Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono [suara.com/Dian Rosmala]
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dirinya bukan orang awam dalam dunia politik. Itu sebabnya, kata dia, apapun alasannya,upaya melemahkan kewenangan KPK tidak dapat dibenarkan.
"Yang perlu pimpinan KPK ketahui, Demokrat mendukung penuh KPK. Demokrat menolak pelemahan KPK. Saya tahu, saya bukan anak kemarin sore dalam dunia politik dan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Apapun alasannya, dalihnya, kalau itu untuk melemahkan KPK, rakyat tahu. Dan Demokrat sekali lagi menolak pelemahan KPK," kata Yudhoyono ketika berdiskusi dengan komisioner KPK Basaria Pandjaitan di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).
Tetapi, Yudhoyono juga berharap kepada semua lembaga penegak hukum untuk selalu bersinergi.
"Rakyat berharap, kita semua juga berharap, KPK, Polri, Kejaksaan dan pengadilan bisa berkolaborasi dan bersinergi," kata Yudhoyono.
Mantan Presiden menambahkan semua lembaga penegak hukum memiliki peranan penting. Itu sebabnya, kata dia, sesama lembaga penegak hukum tidak boleh saling melemahkan satu sama lain.
"KPK itu penting. Polri juga penting. Kejaksaan juga penting. Pengadilan negeri juga penting. Mereka juga mengemban misi yang sama, dalam hal ini mencegah dan memberantas korupsi," kata Yudhoyono.
"Rakyat sedih, kami sedih, kalau satu sama lain tidak klop. Klop lah semua yang isinya sama. Jika berkompetisi, berkompetisilah secara sehat. Tapi jangan bermusuhan satu sama lain," Yudhoyono menambahkan.
Yudhoyono mengatakan tak mudah memberantas korupsi jika lembaga negara tidak solid. Sebab, kata dia, hampir di semua lini terdapat perilaku korup.
"Saya sudah mengatakan banyak penyakit politik dan demokrasi. Yang jelas kader-kader partai politik itu sebagian melakukan korupsi. Dalam Pilkada, dalam pemilu ada yang disebut money politic, politik uang. membeli suara," kata Yudhoyono.
Begitu pula dengan aparat negara, kata dia, terkadang ada yang memanfaatkan jabatan untuk berpihak pada kelompok politik tertentu. Hal ini juga merupakan penyakit politik yang harus diberantas bersama-sama.
"Inilah penyakit-penyakit politik dan demokrasi yang kita semua bangsa ini harus mencegah, memberantas nya," kata Yudhoyono.
"Yang perlu pimpinan KPK ketahui, Demokrat mendukung penuh KPK. Demokrat menolak pelemahan KPK. Saya tahu, saya bukan anak kemarin sore dalam dunia politik dan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Apapun alasannya, dalihnya, kalau itu untuk melemahkan KPK, rakyat tahu. Dan Demokrat sekali lagi menolak pelemahan KPK," kata Yudhoyono ketika berdiskusi dengan komisioner KPK Basaria Pandjaitan di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).
Tetapi, Yudhoyono juga berharap kepada semua lembaga penegak hukum untuk selalu bersinergi.
"Rakyat berharap, kita semua juga berharap, KPK, Polri, Kejaksaan dan pengadilan bisa berkolaborasi dan bersinergi," kata Yudhoyono.
Mantan Presiden menambahkan semua lembaga penegak hukum memiliki peranan penting. Itu sebabnya, kata dia, sesama lembaga penegak hukum tidak boleh saling melemahkan satu sama lain.
"KPK itu penting. Polri juga penting. Kejaksaan juga penting. Pengadilan negeri juga penting. Mereka juga mengemban misi yang sama, dalam hal ini mencegah dan memberantas korupsi," kata Yudhoyono.
"Rakyat sedih, kami sedih, kalau satu sama lain tidak klop. Klop lah semua yang isinya sama. Jika berkompetisi, berkompetisilah secara sehat. Tapi jangan bermusuhan satu sama lain," Yudhoyono menambahkan.
Yudhoyono mengatakan tak mudah memberantas korupsi jika lembaga negara tidak solid. Sebab, kata dia, hampir di semua lini terdapat perilaku korup.
"Saya sudah mengatakan banyak penyakit politik dan demokrasi. Yang jelas kader-kader partai politik itu sebagian melakukan korupsi. Dalam Pilkada, dalam pemilu ada yang disebut money politic, politik uang. membeli suara," kata Yudhoyono.
Begitu pula dengan aparat negara, kata dia, terkadang ada yang memanfaatkan jabatan untuk berpihak pada kelompok politik tertentu. Hal ini juga merupakan penyakit politik yang harus diberantas bersama-sama.
"Inilah penyakit-penyakit politik dan demokrasi yang kita semua bangsa ini harus mencegah, memberantas nya," kata Yudhoyono.
Komentar
Berita Terkait
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Silaturahmi Lebaran di Istana, Prabowo Sambut Hangat Kunjungan SBY dan Keluarga
-
Lebaran di KPK, Sudewo Beri Pesan Idulfitri Kepada Warga Pati
-
67 Tahanan Rayakan Idulfitri di Rutan, KPK Sediakan Layanan Khusus
-
Momen Lebaran di Rutan, KPK Izinkan 81 Tahanan Korupsi Bertemu Keluarga pada Idul Fitri 2026
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Jangkauan Rudal Iran Kejutkan Dunia, Kota di Israel Luluh Lantak
-
Fasilitas Natanz Diserang Israel dan AS, Iran Waspada Bencana Nuklir
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya