Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono [suara.com/Dian Rosmala]
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dirinya bukan orang awam dalam dunia politik. Itu sebabnya, kata dia, apapun alasannya,upaya melemahkan kewenangan KPK tidak dapat dibenarkan.
"Yang perlu pimpinan KPK ketahui, Demokrat mendukung penuh KPK. Demokrat menolak pelemahan KPK. Saya tahu, saya bukan anak kemarin sore dalam dunia politik dan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Apapun alasannya, dalihnya, kalau itu untuk melemahkan KPK, rakyat tahu. Dan Demokrat sekali lagi menolak pelemahan KPK," kata Yudhoyono ketika berdiskusi dengan komisioner KPK Basaria Pandjaitan di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).
Tetapi, Yudhoyono juga berharap kepada semua lembaga penegak hukum untuk selalu bersinergi.
"Rakyat berharap, kita semua juga berharap, KPK, Polri, Kejaksaan dan pengadilan bisa berkolaborasi dan bersinergi," kata Yudhoyono.
Mantan Presiden menambahkan semua lembaga penegak hukum memiliki peranan penting. Itu sebabnya, kata dia, sesama lembaga penegak hukum tidak boleh saling melemahkan satu sama lain.
"KPK itu penting. Polri juga penting. Kejaksaan juga penting. Pengadilan negeri juga penting. Mereka juga mengemban misi yang sama, dalam hal ini mencegah dan memberantas korupsi," kata Yudhoyono.
"Rakyat sedih, kami sedih, kalau satu sama lain tidak klop. Klop lah semua yang isinya sama. Jika berkompetisi, berkompetisilah secara sehat. Tapi jangan bermusuhan satu sama lain," Yudhoyono menambahkan.
Yudhoyono mengatakan tak mudah memberantas korupsi jika lembaga negara tidak solid. Sebab, kata dia, hampir di semua lini terdapat perilaku korup.
"Saya sudah mengatakan banyak penyakit politik dan demokrasi. Yang jelas kader-kader partai politik itu sebagian melakukan korupsi. Dalam Pilkada, dalam pemilu ada yang disebut money politic, politik uang. membeli suara," kata Yudhoyono.
Begitu pula dengan aparat negara, kata dia, terkadang ada yang memanfaatkan jabatan untuk berpihak pada kelompok politik tertentu. Hal ini juga merupakan penyakit politik yang harus diberantas bersama-sama.
"Inilah penyakit-penyakit politik dan demokrasi yang kita semua bangsa ini harus mencegah, memberantas nya," kata Yudhoyono.
"Yang perlu pimpinan KPK ketahui, Demokrat mendukung penuh KPK. Demokrat menolak pelemahan KPK. Saya tahu, saya bukan anak kemarin sore dalam dunia politik dan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Apapun alasannya, dalihnya, kalau itu untuk melemahkan KPK, rakyat tahu. Dan Demokrat sekali lagi menolak pelemahan KPK," kata Yudhoyono ketika berdiskusi dengan komisioner KPK Basaria Pandjaitan di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).
Tetapi, Yudhoyono juga berharap kepada semua lembaga penegak hukum untuk selalu bersinergi.
"Rakyat berharap, kita semua juga berharap, KPK, Polri, Kejaksaan dan pengadilan bisa berkolaborasi dan bersinergi," kata Yudhoyono.
Mantan Presiden menambahkan semua lembaga penegak hukum memiliki peranan penting. Itu sebabnya, kata dia, sesama lembaga penegak hukum tidak boleh saling melemahkan satu sama lain.
"KPK itu penting. Polri juga penting. Kejaksaan juga penting. Pengadilan negeri juga penting. Mereka juga mengemban misi yang sama, dalam hal ini mencegah dan memberantas korupsi," kata Yudhoyono.
"Rakyat sedih, kami sedih, kalau satu sama lain tidak klop. Klop lah semua yang isinya sama. Jika berkompetisi, berkompetisilah secara sehat. Tapi jangan bermusuhan satu sama lain," Yudhoyono menambahkan.
Yudhoyono mengatakan tak mudah memberantas korupsi jika lembaga negara tidak solid. Sebab, kata dia, hampir di semua lini terdapat perilaku korup.
"Saya sudah mengatakan banyak penyakit politik dan demokrasi. Yang jelas kader-kader partai politik itu sebagian melakukan korupsi. Dalam Pilkada, dalam pemilu ada yang disebut money politic, politik uang. membeli suara," kata Yudhoyono.
Begitu pula dengan aparat negara, kata dia, terkadang ada yang memanfaatkan jabatan untuk berpihak pada kelompok politik tertentu. Hal ini juga merupakan penyakit politik yang harus diberantas bersama-sama.
"Inilah penyakit-penyakit politik dan demokrasi yang kita semua bangsa ini harus mencegah, memberantas nya," kata Yudhoyono.
Komentar
Berita Terkait
-
Siapa Pemilik Whoosh? Ini Profil Owner Kereta Cepat Indonesia yang Disorot KPK
-
Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Surabaya, KPK Periksa Haji Mamad soal Dugaan Fee Pejabat
-
Luhut Bakal Diperiksa Terkait Skandal Korupsi Kereta Whoosh? KPK Bilang Begini
-
Skandal Korupsi 'THR' di OKU 'Beranak-pinak', Giliran Pimpinan dan Anggota DPRD Jadi Tersangka
-
KPK Usut Dugaan Markup Proyek Whoosh, PDIP: Bu Mega Sudah Ingatkan Sejak 2015
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
Terkini
-
5 Fakta Korupsi Eks Bupati Sleman Sri Purnomo, Pengadilan Ungkap Alasan Penahanan
-
Prabowo di Hari Sumpah Pemuda: Jangan Takut Bermimpi Besar, Indonesia Tak Akan Pernah Kalah!
-
Dukung Kreator & UMKM, Shopee Hadirkan Pengalaman Belanja Baru Bersama Meta
-
Viral Mandor TKA Dikeroyok di Morowali, Arogan Jadi Pemicu? Ini 4 Faktanya
-
Gus Ipul Tegaskan Stiker Miskin Inisiatif Daerah, Tapi Masalahnya Ada 2 Juta Data Salah Sasaran
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Misteri Grup WA Terjawab: Kejagung Bantah Najelaa Terlibat Skandal Chromebook
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas