Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono dilaporkan ke polisi oleh organisasi sayap partai PDI Perjuangan. Arief dilaporkan karena menyebut PDI Perjuangan membohongi rakyat seperti Partai Komunis Indonesia.
Politikus PDI Perjuangan Eva Sundari mengatakan proses hukum tidak boleh berhenti. Menurut dia hal ini tidak bisa ditelorir, meski Arief sudah minta maaf kepada PDI Perjuangan.
"Ya kita lanjutkan proses hukumnya, dia harus tanggungjawab. Kita sudah mentolerir banyak hal tentang fitnah PKI, sekarang harus ada deterrent effect bahwa kita bukan PKI, kita masuk ke proses hukum," tutur Eva di DPR, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Dia menyayangkan sikap Arief dan berharap Gerindra bersikap tegas.
"Ini kok ngawur yo, ngono jabatan setinggi itu kok nggak pakai logika gitu. Gerindra kayaknya harus menertibkan juga," tuturnya.
Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menyerahkan proses penyelesaian kasus ini kepada kader.
Menurut kader PDI Perjuangan pernyataan Poyuono merupakan hal yang serius karena PDI Perjuangan tidak berideologi komunisme, tapi Pancasila.
"Ibu ketum (Megawati) tidak mau mengurus hal-hal begini, biar kader saja yang selesaikan. Tapi yang jelas, PDIP berideologi Pancasila,” kata Masinton.
Menurutnya pernyataan Arief menunjukkan dia tak paham sejarah.
"Pernyataan orang-orang yang menuding PDIP secara sembarangan, menyamakan kami dengan PKI itu adalah orang yang ahistoris atau tak paham sejarah. Jadi, orang-orang yang menuduh itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dituduhkannya," kata dia.
Kemarin, Arief Poyuono meminta maaf kepada PDI Perjuangan.
“Ya saya secara pribadi meminta maaf, daripada ribut sesama anak bangsa yang tidak ada artinya. Saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader partainya,” kata Arief kepada Suara.com.
Arief mengatakansebenarnya tidak bermaksud menuduh PDI Perjuangan sama seperti PKI. Ia meyakini partai berlambang Kepala Banteng tersebut Pancasilais.
Berita Terkait
-
Prabowo Merasa Pilu Hati Dengar Kritik Keras PDIP
-
Sambut May Day 2026, Megawati Tegaskan Kesejahteraan Buruh Syarat Mutlak Keadilan Sosial
-
Guntur Romli Singgung Pernyataan JK: Jokowi Dinilai Berkhianat ke Banyak Tokoh
-
Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Detik-Detik Mencekam Saat Jurnalis ABC Terjebak Penembakan Gedung Putih
-
Dilaporkan Kasus Dugaan Penyekapan Putri Ahmad Bahar, Hercules Terancam Hukuman 7 Tahun Penjara!
-
Rentetan Tembakan Mencekam Paksa Gedung Putih Lockdown Total
-
Penembakan Gedung Putih, Pengamanan Donald Trump Diperketat Usai Insiden Baku Tembak Berdarah
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman