Suara.com - Menanggapi Front Pembela Islam yang membuka pendaftaran jihad ke Myanmar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyarankan sebaiknya ormas menahan diri. Anggota Komisi I DPR mengimbau semua elemen masyarakat menyerahkan penanganan masalah Rohingya kepada pemerintah.
"Saya pikir kita berikan kesempatan dulu kepada pemerintah untuk melakukan dan melanjutkan lobinya untuk menyelesaikan secara baik ke Myanmar. Jadi lebih bagus penyelesaian diplomasi yang lebih bagus diutamakan dulu," kata Syarief di DPR, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Sebelumnya, juru bicara Front Pembela Islam Slamet Maarif mengklaim sudah 10 ribu anggota laskar yang mendaftarkan diri ikut jihad ke Myanmar untuk membela etnis Rohingya yang menjadi korban konflik di wilayah Rakhine.
"Teman - teman FPI di daerah berinisiatif mengadakan pendaftaran mujahid ke Rohingya dan sampai saat ini sudah lebih dari 10 ribu yang mendaftar dari tujuh daerah," kata Slamet kepada Suara.com.
Pendaftaran jihad dilakukan di FPI tingkat wilayah, seperti Banten, Aceh , Klaten, Poso, Pasuruan, Jakarta, dan Sumatera Selatan.
Dewan Pimpinan Pusat FPI berperan untuk menyeleksi dan memberangkatkan mujahid.
FPI menetapkan empat persyaratan untuk bisa mendaftar jihad ke Myanmar. Yakni, mendapatkan izin dari orangtua, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan bela diri, dan siap mati syahid.
Slamet menekankan tugas utama mujahid yaitu menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu pengungsi Rohingya dengan cara memberikan makanan dan obat - obatan.
"Tetapi dalam keadaan tertentu jika diperlukan ya berjihad melawan kebiadaban tentara Myanmar," ujar Slamet.
Saat ini, kata Slamet, FPI masih menunggu hasil kerja Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang diutus Presiden Joko Widodo ke Myanmar untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan.
"Kami akan berangkat setelah pemerintah dan TNI sudah tidak bisa lagi mengatasi persoalan muslim Rohingnya. Kami menunggu akses yang ada untuk bisa masuk ke Rohingya," kata Slamet.
Berita Terkait
-
FPI Khawatirkan dan Pertanyakan Iuran Board of Peace
-
Kenapa FPI Dibubarkan? Kini Pecah Bentrok dengan PWI-LS Saat Habib Rizieq Ceramah di Pemalang
-
Di Balik Jeruji Besi: Nasib Tragis Ratusan Pengungsi Rohingya di Penjara Bangladesh
-
Ini Alasan Warga Aceh Tidak Ingin Menerima Pengungsi Rohingya
-
Puluhan Pengungsi Etnis Rohingya Dipindahkan dari Gedung PMI ke Kantor Bupati Aceh Barat, Mengapa?
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal
-
Modus 'Crispy Fruit', WNA China Pengedar Happy Water Diciduk di Apartemen Pademangan
-
Rangkul Homeless Media, Bakom Perkenalkan Mitra Baru New Media Forum
-
Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka
-
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!
-
Pemilik Blueray Cargo Didakwa Suap Rp61,3 Miliar ke Pejabat Bea Cukai demi Loloskan Barang Impor