah agenda mendesak yang harus diwujudkan seluruh pihak, ketimbang mempersoalkan perbedaan. Agenda mendesak itu antara lain memperjuangkan nasib petani dan nelayan melalui dukungan kebijakan, penyediaan lahan dan sarana produksi guna meminimalisir ketimpangan.

Dia menekankan ketimpangan ekonomi dan pemenuhan hak dasar harus segera diatasi sebab ketimpangan ibarat "bom waktu" yang dapat "meledak" kapan pun dalam berbagai bentuk.

Baca Juga: Cak Imin Minta Kader PKB Jihad Kemanusiaan

Malam Tasyakuran PKB merupakan puncak acara Harlah PKB ke-19. Acara ini dihadiri sejumlah tokoh antara lain Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut BInsar Panjaitan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, serta sejumlah pimpinan partai politik. (Antara)