Pengendara sepeda motor melintasi Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Kamis (18/5). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Ratusan driver ojek online memblok Jalan Satrio, dekat Kota Kasablanka, Kuningan, menuju Kampung Melayu, sebagai wujud protes terhadap larangan sepeda motor melintas Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu-Tanah Abang, Selasa (25/7/2017).
Dari Istana Kepresidenan, Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta aparat penegak hukum jangan memberi toleransi terhadap perilaku seperti itu.
"Kita harus tegas, yang melanggar harus ditindak tegas. Kan ada tertib lalu lintas bolak balik," kata Djarot usai menghadiri rapat terbatas mengenai perkembangan high speed train di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Djarot mengatakan pengendara sepeda motor harus mematuhi aturan.
Sepeda motor dilarang melintasi JLNT Casablanca demi keamanan mereka sendiri. Djarot mengatakan belum lama ini terjadi kasus pengendara sepeda motor meninggal karena kecelakaan di JLNT.
"Bukan apa-apa. Kewajiban pemerintah adalah menjaga melindungi, dan menjamin keselamatan warga. Kalau ada apa apa bagaimana?" tutur dia.
Sebelumnya, Djarot mengatakan solusi bagi pengendara motor yang nekat lewat JLNT Casablanca cuma satu, harus ditangkap.
"Jadi, supaya tidak ada lagi motor yang melintas disitu," kata Djarot.
Djarot mendukung polisi lalu lintas bekerjasama dengan petugas Dinas Perhubungan Jakarta langsung menindak tegas para pengendara sepeda motor yang bandel.
"Saya sudah bilang agar polisi lalu lintas dibantu oleh petugas dari Dishub DKI agar membuat semacam operasi di JLNT Casablanca. Kalau ada motor, langsung ditangkap, kasih denda dan sita motornya," ujar Djarot.
Djarot mengatakan JLNT tidak dirancang untuk dilalui kendaraan roda dua sehingga apabila ada yang melintas, maka harus dikenakan sanksi.
"JLNT memang bukan dibangun untuk kendaraan roda dua. Faktor keselamatan lah yang menjadi fokus kami. Maka, tidak boleh ada motor yang melintas. Kalau ada yang masih melintas, harus kami tindak tegas," tutur Djarot.
"Penindakan tegas itu bukan semata-mata sebagai hukuman saja. Lebih jauh lagi, sebagai efek jera bagi para pelanggar lalu lintas supaya tidak melakukan pelanggaran lagi, sekaligus lebih peduli terhadap keselamatan," Djarot menambahkan.
Dari Istana Kepresidenan, Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta aparat penegak hukum jangan memberi toleransi terhadap perilaku seperti itu.
"Kita harus tegas, yang melanggar harus ditindak tegas. Kan ada tertib lalu lintas bolak balik," kata Djarot usai menghadiri rapat terbatas mengenai perkembangan high speed train di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Djarot mengatakan pengendara sepeda motor harus mematuhi aturan.
Sepeda motor dilarang melintasi JLNT Casablanca demi keamanan mereka sendiri. Djarot mengatakan belum lama ini terjadi kasus pengendara sepeda motor meninggal karena kecelakaan di JLNT.
"Bukan apa-apa. Kewajiban pemerintah adalah menjaga melindungi, dan menjamin keselamatan warga. Kalau ada apa apa bagaimana?" tutur dia.
Sebelumnya, Djarot mengatakan solusi bagi pengendara motor yang nekat lewat JLNT Casablanca cuma satu, harus ditangkap.
"Jadi, supaya tidak ada lagi motor yang melintas disitu," kata Djarot.
Djarot mendukung polisi lalu lintas bekerjasama dengan petugas Dinas Perhubungan Jakarta langsung menindak tegas para pengendara sepeda motor yang bandel.
"Saya sudah bilang agar polisi lalu lintas dibantu oleh petugas dari Dishub DKI agar membuat semacam operasi di JLNT Casablanca. Kalau ada motor, langsung ditangkap, kasih denda dan sita motornya," ujar Djarot.
Djarot mengatakan JLNT tidak dirancang untuk dilalui kendaraan roda dua sehingga apabila ada yang melintas, maka harus dikenakan sanksi.
"JLNT memang bukan dibangun untuk kendaraan roda dua. Faktor keselamatan lah yang menjadi fokus kami. Maka, tidak boleh ada motor yang melintas. Kalau ada yang masih melintas, harus kami tindak tegas," tutur Djarot.
"Penindakan tegas itu bukan semata-mata sebagai hukuman saja. Lebih jauh lagi, sebagai efek jera bagi para pelanggar lalu lintas supaya tidak melakukan pelanggaran lagi, sekaligus lebih peduli terhadap keselamatan," Djarot menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Megawati Beri Hard Warning ke Kader PDIP: Jangan Korupsi, Turun ke Bawah!
-
Terobos dan Rusak Portal JLNT Casablanca, 11 Motor Diamankan Polisi
-
Nekat Bakar Pengikat Portal JLNT Casablanca Demi Konten, Segerombolan Pemotor Kini Diburu Polisi
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office