Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, telah mendapat rekomendasi menjadi bakal calon presiden pada Pemilu 2019, melalui rapat kerja nasional (rakernas) partai tersebut.
Namun, Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan mengatakan keputusan itu bisa berubah sesuai hasil uji materi UU Penyelenggaraan Pemilu, yang tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Semua itu dikembalikan pada undang-undang yang ada. Sekarang ini kan menunggu uji materi ke MK terkait ambang batas presidensial. Misalnya disetujui nol persen atau 25 persen, ini sangat memengaruhi figur masing-masing partai politik," kata Taufik di DPR, Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Putusan MK itu pula yang nantinya menciptakan peta politik menjelang Pemilu 2019. Dengan demikian, susunan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung partai politik juga akan bisa berubah.
Apalagi, sambung Taufik, masih ada waktu hingga satu tahun ke depan sebelum pemilu digelar.
"Setiap partai pasti akan melakukan finalisasi dalam rakernas masing-masing. PAN sendiri masih akan menggelar rakernas kembali pada 2018,” terangnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi