Korban penipuan biro perjalanan umroh, PT First Travel masih terus berdatangan ke posko pengaduan yang dibuka oleh Bareskrim Mabes Polri, di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017). (suara.com/Dian Rosmala)
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Martinus Sitompul mengatakan akan menelusuri siapapun yang pernah berhubungan dengan First Travel, termasuk artis yang pernah jadi ikon.
"Kita sangat tergantung dari pemeriksaan sebelumnya. Kalau ada yang menyebut artis, ya kita akan lakukan pendalaman bagaimana proses untuk pembiayaan pada yang bersangkutan," kata Martinus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2017).
Artis yang pernah menjadi ikon perusahaan, katanya, akan dimintai keterangan mengenai apa saja yang didapatnya.
"Apakah soal hotel yang ditempati, pesawat, honor. Tentu penyidik harus mengetahui hal tersebut supaya penyidik memahami aliran-aliran dana yang didistribusikan itu seperti apa," ujar Martinus.
Selain artis, tentu saja semua pihak yang berhubungan dengan First Travel akan dimintai keterangan.
"Tentu melalui proses penegakan hukum. Ini dana yang mengalir dari 72 ribu yang terdaftar, supaya bisa dipahami masyarakat," kata Martinus.
Kasus dugaan penipuan yang dilakukan First Travel telah menjerat bosnya, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, serta Kiki Hasibuan, menjadi tersangka.
Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan selain menutup 51 rekening, juga telah menutup asuransi milik bos First Travel: Andika dan Anniesa.
"Lebih kurang 50 rekeninglah ya yang ada, 51 (rekening) tambah 7 asuransi dimiliki sudah kita tutup," ujar Kiagus usai rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (29/8/2017).
Dari penelusuran PPATK ditemukan dana kurang lebih Rp7 miliar. Hasil penelusuran aliran dana First Travel telah diserahkan ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti.
"Uangnya sekitar Rp7 miliar sudah kita serahkan hasil penelusuran kita dan analisis kita ke Bareskrim.Jadi nanti Bareskrim-lah yang akan menindaklanjuti," kata dia.
"Rp7 Miliar itu saldo ya, yang kami hentikan sementara. Nanti setelah itu kita serahkan ke Polri, nanti akan dilakukan pemblokiran dan penyitaan," Kiagus menambahkan.
"Kita sangat tergantung dari pemeriksaan sebelumnya. Kalau ada yang menyebut artis, ya kita akan lakukan pendalaman bagaimana proses untuk pembiayaan pada yang bersangkutan," kata Martinus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2017).
Artis yang pernah menjadi ikon perusahaan, katanya, akan dimintai keterangan mengenai apa saja yang didapatnya.
"Apakah soal hotel yang ditempati, pesawat, honor. Tentu penyidik harus mengetahui hal tersebut supaya penyidik memahami aliran-aliran dana yang didistribusikan itu seperti apa," ujar Martinus.
Selain artis, tentu saja semua pihak yang berhubungan dengan First Travel akan dimintai keterangan.
"Tentu melalui proses penegakan hukum. Ini dana yang mengalir dari 72 ribu yang terdaftar, supaya bisa dipahami masyarakat," kata Martinus.
Kasus dugaan penipuan yang dilakukan First Travel telah menjerat bosnya, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, serta Kiki Hasibuan, menjadi tersangka.
Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan selain menutup 51 rekening, juga telah menutup asuransi milik bos First Travel: Andika dan Anniesa.
"Lebih kurang 50 rekeninglah ya yang ada, 51 (rekening) tambah 7 asuransi dimiliki sudah kita tutup," ujar Kiagus usai rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (29/8/2017).
Dari penelusuran PPATK ditemukan dana kurang lebih Rp7 miliar. Hasil penelusuran aliran dana First Travel telah diserahkan ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti.
"Uangnya sekitar Rp7 miliar sudah kita serahkan hasil penelusuran kita dan analisis kita ke Bareskrim.Jadi nanti Bareskrim-lah yang akan menindaklanjuti," kata dia.
"Rp7 Miliar itu saldo ya, yang kami hentikan sementara. Nanti setelah itu kita serahkan ke Polri, nanti akan dilakukan pemblokiran dan penyitaan," Kiagus menambahkan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Kini Hidup Glamor dengan Reino Barack, Ingat Lagi Amalan Syahrini Berangkatkan Umrah Tukang Sampah
-
Berkaca pada Korban First Travel, Ratusan Korban KSP Indosurya Minta Haknya Dipulihkan
-
Para Korban Dapat Tersenyum, Ini Fakta-fakta Aset First Travel yang Akan Dikembalikan ke Jemaah
-
Fakta-fakta Aset First Travel Dikembalikan ke Jemaah, Negara Tak Dirugikan
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis