Suara.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing mengatakan DPR mengajukan total anggaran Rp7,2 triliun untuk operasional tahun anggaran 2018.
Anton menjelaskan usulan kenaikan anggaran sebesar Rp5,7 triliun sedianya akan dibagi untuk dua satuan kerja, yakni Satuan Kerja Dewan sebesar Rp4 triliun dan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp1,7 triliun.
"Tapi setelah nota keuangan (tanggal 16 Agustus) masih akan kita bahas lagi. Kita kan mengajukannya Rp7,2 triliun," ujar Anton di DPR, Jakarta, Senin (14/8/2017).
Anggaran tersebut, kata dia, sudah termasuk untuk pembangunan gedung baru sebesar Rp500 miliar.
"Di Rp5,7 miliar yang sudah disepakati kemarin, dari itu, Rp500 miliar itu masuk (pembangunan gedung)," kata politikus Partai Golkar.
Anton mengungkapkan DPR juga mengusulkan pembangunan apartemen untuk tempat tinggal semua anggota dewan.
"Tapi itu nanti, setelah pembahasan anggaran ini," ujar dia.
Menurutnya proyek pembangunan apartemen lebih baik menggunakan uang negara, bukan anggaran operasional DPR.
"Jadi yang membangun bukan DPR, tapi pemerintah," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsudin menyatakan belum tahu usulan anggaran karena belum ada surat yang disampaikan ke badan tentang agenda pembahasan.
"Belum dengar. Belum ada (koordinasi). Mungkin di luar pembahasan banggar kali," kata Azis.
Azis menambahkan pembahasan anggaran untuk APBN 2018 baru akan dilakukan setelah rapat paripurna pembacaan nota keuangan pada 16 Agustus nanti atau September.
Pembahasan anggaran menjadi sorotan publik karena ada pengajuan anggaran untuk pembangunan gedung baru.
Azis mengakui memang pernah ada pembahasan anggaran untuk pembangunan tersebut. Namun bukan untuk tahun ini, tetapi pada tahun lalu sebesar Rp564 miliar.
"Anggaran (penataan kawasan) itu sudah pernah disetujui dan sudah pernah turun di satker DPR. Tahun lalu itu," ujarnya.
Berita Terkait
-
5 Hasil Audiensi Guru Madrasah dengan DPR: 630 Ribu Kuota P3K hingga TPG Cair Bulanan
-
Tangis Haru Guru Madrasah Pecah di Depan DPR, Tuntutan TPG Bulanan dan Kuota P3K Disetujui
-
Tangani Bencana Sumatra, DPR ke Bos Pertamina: Di-WA Tengah Malam Langsung Balas!
-
Mensos Gus Ipul: Penataan PBI-JK Berbasis DTSEN Turunkan Inclusion Error
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Nekat! Maling Beraksi di Ruang Rapat Hotel Mewah Jakarta Pusat, Laptop dan Ponsel Raib
-
Pemicu Utama Bencana Tanah Bergerak di Jatinegara Tegal
-
Kabar Gembira! Ramadan 2026, Warga IKN Sudah Bisa Salat Tarawih di Masjid Baru
-
Beasiswa Harita Gemilang Antar Mahasiswa Pulau Obi dari Desa ke Kampus Perantauan
-
5 Hasil Audiensi Guru Madrasah dengan DPR: 630 Ribu Kuota P3K hingga TPG Cair Bulanan
-
Pengalihan Penerima BPJS PBI-JK, Gus Ipul: Agar Lebih Tepat Sasaran
-
Tak Boleh Ada Jeda Layanan, Menkes Pastikan Pasien Katastropik Tetap Dilayani
-
Tangis Haru Guru Madrasah Pecah di Depan DPR, Tuntutan TPG Bulanan dan Kuota P3K Disetujui
-
Datangi BPK soal Kasus Kuota Haji, Pihak Gus Yaqut Tegaskan Tak Ada Aliran Dana
-
Pemprov DKI Gandeng Petani Daerah Guna Penuhi Pasokan Beras Jakarta Jelang Ramadan