Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono dilaporkan ke polisi oleh organisasi sayap partai PDI Perjuangan. Arief dilaporkan karena menyebut PDI Perjuangan membohongi rakyat seperti Partai Komunis Indonesia.
Politikus PDI Perjuangan Eva Sundari mengatakan proses hukum tidak boleh berhenti. Menurut dia hal ini tidak bisa ditelorir, meski Arief sudah minta maaf kepada PDI Perjuangan.
"Ya kita lanjutkan proses hukumnya, dia harus tanggungjawab. Kita sudah mentolerir banyak hal tentang fitnah PKI, sekarang harus ada deterrent effect bahwa kita bukan PKI, kita masuk ke proses hukum," tutur Eva di DPR, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Dia menyayangkan sikap Arief dan berharap Gerindra bersikap tegas.
"Ini kok ngawur yo, ngono jabatan setinggi itu kok nggak pakai logika gitu. Gerindra kayaknya harus menertibkan juga," tuturnya.
Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menyerahkan proses penyelesaian kasus ini kepada kader.
Menurut kader PDI Perjuangan pernyataan Poyuono merupakan hal yang serius karena PDI Perjuangan tidak berideologi komunisme, tapi Pancasila.
"Ibu ketum (Megawati) tidak mau mengurus hal-hal begini, biar kader saja yang selesaikan. Tapi yang jelas, PDIP berideologi Pancasila,” kata Masinton.
Menurutnya pernyataan Arief menunjukkan dia tak paham sejarah.
"Pernyataan orang-orang yang menuding PDIP secara sembarangan, menyamakan kami dengan PKI itu adalah orang yang ahistoris atau tak paham sejarah. Jadi, orang-orang yang menuduh itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dituduhkannya," kata dia.
Kemarin, Arief Poyuono meminta maaf kepada PDI Perjuangan.
“Ya saya secara pribadi meminta maaf, daripada ribut sesama anak bangsa yang tidak ada artinya. Saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader partainya,” kata Arief kepada Suara.com.
Arief mengatakansebenarnya tidak bermaksud menuduh PDI Perjuangan sama seperti PKI. Ia meyakini partai berlambang Kepala Banteng tersebut Pancasilais.
Berita Terkait
-
Momen Megawati Sebut Dirinya Paket Lengkap: Aku Anak Presiden, Pintar dan Banyak yang Naksir
-
Pidato di Peringatan KAA ke-70, Megawati: Kemerdekaan Palestina Harus Penuh, Tanpa Tawar-Menawar!
-
Ribka Tjiptaning PDIP: Soeharto 'Pembunuh Jutaan Rakyat' Tak Pantas Jadi Pahlawan!
-
2 Kelompok Masyarakat Ngadu ke Fraksi PDIP DPR, Keluhkan Kerusakan Lingkungan dan Konflik Tanah
-
Istilah 'Ibu Kota Politik' IKN Bikin Bingung, PDIP Minta Penjelasan Pemerintah
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik