Suara.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing mengatakan DPR mengajukan total anggaran Rp7,2 triliun untuk operasional tahun anggaran 2018.
Anton menjelaskan usulan kenaikan anggaran sebesar Rp5,7 triliun sedianya akan dibagi untuk dua satuan kerja, yakni Satuan Kerja Dewan sebesar Rp4 triliun dan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp1,7 triliun.
"Tapi setelah nota keuangan (tanggal 16 Agustus) masih akan kita bahas lagi. Kita kan mengajukannya Rp7,2 triliun," ujar Anton di DPR, Jakarta, Senin (14/8/2017).
Anggaran tersebut, kata dia, sudah termasuk untuk pembangunan gedung baru sebesar Rp500 miliar.
"Di Rp5,7 miliar yang sudah disepakati kemarin, dari itu, Rp500 miliar itu masuk (pembangunan gedung)," kata politikus Partai Golkar.
Anton mengungkapkan DPR juga mengusulkan pembangunan apartemen untuk tempat tinggal semua anggota dewan.
"Tapi itu nanti, setelah pembahasan anggaran ini," ujar dia.
Menurutnya proyek pembangunan apartemen lebih baik menggunakan uang negara, bukan anggaran operasional DPR.
"Jadi yang membangun bukan DPR, tapi pemerintah," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsudin menyatakan belum tahu usulan anggaran karena belum ada surat yang disampaikan ke badan tentang agenda pembahasan.
"Belum dengar. Belum ada (koordinasi). Mungkin di luar pembahasan banggar kali," kata Azis.
Azis menambahkan pembahasan anggaran untuk APBN 2018 baru akan dilakukan setelah rapat paripurna pembacaan nota keuangan pada 16 Agustus nanti atau September.
Pembahasan anggaran menjadi sorotan publik karena ada pengajuan anggaran untuk pembangunan gedung baru.
Azis mengakui memang pernah ada pembahasan anggaran untuk pembangunan tersebut. Namun bukan untuk tahun ini, tetapi pada tahun lalu sebesar Rp564 miliar.
"Anggaran (penataan kawasan) itu sudah pernah disetujui dan sudah pernah turun di satker DPR. Tahun lalu itu," ujarnya.
Berita Terkait
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah
-
Tak Setuju Gaji Anggota DPR Dipotong Gegara Bolos Rapat, Adian PDIP: Nanti Kita Terjebak Absensi
-
Kinerja DPR Banyak Dikritik, Adian Napitupulu: Terbelenggu Aturan Sendiri
-
Rieke Diah Pitaloka Ikut Masuk Akun IG Cabinet Couture Tapi Banyak yang Bela, Kok Bisa?
-
DPR Desak Penghentian Sementara PSN Kebun Tebu Merauke: Hak Adat Tak Boleh Dikorbankan
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Dicibir Makin Liar Usai Copot Hijab, Olla Ramlan: Hidup Harus Selalu...
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah