Suara.com - Lembaga Konsumen Yogyakarta meminta masyarakat yang menjadi korban dugaan kasus penipuan yang dilakukan Biro Umrah Amanah Yogyakarta, dengan modus penipuan menyerupai Biro Umrah First Travel segera mengadu ke lembaga itu atau kepolisian setempat.
"Kami berharap masyarakat yang merasa sebagai korban melapor dulu. Kami menduga di Yogyakarta korbannya cukup banyak," kata Sekretaris Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Dwi Priyono di Yogyakarta, Minggu (20/8/2017).
Dia mengatakan, berdasarkan penelusuran dan informasi yang diterima LKY, "Amanah" sebetulnya merupakan kelompok pengajian biasa. Pengelola kelompok pengajian itu, ujar Dwi, selanjutnya, memberikan tawaran jasa pemberangkatan umrah kepada masyarakat atau jamaah yang rutin mengikuti kelompok pengajian itu sejak 2015.
"Ini kelompok pengajian. Unsur penipuannya ada sejak 2015," ujarnya.
Menurut Dwi, modus penipuan yang dilakukan Biro Umrah Amanah tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan First Travel. Jika ada jamaah yang sudah diberangkatkan, menurut dia, biaya pemberangkatannya berasal dari biaya orang yang mendaftar belakangan.
"Saya menduga unsur penipuannya nanti mungkin lebih banyak dibanding First Travel. Sayangnya sedikit yang mau mengadu, kebanyakan hanya pasrah saja," kata dia.
Menurut Dwi, jika sudah banyak yang mengadu, LKY akan mengundang pihak pengelola kelompok pengajian itu untuk dimintai klarifikasi dengan mengundang pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.
"Oleh karena itu fokus kami sekarang ini sebetulnya bukan lagi First Travel tapi Amanah," kata dia.
Khusus untuk korban First Travel di Yogyakarta, LKY telah menerima aduan dari delapan orang korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan umrah yang terkenal menawarkan biaya murah itu.
Baca Juga: 820 Orang Mengadu Penipuan First Travel ke Crisis Center Polisi
"Meski delapan yang melapor, informasinya ada sekitar 100 orang di Yogyakarta yang menjadi korban. Kalau ditaksir total kerugian mencapai Rp1,7 miliar," kata Ketua LKY Saktyarini Hastuti.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO