Suara.com - Lembaga Konsumen Yogyakarta meminta masyarakat yang menjadi korban dugaan kasus penipuan yang dilakukan Biro Umrah Amanah Yogyakarta, dengan modus penipuan menyerupai Biro Umrah First Travel segera mengadu ke lembaga itu atau kepolisian setempat.
"Kami berharap masyarakat yang merasa sebagai korban melapor dulu. Kami menduga di Yogyakarta korbannya cukup banyak," kata Sekretaris Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Dwi Priyono di Yogyakarta, Minggu (20/8/2017).
Dia mengatakan, berdasarkan penelusuran dan informasi yang diterima LKY, "Amanah" sebetulnya merupakan kelompok pengajian biasa. Pengelola kelompok pengajian itu, ujar Dwi, selanjutnya, memberikan tawaran jasa pemberangkatan umrah kepada masyarakat atau jamaah yang rutin mengikuti kelompok pengajian itu sejak 2015.
"Ini kelompok pengajian. Unsur penipuannya ada sejak 2015," ujarnya.
Menurut Dwi, modus penipuan yang dilakukan Biro Umrah Amanah tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan First Travel. Jika ada jamaah yang sudah diberangkatkan, menurut dia, biaya pemberangkatannya berasal dari biaya orang yang mendaftar belakangan.
"Saya menduga unsur penipuannya nanti mungkin lebih banyak dibanding First Travel. Sayangnya sedikit yang mau mengadu, kebanyakan hanya pasrah saja," kata dia.
Menurut Dwi, jika sudah banyak yang mengadu, LKY akan mengundang pihak pengelola kelompok pengajian itu untuk dimintai klarifikasi dengan mengundang pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.
"Oleh karena itu fokus kami sekarang ini sebetulnya bukan lagi First Travel tapi Amanah," kata dia.
Khusus untuk korban First Travel di Yogyakarta, LKY telah menerima aduan dari delapan orang korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan umrah yang terkenal menawarkan biaya murah itu.
Baca Juga: 820 Orang Mengadu Penipuan First Travel ke Crisis Center Polisi
"Meski delapan yang melapor, informasinya ada sekitar 100 orang di Yogyakarta yang menjadi korban. Kalau ditaksir total kerugian mencapai Rp1,7 miliar," kata Ketua LKY Saktyarini Hastuti.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT