Suara.com - Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) M. Adi Toegarisman meminta supaya kasus suap terhadap Jaksa di Pamekasan Madura, Jawa Timur tidak dikaitkan dengan tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung.
Menurut Adi, operasi tangkap tangan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Rudi Indra Prasetya yang diduga menerima suap dari Kepala Desa Dassok Pamekasan, Agus Mulyadi terkait pengamanan kasus korupsi dana desa, sama sekali tidak terkait dengan TP4. Sebab, dana desa tidak termasuk proyek yang dikawal TP4.
"Kejadian di Pemekasan jangan digeneralisir (karena ulah oknum), apalagi dihubungkan dengan TP4. TP4 telah banyak mengawal dan mengamankan sehingga berjalan lancar dan tidak melanggar aturan hukum," kata Adi di Kantor Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2017).
Adi juga mengklaim seandainya dana desa mendapat pengawalan dan pengamanan dari TP4, mungkin saja kasus seperti di Pamekasan tidak akan terjadi.
Kata dia, kedepan TP4 Kejagung akan mengumpulkan Kepala Desa di Kabupaten/Kota/Kecamatan untuk memberikan sosialisasi tentang penyerapan Dana Desa dan aturan-aturan yang perlu diketahui.
"Karena jumlah Desa kurang lebih 75 ribu Desa dan Jaksa kurang lebih berjumlah 10 ribu orang, maka akan dilakukan di Kabupaten dan Kecamatan," ujar Adi.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti peran TP4 terkait suap terhadap Kejari Pamekasan, Rudi Indra Prasetya. Kata JK, tim itu tidak bisa memantau seluruh proyek yang ada di Indonesia.
"TP4 itu tidak bisa, tidak punya kemampuan untuk mengawal Dana Desa. 75 ribu Desa di Indonesia tidak mudah untuk memproteksi satu persatu," kata JK di auditorium gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017).
Seperti diketahui, dalam OTT yang dilakukan pada 2 Agustus 2017, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka, yakni Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo, Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Kepala Desa Dassok Agus, dan Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan Noer Solehhoddin.
Baca Juga: Usai Diperiksa KPK, Kajari dan Bupati Pamekasan Tutup Mulut
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030
-
Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji