Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono dilaporkan ke polisi oleh organisasi sayap partai PDI Perjuangan. Arief dilaporkan karena menyebut PDI Perjuangan membohongi rakyat seperti Partai Komunis Indonesia.
Politikus PDI Perjuangan Eva Sundari mengatakan proses hukum tidak boleh berhenti. Menurut dia hal ini tidak bisa ditelorir, meski Arief sudah minta maaf kepada PDI Perjuangan.
"Ya kita lanjutkan proses hukumnya, dia harus tanggungjawab. Kita sudah mentolerir banyak hal tentang fitnah PKI, sekarang harus ada deterrent effect bahwa kita bukan PKI, kita masuk ke proses hukum," tutur Eva di DPR, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Dia menyayangkan sikap Arief dan berharap Gerindra bersikap tegas.
"Ini kok ngawur yo, ngono jabatan setinggi itu kok nggak pakai logika gitu. Gerindra kayaknya harus menertibkan juga," tuturnya.
Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menyerahkan proses penyelesaian kasus ini kepada kader.
Menurut kader PDI Perjuangan pernyataan Poyuono merupakan hal yang serius karena PDI Perjuangan tidak berideologi komunisme, tapi Pancasila.
"Ibu ketum (Megawati) tidak mau mengurus hal-hal begini, biar kader saja yang selesaikan. Tapi yang jelas, PDIP berideologi Pancasila,” kata Masinton.
Menurutnya pernyataan Arief menunjukkan dia tak paham sejarah.
"Pernyataan orang-orang yang menuding PDIP secara sembarangan, menyamakan kami dengan PKI itu adalah orang yang ahistoris atau tak paham sejarah. Jadi, orang-orang yang menuduh itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dituduhkannya," kata dia.
Kemarin, Arief Poyuono meminta maaf kepada PDI Perjuangan.
“Ya saya secara pribadi meminta maaf, daripada ribut sesama anak bangsa yang tidak ada artinya. Saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader partainya,” kata Arief kepada Suara.com.
Arief mengatakansebenarnya tidak bermaksud menuduh PDI Perjuangan sama seperti PKI. Ia meyakini partai berlambang Kepala Banteng tersebut Pancasilais.
Berita Terkait
-
Fasilitas Dapur Umum di Lokasi Terdampak Banjir di Tapteng Dinilai Masih Minim
-
Konferda PDIP Jabar, Hasto Tekankan Politik Lingkungan sebagai Jalan Perjuangan
-
Soekarno Runniversary 2026 Targetkan 10 Ribu Pelari, My Esti: Hologram Bung Karno Akan Lepas Start
-
Sambut 58 Persen Pemilih Muda, PDIP Canangkan Peta Jalan Regenerasi Kepemimpinan
-
PDIP Lawan Politik Uang, Hasto Kristiyanto: Gerakkan Anak Muda dan Bangun Visi Samudra
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf
-
Skema WFA ASN dan Pegawai Swasta Nataru 2025, Termasuk TNI dan Polri
-
Pakar Hukum Unair: Perpol Jabatan Sipil Polri 'Ingkar Konstitusi', Prabowo Didesak Turun Tangan
-
Duka Sumut Kian Pekat, Korban Jiwa Bencana Alam Bertambah Jadi 369 Orang
-
Polisi Tantang Balik Roy Suryo dkk di Kasus Ijazah Jokowi: Silakan Ajukan Praperadilan!
-
Besok Diprediksi Jadi Puncak Arus Mudik Nataru ke Jogja, Exit Prambanan Jadi Perhatian
-
Mendagri: Pemerintah Hadir Penuh Tangani Bencana di Sumatera
-
Ancaman Bencana Kedua Sumatra: Saat Wabah Penyakit Mengintai di Tenda Pengungsian