- Mantan Ketua KPK Abraham Samad meminta Presiden Prabowo mengembalikan 57 pegawai yang dinilai tersingkir melalui TWK tidak valid.
- Abraham Samad menyatakan KPK harus independen, tidak di bawah eksekutif sebagaimana diatur UU Nomor 19 Tahun 2019.
- Ia mengkritik tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai tes "abal-abal" yang bertujuan menyingkirkan personel KPK berintegritas.
Suara.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku meminta Presiden Prabowo Subianto agar 57 mantan pegawai dikembalikan ke KPK.
Sebab, dia menilai 57 mantan pegawai KPK itu dikeluarkan dari lembaga antirasuah melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) abal-abal.
Awalnya, Abraham menjelaskan bahwa lembaga antikorupsi di dunia seharusnya bersifat independen. Pernyataan itu merujuk pada ketentuan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
Namun di Indonesia, KPK justru menjadi lembaga di bawah eksekutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019.
“Dia nggak boleh berada di bawah rumpun eksekutif, dia harus independen agar supaya dia terbebas dari intervensi seperti sekarang ini,” kata Abraham usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk ‘Profesionalisme Penegakan Hukum dan Pengaruhnya bagi Iklim Usaha’ bersama Suara.com di Hotel Manhattan Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Untuk itu, dia meminta agar UU KPK dikembalikan sebagaimana aturan sebelum UU Nomor 19 tahun 2019. Sebab, UU KPK baru memberikan syarat TWK yang dianggap abal-abal.
“Menurut saya, TWK itu adalah TWK abal-abal. Kenapa saya katakan TWK abal-abal? Karena soalnya tidak mencerminkan menggali kemampuan seseorang tentang wawasan kebangsaan mereka,” ujar Abraham.
“Sehingga saya boleh katakan itu tes abal-abal, akal-akalan hanya untuk menyingkirkan orang-orang yang punya integritas di KPK. Itu tegas saya katakan,” tandas dia.
Baca Juga: Kepala Pajak Banjarmasin Mulyono Kena OTT KPK, Modus 'Main' Restitusi PPN Kebun Terbongkar
Berita Terkait
-
Kepala Pajak Banjarmasin Mulyono Kena OTT KPK, Modus 'Main' Restitusi PPN Kebun Terbongkar
-
Terungkap! Abraham Samad Akui Diajak Menhan Sjafrie Bertemu Prabowo di Kertanegara
-
Abraham Samad Ungkap Pertemuan dengan Prabowo: Soal Perbaikan IPK Tidak Boleh Omon-omon
-
Atasi Sampah di Bali, Menpar Widyanti Siap Jalankan Gerakan Indonesia Asri Arahan Prabowo
-
KPK OTT Pegawai Pajak dan Bea Cukai Sekaligus, Purbaya: Saya Dampingi Tapi Tak Intervensi
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
GERD Kambuh, Dokter Tifa Pakai Kursi Roda usai Pemeriksaan di RS Polri
-
Maraton Geledah Tiga Lokasi di Bali, KPK Amankan Barang Bukti Kasus Pemerasan WNA
-
Penyakit Bawaan Ditemukan Saat Pemeriksaan, Roy Suryo dan Dokter Tifa Dirawat di RS Polri
-
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Hasil Pemerasan WNA dalam Kasus Silmy Karim
-
Anak 5 Tahun Bongkar Dugaan Pembunuhan Ibunya di Tambora
-
KPK Cecar Yaqut soal Barang Bukti Kasus Korupsi Haji yang Telah Dikumpulkan Penyidik
-
Sekolah Rakyat Jadi Harapan Baru Anak Miskin, Wamensos: Presiden Jalankan Amanat Konstitusi
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!