Suara.com - Tersangka Korupsi megaproyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, Setya Novanto datang ke rumah Baharudin Jusuf Habibie. Habibie adalah Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar itu tidak sendiri, dia datang bersama sejumlah petinggi Partai Golkar datang ke Wisma Habibie Ainun, Patra Kuningan, Jakarta, Senin (24/7/2017).
Dalam pertemuan tersebut hadir pula Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbat Tanjung, Sekretaris Dewan Kehormatan Priyo Budi Santoso, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, Nurul Arifin dan jajaran pengurus lainnya.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbat Tanjung mengatakan pertemuan tersebut membahas kasus yang menjerat Novanto.
"Setya Novanto melaporkan perkembangan Golkar termasuk situasi yang sedang digadapi Golkar, termasuk kasus yang dihadapi beliau," ujar Akbar dalam jumpa pers.
Pihaknya pun kata Akbar menghormati proses hukum yang tengah berjalan dalam kasus dugaan korupsi e-KTP dan akan mempersiapkan praperadilan.
"Setya Novanto jelas menyatakan menghormati hukum, dalam semangat itu ia juga punya hak untuk melakukan langkah-langkah hukum yang akan dilakukannya adalah praperadilan. Sekarang sedang dipersiapkannya bersama lawyer dan ahli-ahli hukumnya, dengan harapan tentu lolos, akan menentukan perjalanan Golkar," tutur dia.
Maka dari itu, Dewan kehormatan berharap praperadilan dapat berjalan dengan baik untuk membuktikan Novanto tidak terkait dengan kasus e-KTP.
"Walupun dalam pemberitaan kita tahu bahwa Novanto disebut-sebut dalam beberapa pertemuan-pertemuan bahkan juga ada beberapa dua atau tiga kali pertemuan, tapi itu juga tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Nah bukti biarlah nanti proses pengadilan diawali dengan proses praperadilan," ucap Akbar.
Baca Juga: KPK Periksa Adik Andi Narogong untuk Tersangka Setya Novanto
"Kami semua tentu sangat berharap supaya masalah ini bisa dapat selesai sesuai dengan proses hukum dan juga dalam waktu yang singkat dalam hari-hari ke depan ini," sambungnya.
Berita Terkait
-
KPK Periksa Adik Andi Narogong untuk Tersangka Setya Novanto
-
Idrus Marham: Dukungan Golkar ke Jokowi 'Harga Mati'
-
Ini Peta Politik Pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 Versi Golkar
-
Seandainya Setya Novanto Ditahan, Ini Persiapan Partai Golkar
-
Partai Golkar di 32 Provinsi Sepakat Tetap Dukung Setya Novanto
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO