Suara.com - Menanggapi Front Pembela Islam yang membuka pendaftaran jihad ke Myanmar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyarankan sebaiknya ormas menahan diri. Anggota Komisi I DPR mengimbau semua elemen masyarakat menyerahkan penanganan masalah Rohingya kepada pemerintah.
"Saya pikir kita berikan kesempatan dulu kepada pemerintah untuk melakukan dan melanjutkan lobinya untuk menyelesaikan secara baik ke Myanmar. Jadi lebih bagus penyelesaian diplomasi yang lebih bagus diutamakan dulu," kata Syarief di DPR, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Sebelumnya, juru bicara Front Pembela Islam Slamet Maarif mengklaim sudah 10 ribu anggota laskar yang mendaftarkan diri ikut jihad ke Myanmar untuk membela etnis Rohingya yang menjadi korban konflik di wilayah Rakhine.
"Teman - teman FPI di daerah berinisiatif mengadakan pendaftaran mujahid ke Rohingya dan sampai saat ini sudah lebih dari 10 ribu yang mendaftar dari tujuh daerah," kata Slamet kepada Suara.com.
Pendaftaran jihad dilakukan di FPI tingkat wilayah, seperti Banten, Aceh , Klaten, Poso, Pasuruan, Jakarta, dan Sumatera Selatan.
Dewan Pimpinan Pusat FPI berperan untuk menyeleksi dan memberangkatkan mujahid.
FPI menetapkan empat persyaratan untuk bisa mendaftar jihad ke Myanmar. Yakni, mendapatkan izin dari orangtua, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan bela diri, dan siap mati syahid.
Slamet menekankan tugas utama mujahid yaitu menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu pengungsi Rohingya dengan cara memberikan makanan dan obat - obatan.
"Tetapi dalam keadaan tertentu jika diperlukan ya berjihad melawan kebiadaban tentara Myanmar," ujar Slamet.
Saat ini, kata Slamet, FPI masih menunggu hasil kerja Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang diutus Presiden Joko Widodo ke Myanmar untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan.
"Kami akan berangkat setelah pemerintah dan TNI sudah tidak bisa lagi mengatasi persoalan muslim Rohingnya. Kami menunggu akses yang ada untuk bisa masuk ke Rohingya," kata Slamet.
Berita Terkait
-
Kenapa FPI Dibubarkan? Kini Pecah Bentrok dengan PWI-LS Saat Habib Rizieq Ceramah di Pemalang
-
Di Balik Jeruji Besi: Nasib Tragis Ratusan Pengungsi Rohingya di Penjara Bangladesh
-
Ini Alasan Warga Aceh Tidak Ingin Menerima Pengungsi Rohingya
-
Puluhan Pengungsi Etnis Rohingya Dipindahkan dari Gedung PMI ke Kantor Bupati Aceh Barat, Mengapa?
-
Masa Depan Pengungsi Rohingya di Tanah Rencong, Sempat Ditolak Dua Kali Warga
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana