Suara.com - Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian sependapat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyinggung soal perlunya sinergitas antar lembaga dalam sidang tahunan MPR tahun 2017.
Namun kata Tito, tak mudah untuk melakukan koordinasi antar lembaga di Indonesia.
"Ini koordinasi jadi sangat sulit, menurut saya menjadi sesuatu yang tak gampang. Oleh karenanya, saya sependapat dengan pidato Pak Presiden tadi," ujar Tito di sela-sela Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD RI, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Menurut Tito, Indonesia negara besar yang memiliki birokrasi yang besar. Seperti ditingkat pusat yang memiliki tugas tersendiri. Ia pun membandingkan Indonesia dengan Singapura dalam hal birokrasi.
"Ini negara besar, birokrasi kita juga besar. Di tingkat pusat juga banyak lembaga yang masing masing memiliki tugas sendiri sendiri. Kita mungkin, kalau melihat pembicaraan pak presiden tadi, itu kita bandingkan dengan metodologi komparatif. Misalnya, membandingkan dengan Singapura," ucap Tito.
"Singapura negaranya kecil, jadi koordinasinya efektif. Kita negara yang sangat besar, 250 juta penduduk, 3 zona waktu, dengan puluhan provinsi, ratusan Kabupaten. Maka, otomatis birokrasi sangat banyak," sambungnya.
Lebih lanjut, Tito juga mengatakan Indonesia adalah negara yang berpotensi menjadi negara yang mendominasi dunia, serta berpotensi menjadi negara pemegang hegemoni dan negara superpower. Pasalnya Indonesia kata Tito memiliki tiga syarat dari segi populasi, sumber daya alam dan luas wilayah.
"Negara pemegang hegemoni, negara superpower. Kenapa? Karena pemegang hegemoni syaratnya tiga. Satu, memiliki populasi yang besar untuk menjadi angkatan kerja yang besar, menggerakkan mesin produksi besar. Kedua, memiliki sda berlimpah agar memiliki barang mentah untuk menggerakkan mesin produksi yang besar. Ketiga, memiliki luas wilayah yang besar untuk mengakomodir mesin besar. Hanya negara yang mesin produksinya massif yang bisa mendominasi dunia," ucapnya.
Ia pun menyebut negara-negara yang berpotensi mendominasi dunia yakni Amerika Serikat, India, china, Russia, Indonesia, Brazil.
Baca Juga: Jokowi Minta ASN Manfaatkan Teknologi Agar Birokrasi Sederhana
Jika dibandingkan Australia, Indonesia berpotensi mendominasi dunia. Namun dengan syarat bisa kompak di internal, dari segi kebangsaan, persatuan maupun dalam mekanisme kerja.
"Tapi, dengan syarat satu, mampu tidak mensolidkan internal baik dari segi kebangsaan, persatuan dan kesatuan, maupun dalam mekanisme kerja yang disebut birokasi seperti yang disebutkan Bapak Presiden Joko Widodo. Adanya sinergi koordinasi yang mantap, antar elemen. Kalau kita mampu solid secara internal, maka dalam persaingan global kita akan menang," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum