Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono [suara.com/Nikolaus Tolen]
Kehadiran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/9/2017), merupakan rangkaian dari safari ke partai politik.
Selain ke Demokrat, hari ini, pimpinan KPK juga ke kantor Partai Nasional Demokrat. Sebelumnya, mereka ke kantor PKB dan Gerindra.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan tujuan safari untuk membahas sistem integritas partai.
"Tujuannya hanya satu karena memang kebetulan KPK itu telah melakukan beberapa kajian tentang sektor politik, karena kita tahu ada beberapa permasalahan di sektor politik," kata Basaria di acara diskusi bertema Sistem Integritas Partai Politik di kantor DPP Demokrat.
Survei menunjukkan partai merupakan lembaga yang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Setelah partai, baru lembaga DPR dan DPRD yang tidak dipercaya publik.
"Ini adalah hasil survei Indikator Politik Indonesia tahun 2016, kemudian DPR dan DPRD berada dalam tiga besar, lembaga yang dipersepsikan korup juga," kata Basaria.
Basaria mengatakan merosotnya nilai partai di mata masyarakat turut mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan anggota legislatif.
Basaria menunjukkan pada pemilu tahun 2015, dimana tingkat partisipasi masyarakat hanya sekitar 64 persen. Angka tersebut lebih rendah dari yang ditargetkan, di atas 75 persen.
"Kenapa KPK punya pemikiran harus ikut dan mengajak seluruh partai didalam hal ini, karena maraknya korupsi di sektor politik," kata Basaria.
Selain ke Demokrat, hari ini, pimpinan KPK juga ke kantor Partai Nasional Demokrat. Sebelumnya, mereka ke kantor PKB dan Gerindra.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan tujuan safari untuk membahas sistem integritas partai.
"Tujuannya hanya satu karena memang kebetulan KPK itu telah melakukan beberapa kajian tentang sektor politik, karena kita tahu ada beberapa permasalahan di sektor politik," kata Basaria di acara diskusi bertema Sistem Integritas Partai Politik di kantor DPP Demokrat.
Survei menunjukkan partai merupakan lembaga yang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Setelah partai, baru lembaga DPR dan DPRD yang tidak dipercaya publik.
"Ini adalah hasil survei Indikator Politik Indonesia tahun 2016, kemudian DPR dan DPRD berada dalam tiga besar, lembaga yang dipersepsikan korup juga," kata Basaria.
Basaria mengatakan merosotnya nilai partai di mata masyarakat turut mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan anggota legislatif.
Basaria menunjukkan pada pemilu tahun 2015, dimana tingkat partisipasi masyarakat hanya sekitar 64 persen. Angka tersebut lebih rendah dari yang ditargetkan, di atas 75 persen.
"Kenapa KPK punya pemikiran harus ikut dan mengajak seluruh partai didalam hal ini, karena maraknya korupsi di sektor politik," kata Basaria.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Mensos Gus Ipul Berencana Temui KPK Besok, Laporkan Proses Pengadaan di Sekolah Rakyat
-
KPK Cecar Fadia Arafiq Soal Penukaran Valas yang Diduga dari Hasil Korupsi
-
KPK: ASN Cilacap Sampai Harus Ngutang demi Setor Uang Rp10 Juta ke Bupati Syamsul Auliya
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi