Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono [suara.com/Dian Rosmala]
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dirinya bukan orang awam dalam dunia politik. Itu sebabnya, kata dia, apapun alasannya,upaya melemahkan kewenangan KPK tidak dapat dibenarkan.
"Yang perlu pimpinan KPK ketahui, Demokrat mendukung penuh KPK. Demokrat menolak pelemahan KPK. Saya tahu, saya bukan anak kemarin sore dalam dunia politik dan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Apapun alasannya, dalihnya, kalau itu untuk melemahkan KPK, rakyat tahu. Dan Demokrat sekali lagi menolak pelemahan KPK," kata Yudhoyono ketika berdiskusi dengan komisioner KPK Basaria Pandjaitan di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).
Tetapi, Yudhoyono juga berharap kepada semua lembaga penegak hukum untuk selalu bersinergi.
"Rakyat berharap, kita semua juga berharap, KPK, Polri, Kejaksaan dan pengadilan bisa berkolaborasi dan bersinergi," kata Yudhoyono.
Mantan Presiden menambahkan semua lembaga penegak hukum memiliki peranan penting. Itu sebabnya, kata dia, sesama lembaga penegak hukum tidak boleh saling melemahkan satu sama lain.
"KPK itu penting. Polri juga penting. Kejaksaan juga penting. Pengadilan negeri juga penting. Mereka juga mengemban misi yang sama, dalam hal ini mencegah dan memberantas korupsi," kata Yudhoyono.
"Rakyat sedih, kami sedih, kalau satu sama lain tidak klop. Klop lah semua yang isinya sama. Jika berkompetisi, berkompetisilah secara sehat. Tapi jangan bermusuhan satu sama lain," Yudhoyono menambahkan.
Yudhoyono mengatakan tak mudah memberantas korupsi jika lembaga negara tidak solid. Sebab, kata dia, hampir di semua lini terdapat perilaku korup.
"Saya sudah mengatakan banyak penyakit politik dan demokrasi. Yang jelas kader-kader partai politik itu sebagian melakukan korupsi. Dalam Pilkada, dalam pemilu ada yang disebut money politic, politik uang. membeli suara," kata Yudhoyono.
Begitu pula dengan aparat negara, kata dia, terkadang ada yang memanfaatkan jabatan untuk berpihak pada kelompok politik tertentu. Hal ini juga merupakan penyakit politik yang harus diberantas bersama-sama.
"Inilah penyakit-penyakit politik dan demokrasi yang kita semua bangsa ini harus mencegah, memberantas nya," kata Yudhoyono.
"Yang perlu pimpinan KPK ketahui, Demokrat mendukung penuh KPK. Demokrat menolak pelemahan KPK. Saya tahu, saya bukan anak kemarin sore dalam dunia politik dan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Apapun alasannya, dalihnya, kalau itu untuk melemahkan KPK, rakyat tahu. Dan Demokrat sekali lagi menolak pelemahan KPK," kata Yudhoyono ketika berdiskusi dengan komisioner KPK Basaria Pandjaitan di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).
Tetapi, Yudhoyono juga berharap kepada semua lembaga penegak hukum untuk selalu bersinergi.
"Rakyat berharap, kita semua juga berharap, KPK, Polri, Kejaksaan dan pengadilan bisa berkolaborasi dan bersinergi," kata Yudhoyono.
Mantan Presiden menambahkan semua lembaga penegak hukum memiliki peranan penting. Itu sebabnya, kata dia, sesama lembaga penegak hukum tidak boleh saling melemahkan satu sama lain.
"KPK itu penting. Polri juga penting. Kejaksaan juga penting. Pengadilan negeri juga penting. Mereka juga mengemban misi yang sama, dalam hal ini mencegah dan memberantas korupsi," kata Yudhoyono.
"Rakyat sedih, kami sedih, kalau satu sama lain tidak klop. Klop lah semua yang isinya sama. Jika berkompetisi, berkompetisilah secara sehat. Tapi jangan bermusuhan satu sama lain," Yudhoyono menambahkan.
Yudhoyono mengatakan tak mudah memberantas korupsi jika lembaga negara tidak solid. Sebab, kata dia, hampir di semua lini terdapat perilaku korup.
"Saya sudah mengatakan banyak penyakit politik dan demokrasi. Yang jelas kader-kader partai politik itu sebagian melakukan korupsi. Dalam Pilkada, dalam pemilu ada yang disebut money politic, politik uang. membeli suara," kata Yudhoyono.
Begitu pula dengan aparat negara, kata dia, terkadang ada yang memanfaatkan jabatan untuk berpihak pada kelompok politik tertentu. Hal ini juga merupakan penyakit politik yang harus diberantas bersama-sama.
"Inilah penyakit-penyakit politik dan demokrasi yang kita semua bangsa ini harus mencegah, memberantas nya," kata Yudhoyono.
Komentar
Berita Terkait
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Anggaran Ganda dan Konflik Kepentingan Gus Yaqut
-
Daftar Barang yang Dilelang KPK September 2025: Mulai dari Fortuner 60 Jutaan hingga Vespa!
-
Terungkap! Ini yang Dicecar KPK dari Khalid Basalamah dalam Skandal Korupsi Haji
-
Dicecar KPK soal SK Korupsi Haji, Eks Sekjen Kemenag 'Lempar Bola' ke Dirjen PHU
-
MAKI Ancam Praperadilankan KPK Jika Tak Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji
Terpopuler
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
- Patrick Kluivert Senyum Nih, 3 Sosok Kuat Calon Menpora, Ada Bos Eks Klub Liga 1
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
BMKG Warning! Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Sepekan ke Depan, Waspada Hujan Lebat
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen
-
DPR 'Angkat Tangan', Sarankan Presiden Prabowo Pimpin Langsung Reformasi Polri
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Anggaran Ganda dan Konflik Kepentingan Gus Yaqut
-
Usai Serangan Israel, Prabowo Terbang ke Qatar Jalani Misi Solidaritas
-
Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Ubah Visa Haji Furoda Jadi Khusus? KPK Dalami Jual Beli Kuota
-
Komisi III DPR Dukung Rencana Prabowo Bentuk Tim Reformasi Polri
-
Greenpeace Murka, Kecam Izin Baru PT Gag Nikel yang Bakal Merusak Raja Ampat
-
Terungkap! Ini yang Dicecar KPK dari Khalid Basalamah dalam Skandal Korupsi Haji