Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono dilaporkan ke polisi oleh organisasi sayap partai PDI Perjuangan. Arief dilaporkan karena menyebut PDI Perjuangan membohongi rakyat seperti Partai Komunis Indonesia.
Politikus PDI Perjuangan Eva Sundari mengatakan proses hukum tidak boleh berhenti. Menurut dia hal ini tidak bisa ditelorir, meski Arief sudah minta maaf kepada PDI Perjuangan.
"Ya kita lanjutkan proses hukumnya, dia harus tanggungjawab. Kita sudah mentolerir banyak hal tentang fitnah PKI, sekarang harus ada deterrent effect bahwa kita bukan PKI, kita masuk ke proses hukum," tutur Eva di DPR, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Dia menyayangkan sikap Arief dan berharap Gerindra bersikap tegas.
"Ini kok ngawur yo, ngono jabatan setinggi itu kok nggak pakai logika gitu. Gerindra kayaknya harus menertibkan juga," tuturnya.
Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menyerahkan proses penyelesaian kasus ini kepada kader.
Menurut kader PDI Perjuangan pernyataan Poyuono merupakan hal yang serius karena PDI Perjuangan tidak berideologi komunisme, tapi Pancasila.
"Ibu ketum (Megawati) tidak mau mengurus hal-hal begini, biar kader saja yang selesaikan. Tapi yang jelas, PDIP berideologi Pancasila,” kata Masinton.
Menurutnya pernyataan Arief menunjukkan dia tak paham sejarah.
"Pernyataan orang-orang yang menuding PDIP secara sembarangan, menyamakan kami dengan PKI itu adalah orang yang ahistoris atau tak paham sejarah. Jadi, orang-orang yang menuduh itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dituduhkannya," kata dia.
Kemarin, Arief Poyuono meminta maaf kepada PDI Perjuangan.
“Ya saya secara pribadi meminta maaf, daripada ribut sesama anak bangsa yang tidak ada artinya. Saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader partainya,” kata Arief kepada Suara.com.
Arief mengatakansebenarnya tidak bermaksud menuduh PDI Perjuangan sama seperti PKI. Ia meyakini partai berlambang Kepala Banteng tersebut Pancasilais.
Berita Terkait
-
Andi Widjajanto Akui Datangi Lokasi Demo Bundaran HI, Bantah Ikut Aksi
-
Buntut Dugaan Intimidasi Dokter Icha, PDIP Nonaktifkan Anggota DPRD TTU Veronika Lake
-
'Kita kan Banteng, Bukan Kerbau', Kelakar Elite PDIP Tanggapi Video Viral Jokowi di Lampung
-
Pedas! Guntur Romli Sebut Kepala Kerbau Diinjak Jokowi Simbol Loyalis Terbuai Perilaku Raja
-
Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Durian Musang King dan Black Thorn Jadi Komoditas Baru Andalan Sulsel
Pilihan
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
-
50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
Terkini
-
Kebakaran TPA Jatiwaringin Ungkap Risiko Timbunan Sampah, Begini Penjelasan Peneliti BRIN
-
DPR Warning Keras, Tak Boleh Ada Pihak Intervensi Kasus Korupsi Batu Bara
-
Menag Perketat Syarat Jadi Kyai dan Pesantren Usai Marak Kasus Pelecehan
-
Uang yang Disita KPK dari Bupati Kuansing Ternyata Bagian dari 'Kembalian' Menhut Raja Juli
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus, Pengamat Nilai Batas Ranah Sipil dan Militer Mulai Kabur
-
Santri Korban Pembakaran di Ponpes Lombok Alami Trauma Berat, Sering Teriak dan Halusinasi
-
Misteri Harta Jampidsus Febrie: LHKPN Rp18 M vs Temuan Emas 74 Kg di Rumah Sentul City
-
Tak Lagi Berbasis Latihan Kemiliteran, Pelatihan SPPI Kini Lebih Humanis
-
Kesaksian Orang Dalam Cafe deClan: Ada Perdebatan Sebelum Polisi Bongkar Ruang Rahasia
-
Qodari: Tarif Listrik Harusnya Naik, tapi Pemerintah Menjaga Daya Beli Masyarakat