Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono [suara.com/Nikolaus Tolen]
Kehadiran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/9/2017), merupakan rangkaian dari safari ke partai politik.
Selain ke Demokrat, hari ini, pimpinan KPK juga ke kantor Partai Nasional Demokrat. Sebelumnya, mereka ke kantor PKB dan Gerindra.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan tujuan safari untuk membahas sistem integritas partai.
"Tujuannya hanya satu karena memang kebetulan KPK itu telah melakukan beberapa kajian tentang sektor politik, karena kita tahu ada beberapa permasalahan di sektor politik," kata Basaria di acara diskusi bertema Sistem Integritas Partai Politik di kantor DPP Demokrat.
Survei menunjukkan partai merupakan lembaga yang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Setelah partai, baru lembaga DPR dan DPRD yang tidak dipercaya publik.
"Ini adalah hasil survei Indikator Politik Indonesia tahun 2016, kemudian DPR dan DPRD berada dalam tiga besar, lembaga yang dipersepsikan korup juga," kata Basaria.
Basaria mengatakan merosotnya nilai partai di mata masyarakat turut mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan anggota legislatif.
Basaria menunjukkan pada pemilu tahun 2015, dimana tingkat partisipasi masyarakat hanya sekitar 64 persen. Angka tersebut lebih rendah dari yang ditargetkan, di atas 75 persen.
"Kenapa KPK punya pemikiran harus ikut dan mengajak seluruh partai didalam hal ini, karena maraknya korupsi di sektor politik," kata Basaria.
Selain ke Demokrat, hari ini, pimpinan KPK juga ke kantor Partai Nasional Demokrat. Sebelumnya, mereka ke kantor PKB dan Gerindra.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan tujuan safari untuk membahas sistem integritas partai.
"Tujuannya hanya satu karena memang kebetulan KPK itu telah melakukan beberapa kajian tentang sektor politik, karena kita tahu ada beberapa permasalahan di sektor politik," kata Basaria di acara diskusi bertema Sistem Integritas Partai Politik di kantor DPP Demokrat.
Survei menunjukkan partai merupakan lembaga yang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Setelah partai, baru lembaga DPR dan DPRD yang tidak dipercaya publik.
"Ini adalah hasil survei Indikator Politik Indonesia tahun 2016, kemudian DPR dan DPRD berada dalam tiga besar, lembaga yang dipersepsikan korup juga," kata Basaria.
Basaria mengatakan merosotnya nilai partai di mata masyarakat turut mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan anggota legislatif.
Basaria menunjukkan pada pemilu tahun 2015, dimana tingkat partisipasi masyarakat hanya sekitar 64 persen. Angka tersebut lebih rendah dari yang ditargetkan, di atas 75 persen.
"Kenapa KPK punya pemikiran harus ikut dan mengajak seluruh partai didalam hal ini, karena maraknya korupsi di sektor politik," kata Basaria.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Siapa Pemilik Whoosh? Ini Profil Owner Kereta Cepat Indonesia yang Disorot KPK
-
Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Surabaya, KPK Periksa Haji Mamad soal Dugaan Fee Pejabat
-
Luhut Bakal Diperiksa Terkait Skandal Korupsi Kereta Whoosh? KPK Bilang Begini
-
Skandal Korupsi 'THR' di OKU 'Beranak-pinak', Giliran Pimpinan dan Anggota DPRD Jadi Tersangka
-
KPK Usut Dugaan Markup Proyek Whoosh, PDIP: Bu Mega Sudah Ingatkan Sejak 2015
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
Terkini
-
Prabowo di Hari Sumpah Pemuda: Jangan Takut Bermimpi Besar, Indonesia Tak Akan Pernah Kalah!
-
Dukung Kreator & UMKM, Shopee Hadirkan Pengalaman Belanja Baru Bersama Meta
-
Viral Mandor TKA Dikeroyok di Morowali, Arogan Jadi Pemicu? Ini 4 Faktanya
-
Gus Ipul Tegaskan Stiker Miskin Inisiatif Daerah, Tapi Masalahnya Ada 2 Juta Data Salah Sasaran
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Misteri Grup WA Terjawab: Kejagung Bantah Najelaa Terlibat Skandal Chromebook
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi