Djarot: Jalur Khusus Sepeda Motor di Jakarta Tak Efektif

Menanggapi gagasan anggota Komisi B DPRD Jakarta Ida Mahmudah, Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan pemerintah belum memprioritaskan pembuatan jalur khusus sepeda motor. Menurut dia ketimbang jalur sepeda motor, lebih baik mengembangkan jalur khusus sepeda.

"Sebetulnya jalur khusus itu bukan untuk motor, tapi untuk sepeda. Yang di trotoar gede itu kita kasih untuk sepeda ya," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Djarot mengungkapkan pembuatan jalur khusus sepeda motor tidak efektif karena terbukti selama ini tetap diterobos mobil.

"Kalau jalur khusus motor kan kemarin pernah ada. Tapi kan juga campur," kata Djarot.

Ida Mahmudah menilai ketimbang pemerintah Jakarta menambah zona larangan bagi sepeda motor, lebih baik membuat jalur khusus kendaraan roda dua.

"Kenapa kita nggak buat jalur khusus motor? Di Bali itu ada jalur khusus motor. Berarti ini ada diskriminasi antara pemilik motor dan mobil," ujar Ida di ruang rapat komisi B DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2017).

Ida menyontohkan jalan tol Bali Mandara menyediakan jalan khusus sepeda motor berbayar.

"Saya pikir kalau ini dilakukan (buat jalur khusus motor) kecelakaan kendaraan roda dua pasti akan berkurang. Coba pikirkan untuk jalur motor," kata Ida.

 

Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Demokrat-PAN Taufiqurrahman meminta Djarot jangan membuat kebijakan kontroversial, mengingat masa jabatan tinggal satu setengah bulan lagi. Hal ini menyusul rencana pemerintah Jakarta menambah zona larangan sepeda motor.

"Ini kan Pak Gubernur Djarot mau habis masa jabatannya. Maksud saya janganlah diakhir masa jabatan mengeluarkan kebijakan yang kontroversi, yang berdampak luas pada masyarakat," ujar Taufiq di ruang rapat komisi B DPRD.

Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Andri Yansyah juga diminta Taufik menyampaikan hal itu kepada Djarot.

"Bapak sampikanlah sama pak gubernur. Biar Pak Djarot khusnul khotimah gitu lho. Soft landing dia meninggalkan jabatannya, jangan malah di akhir masa jabatanya meninggalkan bom waktu untuk gubernur dan wakil gubernur terpilih yang baru," kata Taufq.

Taufiq mengingatkan pemerintah Jakarta masih menggantungkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor.

"Pemda DKI menggantungkan diri dari PAD kendaraan bermotor 39 persen lebih diharpkan dari pajak motor. Artinya mereka membayar pajak. Tapi di sisi lain dipaksakan kebijakan seperti ini," katanya.