Suara.com - Menanggapi Front Pembela Islam yang membuka pendaftaran jihad ke Myanmar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyarankan sebaiknya ormas menahan diri. Anggota Komisi I DPR mengimbau semua elemen masyarakat menyerahkan penanganan masalah Rohingya kepada pemerintah.
"Saya pikir kita berikan kesempatan dulu kepada pemerintah untuk melakukan dan melanjutkan lobinya untuk menyelesaikan secara baik ke Myanmar. Jadi lebih bagus penyelesaian diplomasi yang lebih bagus diutamakan dulu," kata Syarief di DPR, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Sebelumnya, juru bicara Front Pembela Islam Slamet Maarif mengklaim sudah 10 ribu anggota laskar yang mendaftarkan diri ikut jihad ke Myanmar untuk membela etnis Rohingya yang menjadi korban konflik di wilayah Rakhine.
"Teman - teman FPI di daerah berinisiatif mengadakan pendaftaran mujahid ke Rohingya dan sampai saat ini sudah lebih dari 10 ribu yang mendaftar dari tujuh daerah," kata Slamet kepada Suara.com.
Pendaftaran jihad dilakukan di FPI tingkat wilayah, seperti Banten, Aceh , Klaten, Poso, Pasuruan, Jakarta, dan Sumatera Selatan.
Dewan Pimpinan Pusat FPI berperan untuk menyeleksi dan memberangkatkan mujahid.
FPI menetapkan empat persyaratan untuk bisa mendaftar jihad ke Myanmar. Yakni, mendapatkan izin dari orangtua, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan bela diri, dan siap mati syahid.
Slamet menekankan tugas utama mujahid yaitu menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu pengungsi Rohingya dengan cara memberikan makanan dan obat - obatan.
"Tetapi dalam keadaan tertentu jika diperlukan ya berjihad melawan kebiadaban tentara Myanmar," ujar Slamet.
Saat ini, kata Slamet, FPI masih menunggu hasil kerja Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang diutus Presiden Joko Widodo ke Myanmar untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan.
"Kami akan berangkat setelah pemerintah dan TNI sudah tidak bisa lagi mengatasi persoalan muslim Rohingnya. Kami menunggu akses yang ada untuk bisa masuk ke Rohingya," kata Slamet.
Berita Terkait
-
Petinggi FPI Novel Bamukmin Ditunjuk Jadi Komisaris Hotel Indonesia Natour
-
FPI Khawatirkan dan Pertanyakan Iuran Board of Peace
-
Kenapa FPI Dibubarkan? Kini Pecah Bentrok dengan PWI-LS Saat Habib Rizieq Ceramah di Pemalang
-
Di Balik Jeruji Besi: Nasib Tragis Ratusan Pengungsi Rohingya di Penjara Bangladesh
-
Ini Alasan Warga Aceh Tidak Ingin Menerima Pengungsi Rohingya
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Mosi Tidak Percaya! Jajaran Wakasek dan Guru SMPN di Subang Mundur Massal
-
Lolos ke Final Usai Singkirkan Persija, Lucho Keluhkan Lapangan Dipta yang Keras dan Kering
-
Singkirkan Arema FC, Persebaya Tantang Persib di Final Piala Presiden 2026
-
Apa Itu Registration Ban FIFA? Ini Penyebab Klub Sriwijaya FC Bisa Dilarang Daftar Pemain
-
Jejak Kasus Haji Halim Ali, Dari Pengusaha Besar hingga Ahli Waris Kembalikan Rp127 Miliar
-
Modus Penimbun Pertalite Terbongkar, Isi BBM Berulang Pakai Barcode Berbeda di SPBU
-
Geger Temuan Mayat Mutilasi dalam Karung Beras di Pancoran Mas Depok
-
Jelang HUT ke-81 RI, Masjid Indonesia Pertama di Kanada Barat Resmi Berdiri
-
Diduga Bawa Kabur Kamera Rp200 Juta, DJ Wanita dan Suaminya Dipolisikan di Bogor
-
5 Perubahan Contact Center di Era Generative AI, Tak Lagi Sekadar Layanan Pengaduan